Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Abstract

The purpose of this study is to provide an evaluation of government policies that are expected to provide a clear picture or response of the diversity of central and regional policies in overcoming Covid-19. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Covid-19 case is a pandemic so it is stated that public health events are extra ordinary, causing health hazards across regions or countries. Thus, it has fulfilled the elements of public health emergencies so that the provisions that apply are referring to Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine.

Percepatan Penanganan Covid-19 Melalui Program Kampung Tangguh Semeru Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak

“…Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat. Sejauh pemerintah dan institusi negara lain yang terkait dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik (good policies) untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona kepada masyarakat, maka sejauh itu pula pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (good government) dan tata kepemerintahan yang baik (good governance) di era pandemic Covid-19 (Chadijah, 2020).…”

Level of Public Acceptance of Covid-19 Information in Batu Bara Regency of North Sumatra

“…One example in handling the Covid 19 national disaster, the central government has full responsibility and requires full support from local governments (Chadijah et al, 2020;Furqon & Mulyadi, 2020). The problem is, not all regions have adequate infrastructure in implementing existing policies.…”