Moral merupakan bekal dalam mengembangkan diri. Masalah yang Sering terjadi pada moral  adalah masalah yang menjadi perhatian manusia di mana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang masih tertinggal. Hal itu disebabkan karena kerusakan moral seseorang mengganggu ketenangan  yang lain. Jika dalam masyarakat banyak orang yang rusak moralnya, maka akan terjadinya kerusakan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Pendidikan moral bagi anak dapat mengubah perilaku anak, sehingga jika sudah dewasa lebih bertanggung jawab dan menghargai sesamanya hingga mampu menghadapi tantangan jaman.. Peningkatan pertimbangan moral pada diri anak yang dirancang melalui pendidikan di sekolah, dapat membantu pembentukan kepribadian anak, karena dengan terbentuknya pertimbangan moral. Menggunakan metode kualitatif serta teori dari Durkheim ada tiga unsur untuk bisa menjadi pribadi yang bermoral yang pertama adalah disiplin; kedua adalah keterikatan pada kelompok; ketiga adalah otonomi. Ketiga unsur ini dibutuhkan setiap individu untuk bisa menjadi pribadi yang bermoral. Penelian ini menghasilkan bahwa ketiga unsur tersebut memberikan peran besar bagi perkembangan moral terutama apabila diterapkan pada suatu jenjang Pendidikan seperti di Lembaga pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang kesulitan membayar pajak diakibatkan penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat menurun diakibatkan Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan  dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepataan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.

Perbedaan hasil penyerapan anggaran PIPPK Di Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka dapat dijadikan dasar berjalan dengan baiknya suatu program.Terjadinya perbedaan perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan antara kelurahan merdeka dan cihapit menjadi fondasi penulis melakukan analis akan inovasi program yang sedang berjalan saat ini, yaitu program PIPPK di kota Bandung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  dan data diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan tersebut terdapat pada kegiatan dan program yang dilakukan oleh kelurahan dan dukungan yang optimal dari pihak Aparatur dan Masyarakat, sehingga menghasilkan kelurahan Cihapit dengan dukungan aparatur dan desa dapat mengoptimalkan dana dari program PIPPK beda dengan kelurahan Merdeka di mana yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan juga masih kurangnya aparatur di kelurahan merdeka membuat sosialisasi kepada masyarakat menjadi kurang. mengemukakan saran Pemerintah Kota Bandung Perlu peninjauan ulang mengenai tambahan SDM ahli sebagai tenaga pendamping di Kelurahan khusus untuk menangani PIPPK agar hasilnya lebih maksimal mengingat dengan adanya PIPPK tentunya memberikan tambahan beban kerja bagi SDM yang ada di Kelurahan yang jumlah personil nya hanya 7 sampai 8 orang.

Pemerintah daerah merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi oleh karena itu dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat membuat sebuah inovasi dalam rangka untuk pengendalian dan penanganan COVID-19. Pemprov Jawa Barat mengeluarkan sebuah inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan kasus COVID-19 yaitu sebuah inovasi aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana aplikasi PIKOBAR bisa menjadi solusi digital andalan di Jawa Barat dalam upaya pengendalian dan penanganan COVID-19. Dan untuk mengetahui bagaimana alur data dari aplikasi PIKOBAR ini. Sehingga, permasalahan aplikasi PIKOBAR diharapkan mampu dikupas melalui hasil dari analisis tersebut, dan diharapkan bisa menjadi masukan untuk perbaikan aplikasi PIKOBAR dalam upaya penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi PIKOBAR merupakan salah satu dari inovasi berbasis digital yang di unggulkan di Jawa Barat karena PIKOBAR telah memberikan berbagai kegunaan serta kebermanfaatan bagi masyarakat Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19 ini. Kabupaten/kota mengembangkan aplikasi pelaporan PIKOBAR pada masing-masing kabupaten/kota. Pelaporan data yang diumumkan oleh jubir yaitu sebelum jam 12 pada hari yang sama, tim data provinsi menyiapkan data kasus sembuh dan meninggal yang bersumber dari aplikasi data PIKOBAR.

The research carried out aims to find out the extent of the implementation of Law Number 10 Year 2009 concerning Tourism, whether this policy has been properly implemented or not and to find out how the efforts made by policy providers (the Government) to advance the tourism potential in the city of Cirebon, especially Kejawan Beach. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive design because in this study, data collection through observation and interviews is obtained directly down to the field, therefore the techniques used were Purposive Sampling and Accidental techniques. The results of the study show that the implementation of Law Number 10 of 2009 has not gone well and there is still a lack of tourist attraction to visit the coast due to the lack of government attention to the shore beaches, and the lack of complete infrastructure and governance that has not been maximized in accordance with Law Number 10 of 2009.