This study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another.  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain.

Pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi covid-19 ini, namun dibalik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Di Surabaya sendiri ada kebijakan terkait guru harus bisa menulis karya ilmiah, salah satu karya ilmiah yang dimaksukan selain PTK dan jurnal bisa juga membuat Best Practice. Dari pelaksanaan pengabdian yang dilakukan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang Best practice. Sebanyak 76% peserta telah menguasai materi pengetahuan Best practice dalam penulisan ilmiah pada katagori sangat baik.

No abstract

No abstract

No abstract