Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang kesulitan membayar pajak diakibatkan penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat menurun diakibatkan Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepataan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.

Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

“…Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pajak daerah telah dilaksanakan diantaranya oleh (Anggraeny et al, 2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Tahun 2020 sebesar 5% disebabkan karena sosialisasi tidak merata diantaranya karena keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian lainnya (Zuraida, 2020) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.…”

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020

“…Belanja daerah digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan serta membayar gaji dan tunjangan karyawan pemerintah daerah. (Anggaeny, 2022) Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh publik untuk daerah yang terutang yang diperoleh baik dari orang pribadi ataupun dari badan yang bersifat memaksa dan sudah diatur berlandaskan undang-undang, dan tidak terdapat balas jasa secara langsung, pajak daerah dimanfaatkan guna dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah bagi sebesarbesarnya masyarakat. (UU No.…”