The existence of regional autonomy requires each region to manage its finances independently. In its financial management, in 2014-2017 Subang District had several problems such as, the largest income was still from the balance fund which was a transfer from the Central Government, low capital expenditure, regional financial growth was at very low value, and inefficient local revenue. This study aims to find out how the financial performance of the Subang Regency Government in 2014-2017 was measured using regional financial ratios. This research is a qualitative descriptive study. In data collection researchers used the method of observation, interviews, and documentation. The type of data used is primary data from the Subang District Government Budget Realization Report 2014-2017. The results of the analysis show that the Financial Performance of the Subang Regency Government in terms of (1) The independence ratio shows that Subang Regency is very independent, because the average is 17.1% (2) The harmony ratio of the Subang Regency government is more likely to prioritize operational expenditure than capital expenditure. Large operating expenses are at an average of 73.75%. While for capital expenditures at an average of 21.75% (3) Regional financial growth ratios can be said to be still very low, because the average is 8.6% (4) The efficiency ratio of local revenue can be said to be inefficient, because the average the efficiency rate is 63.3% (5) The effectiveness ratio of Subang Regency's original income has been effective, because the average effectiveness is above 100% which is 113.8%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang kesulitan membayar pajak diakibatkan penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat menurun diakibatkan Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan  dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepataan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak daerah. PBB adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, hambatan yang ditemui hingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rentang tahun 2018-2020 kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat dikatakan cukup patuh berdasarkan realisasi penerimaan PBB 3 tahun terakhir meskipun selalu tidak mencapai target yang ingin diraih. Terdapat beberapa hambatan di lapangan seperti masih adanya wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan tepat waktu, serta tidak melaporkan perubahan subjek ataupun objek PBB kepada petugas pajak. Upaya pemerintah daerah yaitu dengan mengadakan sosialisasi PBB, memasang spanduk di titik ruas jalan, memberlakukan untuk melampirkan bukti lunas PBB setiap kali akan melakukan layanan administrasi pemerintahan ke Kelurahan, serta program operasi terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. Peneliti merekomendasikan untuk Pemerintah lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar PBB, selain itu pemerintah perlunya meningkatkan target realisasi penerimaan PBB pada tahun selanjutnya guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

AbstrakSampah organik merupakan salah satu masalah besar yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. Laman berita internasional, anadulu academy menyatakan pada tahun 2019 ini, terdapat 67 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia, diantara 67 juta ton tersebut, 60 persennya merupakan sampah organik. Padahal, didalam sampah organik ini terdapat beberapa zat seperti protein atau glukosa yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat menghasilkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tanaman. Oleh karena itu, tim pengabdi berusaha meminimalisir jumlah sampah organik dalam lingkup kecil seperti di Dusun Tagog dengan cara mengolahnya menjadi pupuk organik cair atau diberi nama “Tagog Pupuk Organik Cair (Tapukor)”. Selain dapat digunakan oleh masyarakat di dusun tersebut, pupuk organik cair ini dapat dipasarkan juga dimana pupuk organik cair ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yaitu sekitar 25.000 per 50 mL. Sehingga dengan adanya pembuatan pupuk organik cair ini diharapkan dapat turut berkontribusi secara nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin delapan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.AbstractOrganic waste is one of the big problems that are difficult to solve in Indonesia. The international news page, The Anadulu Academy stated that in 2019, there were 67 million tons of waste produced in Indonesia, of which 67 million tons, 60 percent of which is organic waste. In fact, in this organic waste, there are several substances such as protein or glucose which, if properly utilized can produce nutrients needed for plant growth, development, and health. Therefore, the writer as a participant in the Sisdamas Community Service Program tries to minimize the amount of organic waste in a small scope such as in Tagog Hamlet by processing it into liquid organic fertilizer or named "Tagog Liquid Organic Fertilizer (Tapukor)". Besides being able to be used by the people in the village, this liquid organic fertilizer can be marketed also where the liquid organic fertilizer has a high economic value of around 25,000 for 50 mL. So that the creation of liquid organic fertilizer is expected to contribute significantly in achieving the goal of sustainable development (SDGs) point eight, namely promoting equitable and sustainable economic growth, optimal and productive workforce, and decent work for all

This research is motivated by frequent errors in the production process of Police Notes which are included in the Non-Tax State Revenue which is managed by the Jatinangor Sector Police, Sumedang Resort, which causes the blank material to be damaged. The purpose of this study was to determine how the effectiveness of non-tax state revenue at the Jatinangor Police Sector, Sumedang Resort. This research refers to the theory of oganization effectiveness according to Mott (1972), that organizational effectiveness is influenced by three dimensions, namely, productivity, flexibility and adaptability. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques, using observation, interviews, study documentation, and triangulation. The data analysis technique used the Miles and Hubberman model with the stages of reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the effectiveness of Non-Tax State Revenues in the Jatinangor Sector Police Station, Sumedang Resort, was running effectively. This is based on the dimensions of productivity, flexibility and adaptability that have gone well.