Criminal act deserves punishment because it causes harmful to its victim. However, some criminal acts may be considered as victimless crime since the perpetrator is also the victim. They are, for example, drug abuse, gambling, and abortion. In many states, such as Netherlands, victimless crime like drug abuse are no longer considered to be punishable crime since they use harm reduction approach for drug abuse problem. Drug abuse is seen as a health issue, not a criminal law issue. On the contrary, Indonesia still considers victimless crime to be punishable. The Indonesian Penal Code and Narcotics Law, for example, regulate that drug abuse is punishable. Indonesian criminal policy uses zero tolerance approach. Hence, the criminal policy is to eradicate all narcotics offences, including drug abuse. Nevertheless, it is not a solution for the problem drug abuse. Furthermore, the number of Indonesian drug user is increased. The policy has also caused overcrowd in Indonesian correctional institutions. Considering its unique characteristic and contemplating the purpose of punishment itself, punishment for victimless crime should be reconsidered. This article aims to bring perspectives on this matter by using juridical normative method with regulation, comparative, and case study approaches.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan perluasan kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator Bentuk putusan MK berupa putusan ‘conditional’ baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator. Bagi hukum pidana yang mendasarkan pada asas legalitas, putusan MK terutama yang bersifat ‘conditional’ menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma hukum pidana melalui dekriminalisasi, depenalisasi, perubahan bentuk delik, maupun penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa ada tindak lanjut Putusan MK melalui perubahan perundang-undangan pidana, penegak hukum dapat mengenyampingkan Putusan MK khususnya apabila dihubungkan dengan asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak warga Negara.

Trash-talking adalah istilah yang sering digunakan dalam komunitas online game. Trash-talking merupakan perkataan yang ditujukan kepada lawan atau rekan satu tim yang bertujuan untuk mengganggu fokus lawan atau untuk bercandaan kepada rekan. Saat ini, trash-talking ini sering kali memuat hal-hal yang tidak lagi berkaitan dengan permainan, seperti dengan komentar yang mengandung SARA atau sexist. UU ITE telah mengatur mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam suatu platform online. Berdasarkan latar belakang, muncul dua permasalahan, satu bagaimana perbuatan trash-talking diidentifikasi sebagai perbuatan pidana, kedua bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pidana dari perbuatan trash-talking dan efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking dalam platform online game di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan data sekunder, serta didukung dengan data primer yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data penelitian kepustukaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan trash-talking dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana ketika muatannya memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan-ketentuan pada UU ITE. Ketika trash-talking mengandung muatan pelecehan seksual, pengancaman diri seseorang, dan/atau ujaran kebencian, maka perbuatan trash-talking tersebut merupakan suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking dalam platform online game masih banyak terdapat hambatan antara lain secara aturan hukum, kondisi masyarakat serta kemampuan dari aparat penegak hukum sendiri. Maka, untuk mengefektifkannya perlu adanya perbaikan pada faktor-faktor sebagaimana disampaikan sebelumnya untuk dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking dalam platform online game.

<em><span lang="EN-ID">Narcotics crime has been considered as a global crime and big issues in attempt to prevent and also by eradicate it. It's not only happens in Indonesia but also for other countries. Narcotics crime in most cases involves more than one person, who cooperates in narcotics crime. One of the criminal act involve more than one person is a conspiracy of narcotics crime. The involvement in the conspiracy is shown by two or more people agree to do narcotics crime. Admissible evidence in conspiracy of narcotics crime becomes the important issue in some of conspiracy's cases. This study used the method of judicial normative approach to review and examine the primary data such as judge's Decision and the secondary data such as related law. The purpose of this study is to know and understand whether the absence of evidence to support the defendant's denial can be the basis to proof personal's guilt and to understand how the quality of the witness testimony can be the basis of criminal conviction.</span></em>

s e3Conclusion: This study showed that elevated SBP is a signifi cant risk factor for persisting proteinuria 3 months after delivery in preeclampsia patients. Recognizing this risk factor helps us in prioritizing patients who may benefi t from tighter monitoring in post-partum period.