This study examines the dimensions of Collaborative Governance in minimizing the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. While the data analysis technique used is an interactive analysis model. The results showed that: 1) Collaborative Governance like Minimizing the Covid-19 Pandemic has not been fully implemented. 2) lack of community participation in health protocols. 3) violation of commitments. 4) the obstacle to minimizing the Covid-19 pandemic is in the factor of collaboration between the government and the private sector and the public which has not been open to the public.

Ikhtilath is an act of intimacy between a man and a woman who is not an open criminal. This has been regulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014. In realizing Social Ecology based on Islamic Sharia values in Bandar Lhokseuamwe there are still problems where implementation is far from what is expected, as evidenced by the Ikhtilath incident in Lhokseumawe City, this shows a low level of compliance with communities and implementers who fail to realize social ecology. The problem studied is the use of Qanun Jinayat Number 6 of 2014 in Case 1 Point 25 regarding Ikhtilath in the Kingdom of Bandar Lhokseumawe. In theory, he assessed the Islamic Sharia Officer, Wilayatul Hisbah in improving organizational performance in the kingdom of Lhokseumawe. Methods of qualitative investigation and descriptive analysis approach. Techniques for collecting data by observing, interviewing and documenting.

Masyarakat Teupin Kuyun secara umum bersandar pada dua sumber penghasilan, yaitu sebagai nelayan dan petani garam tradisional sebagai penopang kebutuhan hidupan mereka. Sebagai nelayan masyarakat Teupin Kuyun terkendala dengan hasil tangkapan yang tidak menentu serta kepemilikan sarana alat tangkap yang mesti mewenya kepada pihak ketiga. Sehingga hasil tangkapannya tidak dinikmati seutuhnya, mereka harus berbagi hasil dengan pihak penyewa dengan sistem bagi hasil yang tidak menguntungkan. Sebagai petani garam masyarakat juga tidak menerima pendapatan yang mencukupi. Petani garam tradisional dengan sistem perebusan yang dijalani memerlukan biaya produksi yang cukup besar. Banyak petani garam berhenti produksi, karena tidak memiliki modal yang cukup tiap kali memulai usahanya. Ketergantungan masyarakat Teupin Kuyun terhadap sumber daya alam yang teresedia menempatkan mereka pada posisi yang sulit untuk dapat mewujudkan hidup yang sejahtera. Ketersediaan sumber daya alam memiliki batas tingkat produktifitasnya serta sangat tergantung terhadap kondisi cuaca. Kajian ini memperlihatkan bahwa untuk mencapai kehidupan yang berlangsung lama diperlukan keterampilan lain oleh masyarakat setempat. Modernisasi sistem produksi garam juga perlu dilakukan untuk menekan biaya produksi yang tidak rasional. Dimana biaya produksi tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatkan.