Urban Resilience Strategy in The Climate Change Governance in Makassar City, Indonesia

Abstract

Urban resilience strategies need to be encouraged to support a broader, planned and integrated development process. Therefore, this article aims to look at the actualization conditions of urban policies in climate change governance in Makassar City, Indonesia. strategy is an effort to find and build a model for implementing strategies for developing urban resilience in climate change governance in Makassar City. The research method used is an explorative-qualitative method with a narrative-phenomenological approach where the data sources are primary and secondary data. Data collection through field studies and document studies. The data analysis used is an interactive model. City strategy resilience development model in climate change governance in Makassar City. The results showed that for the first time, the actual condition of Makassar City was under threat of climate change, both biophysically and socio-economically. Second, multilevel governance (MLG) as an ideal model in developing urban resilience, where the principle used is collaborative impact governance, namely building collaboration in policy making to tackle climate change. Third, decentralization as a strategy for implementing resilience, such as national conservation, which begins with the reservation of parks and protected areas. The dominant natural character is controlled under the control of the local government. The number and extent of protected areas are indicators of conservation-based programs implemented by the Makassar City Government.Strategi ketahanan perkotaan perlu di dorong untuk mendukung proses pembangunan yang lebih luas, terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual strategi ketahanan perkotaan dalam tata kelola perubahan iklim di kota Makassar, Indonesia. strategi adalah upaya untuk menemukan dan membangun model strategi implementasi pengembangan kapasitas ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif-kualitatif dengan pendekatan naratif-fenomenologi dimana sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Model pengembangan kapasitas strategi ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi aktual Kota Makassar dalam ancaman perubahan iklim baik secara biofisik maupun sosial ekonomi. Kedua, multilevel governance (MLG) sebagai model ideal dalam pengembangan kapasitas ketahanan kota, dimana prinsip yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif yaitu membangun kolaborasi dalam pembuatan kebijakan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ketiga, desentralisasi sebagai strategi penerapan kapasitas ketahanan, seperti adanya gerakan konservasi modern yang dimulai dengan pembentukan taman nasional dan kawasan lindung. Karakter alami yang dominan ditempatkan di bawah kendali pemerintah daerah. Jumlah dan luas kawasan lindung merupakan indikator keberhasilan program berbasis konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Implementing Good Environmental Governance to Manage Coastal Abrasion in Bengkalis Regency, Indonesia

“…It is important to remember that addressing conflicts of interest in environmental management is complex and requires commitment from all concerned. Collaborative approaches, effective communication, participation, and a better understanding of environmental issues are the keys to achieving sustainable solutions and maintaining a balance between different interests [37]. By overcoming these obstacles, applying the GEG principle in handling coastal abrasion can become more effective and sustainable.…”

Tinjauan Kolaboratif dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara

“…Pendekatan collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam manajemen dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, dalam rangka mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan pelayanan publik atau pengelolaan sumber daya (Bichler & Lösch, 2019;Pujiyono et al, 2019;Sentanu et al, 2023). Pendekatan ini menekankan pada kerjasama, dialog, dan pembangunan konsensus untuk mengatasi kompleksitas masalah dan mencapai solusi yang berkelanjutan serta inklusif (Malik et al, 2023;Nuh et al, 2024;Sentanu et al, 2023). Dengan demikian, collaborative governance memungkinkan terciptanya kerangka kerja yang partisipatif dan transformatif dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya yang memperhitungkan kepentingan serta aspirasi semua pihak yang terlibat (Halim et al, 2023;Nuh et al, 2024).…”

Urgency in Urban Flood Disaster Mitigation: Response and Policy Initiation by Makassar City Government

“…Flood disaster mitigation efforts have an undeniable urgency in maintaining the safety and welfare of the community and protecting the environment. With increasingly extreme climate change, the intensity and impact of floods is increasing (Malik et al, 2021). Therefore, proactive steps are needed, especially the government's response (Malik et al, 2023).…”