Good Corporate governance diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan maupun oleh pemilik perusahaan. sehingga diharapkan terdapat tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat menimbulkan dan membangkitkan kepercayaan (trust) dari berbagai pihak terhadap kinerja perusahaan yang diwakili dari Laporan Keuangan Perusahaan. Dengan alasan meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen melakukan tindakan oportunis dengan melakukan Manajemen Laba. Oleh karena itu adanya praktek Good Corporate Governance di perusahaan akan membatasi manajemen Laba karena adanya mekanisme pengendalian dalam perusahaan tersebut. Good Corporate Governance  diproksi dengan  kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit dan komisaris independen. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

One professional management is in the preparation of financial statements follow Financial Accounting Standards (IFRSs) which has been officially in force in Indonesia as a reference book and standards in preparing and presenting financial statements of business or company. But in fact many of the micro, small and medium enterprises that do not understand the SAK. Indonesia has the Financial Accounting Standards (GAAP) used for preparing and presenting the financial statements in order to make financial statements can be uniform and easily understood by the stakeholders. Because GAAP is difficult to be applied by the economic circles of micro, small and medium then issued Financial Accounting Standards specifically for micro, small and medium enterprises by giving the name of Financial Accounting Standards ETAP (entities Without Public Accountability), so that small businesses can create financial statements in accordance with SAK ETAP. Specificity SAK ETAP is easier to be applied by SMEs but should not be applied by companies listed on the Indonesia Stock Exchange or companies that require reporting to the public. The problem that often arises is the economic society is small or micro, small and medium SAK ETAP who do not understand this, so that if they make the financial statements are not in accordance with GAAP ETAP which has been recognized by the State and International. Treatment SAK ETAP is what will be used as a workshop by TIM Faculty of Economics, University of Lancang Kuning to SMEs in the village of Muara Jalai districts of North Kampar Kampar district. TIM explains the difference SAK ETAP with the usual accounting and provide training for the preparation and presentation of financial statements in accordance with GAAP ETAP Enterprises. The SMEs estuary Jalai never prepare and present financial statements, which exist only in the traditional system even if there is only a small note on the purchase of goods. Given this devotion brings the understanding and implementation of penyususan and Presentation of financial statements based SAK ETAP which brings various benefits to SMEs.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan pertambangan dalam hal manfaat sosial atau biaya sosial dan bagaimana mengukur, dan melaporkan secara finansial. Metode dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana penentuan sampel menggunakan beberapa kriteria yaitu perusahaan yang masuk dalam sustainability report, Kemudian perusahaan yang memiliki atau mengeluarkan biaya lingkungan berupa biaya program bina lingkungan, terdapat adalah 5 perusahaan BUMN di bidang pertambangan Industri Pertambangan Indonesia yang memenuhi kriteria sampel. Sektor Mind.Id dipilih, diharapkan perusahaan dapat menjadi model aturan bagi perusahaan lain untuk mengungkapkan manfaat sosial dan biaya sosial bagi perusahaannya. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 5 perusahaan yaitu PT. Aneka Tambang, Tbk. PT. Bukit Asam, Tbk. PT. Freeport, Tbk. PT. Inalum, Tbk dan PT. Timah, Tbk yang secara global telah membuat dan mengukur hingga pelaporan keberlanjutan, PT. Antam menyajikan informasi biaya lingkungan secara sistematis dan dalam bentuk laporan yang lengkap, sedangkan PT. Freeport, Tbk mengungkapkan laporan keberlanjutan dalam bentuk naratif tanpa mengungkapkan laporan biaya lingkungan sehingga tidak terlihat apakah biaya yang dikeluarkan masuk dalam kategori manfaat sosial atau biaya sosial. Kata Kunci : Triple Bottom Line, Akuntansi sosial, ekternalitas   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan pertambangan dilihat dari manfaat sosial atau biaya sosial dan bagaimana pengukuran, dan pelaporan keuangan. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, di mana penetrasi sampel menggunakan beberapa kriteria yaitu perusahaan yang masuk dalam laporan, kemudian perusahaan yang mengeluarkan atau mengeluarkan biaya lingkungan dalam bentuk biaya program, terdapat 5 perusaahaan BUMN Sektor Pertambangan Industri Indonesia yang memenuhi kriteria sampel. Dipilih sector Mind.Id diharapkan adalah perusahaan tersebut dapat menjadi model aturan bagi perusahaan lainnya untuk mengungkapkan manfaat sosial dan biaya sosial bagi perusahaannya Hasil penelitian ini adalah terdapat 5 perusahaan yaitu PT.Aneka Tambang,Tbk . PT.Bukit Asam,Tbk. PT.Freeport,Tbk. PT.Inalum,Tbk dan PT.Timah,Tbk yang secara global sudah membuat dan mengukur pengungkapan, PT.Antam menyajikan informasi biaya secara sistematis dan dalam bentuk pelaporan lengkap sedangkan PT.Freeport,Tbk mengungkapkan laporan dengan bentuk saja tanpa mengungkapkan laporan biaya lingkungan sehingga tidak terlihat apakah biaya yang dikeluarkan masuk dalam kategori manfaat sosial atau biaya sosial.

This paper analyzes the different perceptions of compensation as an object of tax. In the provisions of BANI and KUHPerdata there is no explanation of compensation as an object of tax. While in the provisions of the IAI and the Director General of Taxes it is explained that compensation is an object of tax. Perceptual differences can be resolved if there is an understanding. However, the interests of the state must take precedence. The Director General of Taxes needs to collaborate with BANI in order to get information about resolving business disputes. The Government needs to make special rules regarding compensation as an object of tax on the arbitration award. The aim is to provide legal certainty for the community and eliminate doubts for the tax authorities to enforce the law.Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.

Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Banyak lembaga bisnis yang menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, diharapkan manajer dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat dalam etika bisnis manajerial, baik secara moral maupun norma masyarakat. Organisasi sebagai suatu sistem juga diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ide mengenai Tanggung jawab Sosial atau yang dikenal dengan Corporate Social Responbility (CSR) kini semakin diterima secara luas. Kelompok yang mendukung wacana tanggung jawab sosial berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat didalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialnya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik. Dengan adanya aktivitas tanggung jaawab sosial yang dilakukan oleh para manager perusahaan, dan telah dianggarkan oleh pihak perusahaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Penilaian Etis Manager Terhadap Konflik Kepentingan Atas Aktivitas Corporate Social Responsibility. Metode penelitian adalah statistik deskriptif dan menguji seberapa besar pengaruh Penilaian Etis Manager Terhadap Konflik Kepentingan Atas Aktivitas Corporate Social Responsibility sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi penilaian etis seorang manager. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terlibat dalam aktifitas Corporate Social Responsibility sebanyak 30 perusahaan yang berlokasi di Kelurahan pematang pudu kecamatan Mandau. Hasil yang telah dicapai adalah Penilaian Etis Manajer terhadap Konflik Kepentingan telah masuk dalam empat kriteria yaitu dari sisi manfaat, keadilan, pemenuhan hak dan pemeliharaan, akan tetapi setiap perusahaan sebaiknya mempunyai alternatif bagaimana meminimalisir tekanan dari masyarakat sehingga tidak menghindari aktivitas CSR