Tourism domain requires its actors not only to well communicate using foreign languages but also understand the proper politeness strategies. Thus, the purpose of this qualitative research is to figure out the best tourism actors' linguistic politeness strategies to the Japanese tourists in Kuta beach. This research employs Brown and Levinson's politeness theory (1978, 1987) supported with the Japanese speech levels (Kaneko, 2014). The research data are collected through an observation method with the techniques of recording, listening and writing various interactions between the tourism actors and Japanese tourists. Based on the domain, taxonomy, component and cultural thematic analysis (Spradley, 1997), the research resultshows that the phenomenaof the implemented linguistic politeness due tothe sequences of conversation structurewithin the informal situations generally get into themain conversational contents directly without introductionfirst or closing. In this context, the positive politeness strategy is dominating as a service language to the Japanese tourists. However, in the other context, it is also found that some utterance data use first introduction at the beginning of conversation in brief. In this context, the positive politeness strategy is also dominating. At the beginning of direct speech, the researcherdoes not only find the form offutsuugo but alsoteineigomarkers with negative politeness strategy through the respectful linguistic form markersof teineigo (neutral), that is,the use of apology and common polite words at the beginning of speech. In addition to both strategies, there are also bald onrecord and off-record strategywhich depend on the context of situations following each speech event.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia membawa dampak yang buruk terhadap perekonomian negara, salah satu negara yang mengalami dampak pademi covid-19 adalah Indonesia. Bali yang merupakan salah satu pulau di Indonesia, sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pariwisata. Adanya wabah covid-19 ini menyebabkan kebangkrutan usaha pariwisata khususnya bidang akomodasi sehingga banyak karyawan hotel yang mengalami putus hubungan kerja. Dalam situasi yang sulit ini, peran masyarakat lainnya sangat diperlukan untuk saling membantu. Bentuk bantuan yang diperlukan masyarakat tidak hanya sebatas pengadaan sembako atau bantuan uang tunai saja. Salah satu upaya untuk membantu para karyawan hotel adalah memberikan pelatihan gratis kepada mereka tentang pengenalan budaya Jepang dan bahasa Jepang perhotelan. Tujuan pelatihan bahasa Jepang perhotelan untuk menambah kemampuan berbahasa Jepang sehingga dapat meningkatkan hospitality para pekerja hotel dalam melayani wisatawan Jepang. Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan tidak akan habis dan dapat meningkatkan SDM karyawan hotel saat pariwisata dibuka. Pelatihan dilakukan secara online menggunakan media jitsi. Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa 80% karyawan hotel tidak mengetahui etika dalam melayani wisatawan Jepang karena mereka tidak paham tentang perbedaan budaya Jepang. Bahasa Jepang yang digunakan oleh para karyawan hotel masih menggunakan ragam santai tanpa memperhatikan kedudukan lawan bicara karena menganggap bahasa Jepang seperti bahasa Indonesia yang tidak mengenal tingkatan berbahasa

Kegiatan Charity Week tahun 2021 dilaksanakan di Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan, Dalung. Program kerja yang diterapkan dalam kegiatan ini salah satunya adalah kegiatan pengajaran (tutoring) dalam bentuk pemberian edukasi kepada anak-anak Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan khususnya yang sedang di bangku Taman Kanak –Kanak – Sekolah Dasar mengenai dasar (basic) pengucapan salam pertemuan dan salam perpisahan dalam bahasa Inggris atau disebut dengan Greetings dan Partings. Tujuan dari kegiatan pengajaran ini adalah untuk meningkatkan minat dan juga memotivasi anak-anak Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan untuk belajar bahasa Inggris. Dari kegiatan tersebut dapat terlihat anak-anak panti memiliki jiwa semangat dan bersungguh-sungguh dalam menerima edukasi tersebut, kemampuan mereka mengucapkan salam dalam bahasa Inggris pun terlihat meningkat. Dari penerapan kegiatan pengabdian tersebut anak – anak Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan sangat bersemangat dalam mempelajari bahasa Inggris karena setelah diedukasi dan diberikan beberapa quiz terkait materi yang telah diberikan, serta diadakannya bimbingan belajar, kemampuan bahasa Inggris mereka mengalami peningkatan khususnya dalam bidang pengucapan salam serta mereka menjadi antusias untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka khususnya dalam bahasa Inggris.

Tindak perlokusi merupakan respons dari mitra tutur akibat adanya suatu tindakan. Artinya hasil tindakan seseorang memungkinkan adanya daya pengaruh terhadap mitra tutur. Penelitian ini bertujuan menemukan makna tindak perlokusi followers terhadap hasil unggahan bertema Covid-19 milik akun Kemenkes_ri. Sumber data penelitian bukan berasal dari dialog natural peserta tutur yang bersifat semuka, melainkan pertemuan maya melalui teknologi digital di media sosial yaitu, instagram. Data primer yang digunakan adalah respons para followers terhadap hasil unggahan dari Kemenkes-ri. Penelitian ini menggunakan metode simak bebas libat cakap dengan teknik pengumpulan data yaitu, mendokumentasi, membaca, dan mencatat setiap komentar hasil unggahan pemilik akun @kemenkes_ri bertemakan Covid 19 selama 6 bulan. Pendekatan padan pragmatik untuk menganalisis data yang telah diklasifikasikan guna mengelompokkan data berupa teks yang mengandung daya perlokusi. Metode analisis data adalah metode padan pragmatik didukung oleh konteks situasi. Hasil penelitian menemukan dua jenis respons baik positif maupun negatif dengan makna tindak perlokusi sangat bervariasi. Respons positif bentuk (1) apresiasi, (2) dukungan serta (3) harapan terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintah, sedangkan respons negatif mengandung (1) kekecewaan, (2) kemarahan, (3) kekesalan, (4) pertanyaan rasa kurang percaya terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Berbagai respons terlihat mewakili aspirasi rakyat kepada pemerintah untuk lebih sigap dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia.

Abstrak: Adanya regulasi Dinas Pariwisata Propinsi Bali mengenai kebijakan pengkategorian pramuwisata umum dan khusus menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang muncul adalah makin berkembangnya pramuwisata ilegal (non formal) yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Pramuwisata illegal tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa asing, tetapi juga dilakukan oleh wisatawan asing yang sudah mengenal pariwisata Bali karena sering melakukan kunjungan ke Bali. Permasalahan yang lain adalah tidak adanya pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus. Pramuwisata umum di Bali adalah pramuwisata yang bekerja di tingkat provinsi, sedangkan pramuwisata khusus adalah pramuwisata yang bekerja di daerah tujuan wisata di tingkat kabupaten. Penyebab permasalahan ini karena tidak adanya regulasi yang berupa peraturan Bupati untuk mengatur pramuwisata khusus. Di Bali terdapat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 yang mengatur pramuwisata secara umum, tetapi di tingkat kabupaten belum dilakukan kajian pramuwisata khusus sehingga pembagian kerja antara pramuwisata umum dan khusus tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan banyak permasalahan yang muncul terutama di daerah tujuan wisata tingkat kabupaten. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melakukan pengabdian di kabupaten Bangli dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi besar bagi income daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang siap menelaah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tersebut untuk dapat diturunkan menjadi peraturan Bupati Bangli mengenai tata kelola pramuwisata khsusus. Tujuan PKM ini adalah untuk mengiventarisir ecxiting codition dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Hasil dari iventarisir ini dijadikan dasar pembuatan model tata kelola pramuwisata khusus. Model tata kelola pramuwisata diusulkan kepada Bupati Bangli sebagai dasar pembuatan peraturan Bupati tentang pramuwisata khusus.Abstract: The regulation issued by the Bali Province Tourism Office on policy related to the categorization of both general and special tour guides resulted in new problems. The arising problems included the recently growing illegal (non-formal) tour guides without Tour Guide Identity Card. Illegal Tour guides were not only performed by the Indonesia people with foreign language competencies but also foreigners familiar with Bali tourism and frequently visited Bali. The other problem was related to the entrustments from the general to the special tour guides. The general tour guides in Bali are those working at the provincial level, while special tour guides are those working in the tourism destinations at regency level. These arising problems were due to the inexistence of regulation in the form of Regent Regulation to regulate the special tour guides. The Regional Regulation No. 5 Year 2016 only regulates the general tour guides, yet the special tour guides have not been discussed, thus, there is no clear division of duties for the general and special tour guides in Bali and results in various problems in the tourism destinations at regency level. The Community Service Team has made various community services in Bangli Regency by considering that this regency has a great contribution to its regional income, especially in tourism sector. Bangli is a regency which is ready to review and downgrade the Regional Regulation No. 5 Year 2016 into Bangli Regent Regulation on Special Tour Guide Management. The purpose of this community service is to inventory the existing problems, formulate a special tour guide management model, and propose the model to the Bangli Regency as a basic reference in formulating the Regent Regulation on Special Tour Guides.