Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan

Abstract

Based on the survey results and the National Waqf Literacy Index report that the National Waqf Literacy Index (ILW) value is included in the low category, the importance of wakif literacy for Waqf Pledge Deed Officials (PPAIW) as the front line waqf administration. The focus of this research is to examine the urgency of waqf literacy for officials (PPAIW) who are authorized to carry out the waqf administration process in Indonesia, but have not been optimal in carrying out their duties, causing a lack of anticipation in dealing with waqf disputes. This research uses field research (field research). Primary data sources were taken from in-depth interviews with Waqf Pledge Deed Officials in the area of KUA Beji and KUA Sukmajaya Depok City, East Bogor KUA and North Bogor KUA Bogor City. The results showed that waqf literacy for Waqf Pledge Deed Officials (PPAIW) was included in the low category, which resulted in PPAIW not understanding the excellent service standards for waqf services. The level of satisfaction of the community, Wakif and Nazhir with waqf services, the majority answered they were satisfied with waqf services at KUA, but there were still people who answered that they were not satisfied with waqf services, due to the slow process of waqf and the inactivity of PPAIW in helping to solve waqf administration problems. Strengthening waqf literacy for PPAIW, especially waqf administration, regulation and law, is very important, PPAIW's weak understanding of waqf administration results in a lack of excellent service and anticipation of waqf disputes, so cases are found such as PPAIW issuing cancellation letters in lieu of waqf pledge deeds (APAIW) which causes legal problems waqf that is protracted, so that the waqf property is not productive (according to its designation).

Problematika Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa

“…Untuk pendataan dengan baik dan dapat dikelola secara profesional, objek wakaf memerlukan status yang jelas, seperti: 1) Perlunya pendataan secara kongkrit, baik jumlah harta wakaf, luas harta wakaf, alamat harta wakaf, potensi harta wakaf, pengelola harta wakaf; 2) Pengadministrasi kepemilikan harta wakaf yang lengkap, seperti: Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Ikrar Akta Pengganti Ikrar Wakaf (AIAPIW), sertifikat, dan dokumen-dokumen kepemilikan lainnya; 3) Pemetaan status harta wakaf yang jelas, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlantar semua memiliki dasar perwakafan dari wakif kepada nadzir: 4) Semua harta wakaf dapat dipergunakan untuk kemamfaatan agama, pendidikan, dan kesejahteraan umat; 5) Potensi harta wakaf, dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang baik, secara efektif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat umum. (Mardamin and Burhanudin 2021) Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf dan kekeliruan-kekeliruan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan, untuk mengatasi hal seperti ini hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperlihatkan terlebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat dan dalam memilih nadzir perlu mempertimbangkan integritas dan kompetensi nadzir terhadap pengelolaan harta wakaf. Nadzir adalah orang yang berhak bertindak atas harta wakaf baik untuk pengurusan, memelihara, mengembangkan, mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh, berkembangan dan terdata dengan baik.…”