No abstract

Perkembangan sektor halal saat ini mulai mendapat perhatian dari banyak negara di dunia. Berdasarkan data dari Global Islamic Economy (2018) menyatakan bahwa jumlah muslim di dunia mencapai 1,8 milyar, dengan estimasi pengeluaran terhadap produk halal oleh muslim dunia pada tahun 2017 sebesar US$ 2,1 triliun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas sebanyak 207.176.162 jiwa. Dengan banyaknya negara asing yang menjalin kerjasama dengan negara Indonesia dalam sektor perdagangan, menimbulkan masalah pada salah satu sisi, yakni dimana tidak semua produk yang di impor ke Indonesia memiliki jaminan halal. Menjadi hal penting untuk penyantuman label halal pada setiap makanan dan minuman dalam kemasan, guna menjamin konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan dan minuman berkemasan. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengukur niat individu muslim yang ada di Kabupaten Jember dalam membeli produk makanan dan minuman dalam kemasan berlabel halal. Teori yang digunakan dalam mengukur perilaku muslim dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman berlabel halal ini adalah dengan menggunakan Theory of Planned Bahavior (TPB). Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, dimana analisis data yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Sedangkan persepsi kontrol perilaku berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap niat.

AbstrakRekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Secara formil, rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa layanan medis mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis berdasarkan pasal 186 dan 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP), dan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 KUHAP. Secara materiil, kedudukan rekam medis sebagai alat bukti keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya hakim tidak terikat untuk meyakini kebenaran isi rekam medis, ia bisa meyakini dan menggunakan alat bukti itu atau tidak, sepenuhnya bergantung pada penilaian bebas dari hakim.Kata Kunci: Rekam Medis; Alat Bukti; Layanan Medis AbstractMedical record is a file that contains records and documents about the patient's identity, examination, treatment, actions and other services that have been provided to patients. Formally, medical records as evidence in resolving disputes in medical services have a dual function, namely as evidence of expert testimony in written form pursuant to articles 186 and 187 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure (KUHAP), and as evidence of letters based on article 187 of the Criminal Procedure Code. Materially, the position of the medical record as evidence of expert statements and as evidence of letters is free evidence, meaning that the judge is not bound to believe the truth of the contents of the medical record, he can believe and use the evidence or not, entirely dependent on the free assessment of the judge.Keywords: Medical Record; Evidence; Medical Services

Media to promote and market an item is very important, good promotion can support the sale of goods marketed. Marketing media even now has begun to vary as advertisements on mass media, internet, brochures and other print media. Website is a media that is currently widely used in introducing products or services. Dillah Motor Tambakrejo is a dealer that sells used motorbikes and cars. utilizing Android as a smartphone communication tool has experienced development at this time, such as media tools to promote vehicles using 360 media visualization tours. Where applications can visualize used motorbikes and cars using 360 virtual media that can be seen 360 degrees of vision and consumers can know the details / parts of the motor and specifications of this motorbike

The legal relationship between the government as the holder of Mining Authority by the contractor in the oil and gas mining contracts not based on the transfer of