Abstrak. This study was aimed at examining in depth the various weaknesses and efforts to improve the format of interregional cooperation better, and examining in depth perception, practice collaboration and document of inter-regional cooperation. To address these objectives, this study applied qualitative research methods: Multiple Case Study. This study will discuss various strategies, actions and opinions of actors cooperation in responding to various constraints and weaknesses in the former format of cooperation. The results showed each region considers that decentralization of regional cooperation is indispensable for the development efforts of regional economic potential. However, the existence of inter-regional cooperation is highly dependent on the commitment of the head of local governments and the support of government agencies in both the provincial and central government, particularly in the form of funding and legislation that is used as an umbrella law for cooperation between regions.Keywords: interregional cooperation, commitment of the head of local government, institutional form Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai kelemahan dan upaya perbaikan format kerjasama antar daerah yang lebih baik, dan mengkaji secara mendalam persepsi, praktik kerjasama dan dokumen kerjasama antar daerah. Untuk menjawab kedua tujuan tersebut digunakan metode penelitian Multiple Case Study, dimana kajian ini akan membahas berbagai strategi, tindakan dan opini dari para pelaku kerjasama dalam merespon berbagai kendala dan kelemahan dalam format kerjasama yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing daerah menganggap bahwa di era otonomi daerah kerjasama antar daerah sangat diperlukan bagi upaya pengembangan potensi ekonomi daerah. Namun demikian, eksistensi kerjasama antar daerah sangat tergantung pada komitmen dari kepala daerah serta dukungan dari lembaga pemerintahan di atasnya baik propinsi maupun pemerintah pusat, terutama dalam bentuk dukungan pendanaan dan peraturan perundangan yang digunakan sebagai payung hukum adanya kerjasama antar daerah.Kata kunci: Kerjasama antar daerah, komitmen kepala daerah, format kelembagaan PendahuluanDalam satu dekade terakhir, kerjasama antar pemerintah daerah di Indonesia telah berkembang sebagai bentuk tata kelola baru dalam era desentralisasi. Sebelumnya, otonomi daerah lebih dipahami sebagai kepentingan otonom daerah yang tidak memperhatikan konteks yang lebih luas atau daerah lain yang berdekatan (Keban, 2009). Padahal, otonomi daerah dapat berperan sebagai sebuah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kerjasama yang ideal diantara berbagai pemerintah daerah (Surkati, 2012

No abstract

Nowadays the Family Planning Extension (PKB) still plays crucial role in supporting the success of population programs and family development. The implementation of decentralization policies that impacting existence of family planning programs is interesting for further analysis in their relation AbstrakSampai saat ini Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masih berperan dalam menunjang keberhasilan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Diterapkannya kebijakan desentralisasi yang berdampak terhadap eksistensi program KB, menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan kinerja PKB. Di Kabupaten Pemalang, kinerja mereka relatif masih tetap tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kompetensi, motivasi kerja, lingkungan kerja dan persepsi gaya kepemimpinan. Untuk itulah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh ke-empat variabel tersebut terhadap kinerja PKB, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif di mana populasinya adalah para PKB yang berjumlah 93 orang yang kesemuanya dijadikan sampel (teknik sampel jenuh). Data diperoleh melalui kuesioner yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji statistik regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kompetensi terhadap kinerja PKB sebesar 44,7 persen. Demikian halnya dengan motivasi kerja, lingkungan kerja dan persepsi atas gaya kepemimpinan atasan berpengaruh secara sendirisendiri terhadap kinerja PKB masing-masing sebesar15,3 persen, 39,7 persen dan 18,4 persen. Keempat variabel ini juga berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja PKB sebesar 52,8 persen dari hasil ini disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kinerja PKB di Kabupaten Pemalang ini adalah dengan meningkatkan kompetensi PKB melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, dukungan sarana dan prasarana kerja dan pelaksanaan tugas secara demokratis. Upaya lainnya adalah dengan memberikan dorongan dan penghargaan.Kata kunci: kompetensi, motivasi kerja, lingkungan kerja, persepsi gaya kepemimpinan, kinerja PKB 278

Penelitian ini berjudul “Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Kajian Tentang Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil ketercapaian SPM Pendidikan Dasar untuk SD di Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai upaya pemerintah terhadap ketercapaian SPM DIKDAS yang dikaji menggunakan teori Total Quality Management Hensler dan Brunell. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Total Quality Management pada SPM Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat indikator SPM DIKDAS yang memenuhi kepuasan pelanggan dan terdapat indikator SPM DIKDAS yang belum memenuhi kepuasan pelanggan. Respek terhadap setiap orang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada internal dan eksternal untuk memberikan ide dan ikutserta mengambil keputusan. Manajemen berdasarkan fakta dilaksanakan dengan prioritasi kebutuhan pelanggan berdasarkan data-data yang jelas. Perbaikan berkesinambungan dilaksanakan dengan melakukan perencanaan pemenuhan SPM DIKDAS dan upaya penyempurnaan pelayanan pendidikan dasar.

Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung