The purpose of this study is to provide an evaluation of government policies that are expected to provide a clear picture or response of the diversity of central and regional policies in overcoming Covid-19. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Covid-19 case is a pandemic so it is stated that public health events are extra ordinary, causing health hazards across regions or countries. Thus, it has fulfilled the elements of public health emergencies so that the provisions that apply are referring to Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine.

No abstract

AbstrakKantor Staf Presiden (KSP) merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk  dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden  (Perpres No. 26 Tahun 2015). Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi  dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam konsideran Perpres No. 26 Tahun 2015 tersebut. Namun, di sisi lain kehadiran KSP menimbulkan beberapa masalah salah satunya terkait dengan proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara dan kewenangannya yang dianggap tumpang tindih dengan lembaga negara di lingkup lembaga kepresidenan di Republik Indonesia yaitu Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementrian Koordinator.    KataKunci: Kantor Staf Presiden; Lembaga Negara; Lembaga Kepresidenan

Dalam UUD Tahun 1945 secara tegas dan jelas prinsip persamaan di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan; dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berfungsi sebagai lembaga penegakan etik anggota dewan, maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenananga MKD berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penghentian jabatan ketua dewan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. MKD sebagai alat kelengkapan dewan bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk menjaga martabat organ negara yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan MKD dibatasi oleh kekuasaan kehakiman.

Indonesia is a democratic country. Every citizen has political rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Protection of political rights as a human right owned by every citizen. Protection of citizens' political rights or individual political rights contained in the 1945 Constitution, namely Article 27 paragraph (1) states the equality of all citizens towards law and government; Article 28 concerning freedom; Article 28D paragraph (1) concerning the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty for everyone; Article 28D paragraph (3) states that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government; and Article 31 paragraph (1) to obtain education. Democracy occurs if there is recognition of political rights and the implementation of political participation of every citizen. Fulfillment of political rights before and after the prisoners also receive protection of their political rights. The political rights of ex-prisoners are protected by the constitution of the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and Constitutional Court Rejection Number 4 / PUU-VII / 2009. Based on this matter, this study aims to find out and analyze individual political rights that are confiscated along with the execution of punishment, and to know and analyze individual political rights to be able to conduct themselves after inmates. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach.