2020
DOI: 10.15408/adalah.v4i3.17926
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

UU Omnibus law yang Kontroversial

Abstract: Di tengah keprihatinan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. 2 dari 9 fraksi Partai menolak pengesahan yakni Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat (PD). Sejak di sahkan DPR, saat ini, bola panas ada di Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menekan atau tidak menekan … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
5
0
7

Year Published

2020
2020
2022
2022

Publication Types

Select...
6

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 11 publications
(12 citation statements)
references
References 0 publications
0
5
0
7
Order By: Relevance
“…Berhasil ataupun tidak tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja dari pemimpin dan juga kinerja dari karyawan. Dalam penelitian (Andrew, 2017) (Muqsith, 2020). Beberapa pasal dianggap akan menjadi permasalahan dan merugikan di pihak tenaga kerja yang memicu penolakan hingga melakukan aksi mogok kerja untuk melakukan aksi demo (CNN Indonesia, 2020) dalam penelitian (Kartikasari & Fauzi, 2021).…”
Section: Keberhasilanunclassified
“…Berhasil ataupun tidak tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja dari pemimpin dan juga kinerja dari karyawan. Dalam penelitian (Andrew, 2017) (Muqsith, 2020). Beberapa pasal dianggap akan menjadi permasalahan dan merugikan di pihak tenaga kerja yang memicu penolakan hingga melakukan aksi mogok kerja untuk melakukan aksi demo (CNN Indonesia, 2020) dalam penelitian (Kartikasari & Fauzi, 2021).…”
Section: Keberhasilanunclassified
“…Based on these various descriptions, the interpretation of the OLJC legal method as a legal product is considered full of controversy because it is felt by the community that it is very quickly legalized and the lack of public involvement so that the public should suspect a legal product like this because it is feared to have procedural and substantial problems (Muqsith, 2020). In this context, the interpretation of the legal method can be interpreted as an effort to make the legal function effective to answer the gap between law at the theoretical level and law at the practical level so that the legal function is able to meet the needs of the community in the form of certainty and accommodation for the sense of justice that develops in the midst of society.…”
Section: A Hamid Hasbullahmentioning
confidence: 99%
“…The process is considered very fast, not participatory, and lacks transparency. The legislative process is considered negligent in presenting a democratic (Muqsith, 2020). Apart from a lack of transparency assumption and public participation, several points in this law are also considered not according to the community's interests.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%