Penelitian ini berjudul tentang Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam melakukan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukaan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan telah berjalan, terdapat masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan terdapat masyarakat yang tidak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun hambatan yang hambatan dalam melakukan pelayanan antara lain kurangnya kesadaran pelayan publik dalam menjalankan tugasnya, minimnya pengawasan dan evalusi serta kurangnya inovasi pada pelayanan publik.
This research is motivated by the low ability of the Village Government in managing Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes, which is one of the institutions engaged in the social and economic sector as a service provider to the community, especially regarding the business sector, has not been able to have a big effect on society. BUMDes in Tambiski Nauli Village has not developed optimally and has not been able to provide benefits for the community and for the Village Government. This study aims to (i) analyze the management of BUMDes in Tambiski Nauli Village, Naga Juang District, Mandailing Natal Regency. (ii) To analyze the obstacles faced in the management of BUMDes in Tambiski Nauli Village. This research uses qualitative research methods, data collection methods are carried out by interviews and observation through field research. The results showed (i) the management of BUMDes in Tambiski Nauli Village was not optimal, the BUMDes that were formed had not had a major effect on improving the community’s economy. The management that is carried out is not yet structured and not well directed. The role of the Village Head who has a control function in management is not optimal. (ii) Obstacles faced in managing BUMDes include lack of creativity in developing BUMDes, weak management skills and weak coordination.
Keywords: BUMDes; community’s economy; management skills
Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. Badan Permusyawaratan berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memiliki fungsi untuk meyepakati perencaan pembangunan desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan . Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kamampuan sumber daya manusia yang minim, lemahnya koordinasi dan rendahnya transparansi dari Pemerintahan Desa.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.