Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bank syariah sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan mengkaji data dan informasi yang berkaitan dengan peran bank syariah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan referensi lainnya yang relevan. Tulisan ini menemukan bahwa pembiayaan bank syariah pada UMKM terbukti mampu meningkatkan sektor riil sehingga mampu mendongkrak perekonomian secara nasional. Faktor lainnya adalah karena sektor UMKM telah teruji dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi selama dua kali yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008. Sistem pembiayaan modal kerja pada bank syariah dirasa sangat cocok bagi pengembangan UMKM yang merupakan urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan meningkatkan porsi pembiayaan, karena pada saat ini porsi pembiayaan produktif kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif angkanya masih di bawah 20% sedangkan pembiayaan konsumtif di atas 80%.

Museum merupakan tempat menyimpan koleksi warisan sejarah dan budaya yang memiliki potensi besar untuk mendatangkan wisatawan.  Kunjungan ke Museum tidaklah hanya untuk berekreasi, tetapi juga terjadi proses pengenalan, pembelajaran dan apresiasi atas sejarah dan warisan budaya yang kita temui dalam koleksi berbagai museum. Keberadaan museum masih kurang mendapat perhatian bagi masyarakat, utamanya pemanfaatannya sebagai sumber belajar. Museum dengan koleksi yang ada perlu ditata pengelolaannya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Museum tidak lagi berbasis pada koleksi, akan tetapi bagaimana museum dapat menarik pengunjung, utamanya menjadikannya sebagai sumber belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber yang digunakan terbagi dua yakni sumber primer, berupa wawancara langsung dengan pengelola museum, dan sumber sekunder dengan menelusuri, artikel dijurnal yang relevan.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bentuk konflik yang timbul pada pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Maros setelah pemberlakuan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan 2) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Maros. Penelitian ini berbentuk socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk konflik  dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah konflik horizontal yakni konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih  di mana pihak-pihak yang terlibat tidak berada dalam keseimbangan kedudukan. Konflik   ini terjadi karena faktor substansi hukum yang multitafsir, inkonsistensi pelaksanaan tugas dari penyelenggara pengadaan tanah dengan ketentuan dalam Undang-undang Pengadaan Tanah  dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengadaan tanah. 2) Bentuk penyelesaian terhadap konflik pengadaan tanah dilakukan melalui  harmonisasi substansi hukum, sinkronisasi antar sektor dalam pengambilan  keputusan, redefinisi beberapa konsep pengadaan tanah dan sosialisasi hukum pengadaan tanah kepada masyarakat, sosialisasi hukum kepada masyarakat. The objectives of this study are 1) To determine the form of conflict that arises in the implementation of land acquisition for development in the public interest in Maros Regency after the enactment of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition and 2) To determine the form of conflict resolution in the implementation of land acquisition for development in the public interest in Maros Regency. This research is in the form of socio legal research. The results showed that 1) The forms of conflict in the implementation of land acquisition for development of the public interest are horizontal conflicts, the conflicts involving two or more parties in which the parties involved are not in a balanced position. This conflict occurred due to the substance of the law which has multiple interpretations, inconsistency in the implementation of the duties of the land acquisition organizer with the provisions in the Land Acquisition Law and the lack of public understanding of land acquisition. 2) The form of resolution of land acquisition conflicts is carried out through harmonization of legal substance, synchronization between sectors in decision making, redefinition of several land acquisition concepts and socialization of land acquisition law to the community, and socialization of the law to the community.

This study aims to determine the added value of palm sugar processing in Ogowele Buga Village, Dondo District, Tolitoli Regency. The data analysis method used is the Hayami method added value analysis. The results showed that the added value obtained by Palm Sugar was Rp. 1.300/kg or 52%, and the profit received by farmers is Rp. 1,000/kg or 40% means that every Rp.100 of the value of palm sugar products contains an added value of 52%. To increase the added value of the products produced, farmers need to continue to make efficiency, especially in terms of costs and raw materials used. The added value of palm sugar products according to this study is very feasible to be developed, but because the input of the main ingredients available is very little, the profits generated by farmers are also small, therefore a large number of main ingredient inputs are needed so it is recommended for the local government if you want to develop palm sugar products in Indonesia. Ogowele Buga Village, a massive palm tree planting program can be carried out in Ogowele Buga Village.

This type of research is a descriptive study with a quantitative approach that aims to determine the economic value of waste through the concept of recycling to support the SDGs program for sustainable economic improvement. The results showed that the total composition of waste in TPA Kabinuang Tolitoli consisted of 35% inorganic waste and 65% organic waste. The types of waste that can be recycled include kitchen waste, leaves and plants, plastic, paper, cloth, rubber, glass, wood, and iron. If accumulated, as much as 100 kg of solid waste based on its type generates an economic value of IDR 270,400. This economic value becomes the basis, reference and encouragement for the community to be able to sort waste in order to improve the community's economy in a sustainable manner.