Sejak Maret 2020 Indonesia dinyatakan sebagai wilayah yang terdampak pandemi Covid-19. Virus Corona sebagai penyebab pandemi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seperti Italia, India, Iran dan Indonesia. Kondisi tersebut telah menempatkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, pada gerbang resesi ekonomi. Sejumlah kebijakan telah ditempuh Pemerintah Indonesia, antara lain menunjuk Menteri Pertahanan untuk menjaga ketahanan pangan nasional agar dapat bertahan dari resesi yang berpotensi datang melalui program food estate di Kalimantan Tengah. Atas dasar itulah, penelitian ini mengkaji pengembangan food estate di Kalimantan Tengah sebagai alternatif menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 melalui tiga perspektif, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan epistemologis berdasarkan empat pilar ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

Food estate is a strategy that is compatible to be applied in a pandemic situation, where disease outbreaks are a form of non-conventional threat to national security. Indonesia's food security is an issue domestic especially in facing the Covid-19 Pandemic. The purpose of this study is to determine the Implementation Strategy of Bank Negara Indonesia (BNI) in Food Estate Development as National Defense in the Era ofthe Covid-19 Pandemic. The method used in this research is qualitative research with literature study method. The results of this study are the implementation of the Food estate program, the government of the Republic of Indonesia collaborates with BNI Bank to provide distribution of funds to farmers through the People's Business Credit (KUR). With low interest rates, easy terms, and payment methods through a simple scheme, KUR can provide benefits for farmers, especially to increase agricultural productivity.

Globalisasi adalah proses ketergantungan (interdependensi) antara kejadian-kejadian, orang dan pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia, yang secara cepat terhubung melalui : ekonomi politik global, komunikasi yang semakin berkembang, transportasi dan pergadangan bebas, potensi dan jenis kejahatan transnasional pun bisa saja muncul dan bertransformasi, apalagi mengingat saat ini di masa pandemic covid-19. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori modernisasi dan teori sistem dunia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi dengan metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah dengan memberikan penjelasan detail dan bagaimana proses pencegahannya di masa pandemi covid-19, terkait dengan kejahatan yang terjadi karena proses modernisasi, dan jenis-jenis kejahatan nasional yang berkembang saat ini di era globalisasi dan masih pandemic yang terjadi di belahan dunia, terutama di Indonesia.

Artikel ini membahas permasalahan mengenai peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang terjadi pada  lingkungan  hidup,  dan  penyelesaian  kesepakatan  ganti  kerugian  sebagai  akibat pencemaran.  metode  penelitian  menggunakan  analisis  yuridis  normatif,  artikel  ini menyimpulkan  peran  KLHK  yang  bertindak  sebagai  fasilitator  dan  mediator,  juga sebagai  pihak  yang  mewakili  negara  saat  terjadi  kerusakan  lingkungan  yang mengakibatkan  kerugian  negara.  Menteri  KLHK  juga  berperan  sebagai  verifikator. Lahirnya kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan pilihan penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan,  melalui  beberapa  tahapan,  diawali  dari  pengaduan,  atau  berasal  dari hasil  pengawasan,  selanjutnya  data  tersebut  di  telaah,  dari  hasil  telaah  tersebut  bila terdapat  indikasi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  maka  dilanjutkan dengan  memverifikasi  dan  klarifikasi  hasil  verifikasi,  bila  hasil  verifikasi  tersebut ditemukan  indikasi  kerugian  dilakukan  perhitungan  kerugian  negara  lingkungan  hidup. Suatu  kesepakatan  ganti  kerugian  akibat  dari  pencemaran  lahir  dari  perbuatan  melawan hukum  (PMH)  merupakan  titik  awal  dari  lahirnya  ganti  kerugian  dan  selanjutnya  PMH berkembang  menjadi  pertanggungjawaban  mutlak  (strict  liability),  pada  persengketaan lingkungan, Rejim  pengelolaan lingkungan  pada  UU  No.32  tahun  2009  tentang  UPPLH telah menganut asas strict liability, karena itu, tersangka pencemar tidak perlu dibuktikan kesalahannya,  cukup  dengan  adanya  suatu  potensi  yang  terjadi,  maka  dapat  melahirkan suatu gugatan.

Kayong utara merupakan sebuah kabupaten di bagian barat provinsi kalimantan barat, di tepi selat malaka. Kabupaten ini memiliki dua kawasan konservasi yaitu suaka alam laut pulau karimata di pulau karimata dan taman nasional gunung palung di kecamatan sukadana. Keberadaan objek-objek wisata yang terletak pada zona inti di kedua kawasan konservasi tersebut, telah menekan berkembangnya pemanfaatan ruang sebagai kawasan pariwisata. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan menelusuri penerapan konsep pariwisata yang berkelanjutan kedalam aspek-aspek lingkungan alam, sosial budaya, dan juga ekonomi daerah dan juga Kajian ini merupan upaya menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan sehingga perpaduan antara kawasan konservasi dengan pengembangan sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerah dapat dicapai. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan melalui konsep pariwisata berkelanjutan.