This article discusses the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City. Since 2007 the PKH program was created and implemented, even distribution of the program remains a problem that needs to be tracked comprehensively. Sri Meranti Village is the largest recipient of aid in all Rumbai District but still not evenly distributed. This study aims to evaluate the PKH program in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City. With a research question how is the implementation of the Family of Hope Program in Sri Meranti Village. The research methodology is descriptive qualitative with the selection of purposive informants and data obtained by in-depth interview techniques. Data collected in the form of primary and secondary data and analyzed ethically and emically by William Dunn's evaluation theory approach. The findings of this study are the PKH in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City and the amount of aid has increased every year. However, the Sri Meranti Kelurahan community still considers aid to be uneven because there are still poor families who do not receive PKH funding.

Studi ini membahas tentang status adat yang memiliki kekuatan hukum formal secara berangsur berdampak pada penambahan dan penguatan hak politik tokoh adat. Fenomena ini terjadi di Kampung Adat Sakai Minas, Kabupaten Siak. Masyarakat kampung adat tersebut membuat aturan kepemimpinan penghulu harus berasal dari Etnis Sakai atau yang memiliki pertalian darah dengan masyarakat Sakai. Disisi lain, terjadi dikotomi hak politik masyarakat diluar Etnis Sakai yaitu tidak berhak menjadi penghulu kampung. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan otoritas aktor adat di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Analisis data menggunakan etik dan emik berdasarkan hasil wawancara mendalam dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor adat masyarakat Etnis Sakai di Kabupaten Siak mendapat penguatan otoritas secara tradisi dan hukum formal pemerintahan. Penguatan otoritas merupakan penerjemahan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat.Kata Kunci: Otoritas, Aktor Adat dan Kampung Adat Sakai

No abstract

This study discusses the death of 15 KPPS members in Riau Province in election 2019. The death of KPPS members massively raised questions for the public. This study aims to describe and analyze the cause of death of 15 KPPS officers. This study used a descriptive qualitative approach by analyzing the data ethically and emic. This study used institutional analysis with the key informant is General Election Commission (KPU) Riau. The findings of this study are: First, the recruitment process of KPPS members has conducted under the technical guidelines for recruitment but does not have regular standards. Second, the death of 15 KPPS members caused due to exhausted and had a history of internal medicine. Third, the victim is given compensation by the government by established regulations.

Penelitian ini membahas tentang relasi politik-ekonomi antar kelompok masyarakat Kampung Adat Sakai Minas. Modal politik masyarakat Etnis Sakai dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat Etnis Batak demi kepentingan ekonomi. Dengan status sebagai masyarakat pendatang, Etnis Batak tidak bisa menolak untuk melakukan kerjasama ekonomi kepada masyarakat Sakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik-ekonomi dilihat dari modal yang dimiliki oleh kedua kelompok masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dengan informan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Data diolah dengan tahap identifikasi, klasifikasi dan interpretasi menggunakan teknik analisis etik dan emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Etnis Sakai memiliki modal politik sedangkan masyarakat Etnis Batak memiliki modal ekonomi. Dengan kekuatan modal tersebut, kedua kelompok masyarakat menjalin kerjasama dalam bentuk relasi politik untuk kepentingan ekonomi.