Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak daerah. PBB adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, hambatan yang ditemui hingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rentang tahun 2018-2020 kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat dikatakan cukup patuh berdasarkan realisasi penerimaan PBB 3 tahun terakhir meskipun selalu tidak mencapai target yang ingin diraih. Terdapat beberapa hambatan di lapangan seperti masih adanya wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan tepat waktu, serta tidak melaporkan perubahan subjek ataupun objek PBB kepada petugas pajak. Upaya pemerintah daerah yaitu dengan mengadakan sosialisasi PBB, memasang spanduk di titik ruas jalan, memberlakukan untuk melampirkan bukti lunas PBB setiap kali akan melakukan layanan administrasi pemerintahan ke Kelurahan, serta program operasi terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. Peneliti merekomendasikan untuk Pemerintah lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar PBB, selain itu pemerintah perlunya meningkatkan target realisasi penerimaan PBB pada tahun selanjutnya guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Islam and Pancasila are often debated and confronted and both are often regarded as two ideological poles that are opposite each other. The dialogical process between Islam and Pancasila is a long journey of Indonesian history. Pancasila is not Islam, but Pancasila has a spirit that revives it through Islam. Pancasila is considered a gift of Muslims to the Unitary State of the Republic of Indonesia and it is impossible for Muslims to betray it. This article tries to discuss about Islam and anti-Pancasila stereotypes, a label that the government and certain groups have attached to the rise of identity politics that has brought the religion of Islam in Indonesia.

In order to improve public services, the City of Bandung as one of the cities in Indonesia that has implemented a smart city is increasingly trying to optimize its services, including health services, one of which is in dealing with the problem of stunting. Where in 2020, the stunting rate in the city of Bandung increased to 8.86%. To that end, the Bandung City government created the Bandung Tanginas program (Tanggap Stunting Dengan Pangan Aman Dan Sehat) which is a program aimed at enabling the City of Bandung to become a City with Zero News Stunting. Therefore, the goal to be achieved in this research is to find out how to optimize the Tanginas Program in Bandung City from a Smart city Perspective. This research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the optimization of the Tanginas program in the city of Bandung seen from the smart city perspective is still not optimal. This is based on the limited amount of healthy food intake, population density, lack of green open space and the lack of use of information technology.

Dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung melakukan langkah dengan mengoptimalkan program digitalisasi marketing sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Namun, pelaksanaan program ini masih memiliki banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi program digitalisasi pemasaran yang telah berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM serta kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program digitalisasi pemasaran telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang terlihat dari peningkatan nilai PDRB di Kabupaten Bandung. Namun, program ini juga ditemukan beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi antara lain kurangnya pemerataan dalam pelaksanaan program, kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Dalam upaya meningkatkan kualitas air sungai citarum, pemerintah pusat meluncurkan program yang disebut Program Citarum Harum melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2018, program ini ditargetkan selesai untuk jangka waktu 7 tahun sejak awal keluarnya kebijakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi Collaborative Governance yang dilakukan oleh tim Satgas Sektor 6 Program Citarum Harum dimana program tersebut dapat memberikan hasil yang baik dalam memperbaiki kualitas air sungai citarum. Metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi adalah tiga teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data di penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh tim Satgas Sektor 6 Citarum Harum pada umumnya telah berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kualitas air sungai citarum menunjukkan grafik yang lebih baik. Ini didasarkan pada 5 dimensi yang ditulis oleh Ansell dan Gash. Dimana kelima aspek tersebut meliputi; dilogue tatap muka; membangun kepercayaan; komitmen terhadap proses; pemahaman bersama; dan hasil antara. Namun di sisi lain, masih perlu ada perbaikan dari beberapa aspek tersebut untuk memberikan hasil yang lebih maksimal lagi dan permasalahan yang ada di sungai citarum sedikit demi sedikit dapat diselesaikan.