This paper concerns the importance of socio-cultural hybridity in the process of architecture and urban development. It confronts spatial particularity occurring between the discourses of colonialism and multiculturalism. As a result of centuries of dynamic interaction amongst several ethnic groups including Malay, Chinese and European, Muntok as the colonial capital town of Bangka Island before 20 th century offers various architectural edifices and urban forms. The scope of this paper focuses on the intersection between colonial history and hybridity itself and the research analyses its material represent through architecture and urban form. The methods of the research are conducted through a combination of a qualitative and a quantitative approach involving direct interviews, data collection, and typological analysis. Hybridity becomes a critical tool to reveal the dynamic process of architecture and urbanism. The research found that hybrid architecture is not only about the existence of physical aspects of buildings, but also most importantly about the integration and dialectical relationship between its materiality and the socio-cultural processes that lie behind it. Hibriditas pada Arsitektur dan Ruang Kota Tambang Timah Kolonial di Muntok-Bangka AbstrakMakalah ini menelaah pentingnya hibriditas sosial-budaya dalam proses perkembangan arsitektur dan kota melalui perspektif kolonialisme dan multikulturalisme. Sebagai hasil interaksi dinamis selama berabad-abad antara beberapa kelompok etnis termasuk Melayu, Cina, dan Eropa, Muntok yang menjadi ibukota pulau Bangka sebelum abad ke-20 menawarkan ragam bentuk bangunan dan pola kota yang unik. Jangkauan makalah ini memfokuskan pada perpotongan antara sejarah kolonial dan hibriditas itu sendiri, yaitu melalui representasi material budaya. Metode riset dilakukan melalui kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk wawancara, koleksi data dan analisis tipologi. Hibriditas menjadi alat kritikal untuk mengungkapkan proses dinamis pada arsitektur dan kota. Riset ini menemukan bahwa arsitektur hibrid tidak hanya tentang keberadaan aspek-aspek fisik dari bangunan, tapi juga paling penting adalah integrasi dan hubungan dialektikal antara materialitas dan proses sosial-budaya di belakangnya.

In the history of Jakarta, Chinatown played a significant role to the formation of the city. The Chinatown area accompanied Jakarta along its journey and has been around since the city was still known as Batavia. The Chinese were among the actors who played a major role in the formation of urban space when Batavia began to develop. After four centuries, Jakarta’s Chinatown, which is now known as the Glodok area, continues to exist and is a bustling commercial area. The research conducted tries to dig further into the existence of Jakarta’s Chinatown to reveal what lies behind its current formation. The Chinatown that can be found at this time is the second phase of the Jakarta Chinatown. At the beginning of Batavia, the Chinatown area was part of the city center. In 1740 there was a massacre that killed almost the entire Chinese population in Batavia. After the massacre, the Chinese no longer lived in the city center but filled the area outside the city walls. Through the study of archives and documents, the research tries to trace Jakarta’s Chinatown from the 17th to the 19th century to examine the spatial transformation that occurred when the first Chinatown was destroyed and a new Chinatown area grew. This research is a study of architectural history to better identify the formation of hidden layers in urban space. The findings show that there is an important role of the city gate or Pintoe Ketjil as a transition area and a starting point for the renewal phase of Chinatown. The market that develops from people's houses is a characteristic that enlivens the area. Glodok was originally the final boundary for the area before the relocation of the city center turned Glodok into the gateway for the new Chinatown.   Pecinan memiliki peran yang signifikan di dalam sejarah terbentuknya kota Jakarta. Kawasan Pecinan telah mengiringi Jakarta di sepanjang usia perjalanannya dan hadir sejak kota berdiri saat masih bernama Batavia. Penduduk Cina adalah di antara aktor-aktor yang berperan besar dalam pembentukan ruang kota pada saat Batavia mulai dikembangkan. Setelah empat abad berjalan, daerah Pecinan di Jakarta yang kini dikenal sebagai kawasan Glodok masih terus hadir dan merupakan kawasan perniagaan yang ramai. Penelitian yang dilakukan mencoba menggali lebih jauh keberadaan kawasan Pecinan Jakarta untuk mengungkapkan apa yang berlangsung di balik terbentuknya Pecinan saat ini. Pecinan yang dapat ditemui kini adalah fase kedua dari Pecinan Jakarta. Pada awal Batavia berdiri, kawasan Pecinan merupakan permukiman penduduk Cina berada di pusat kota. Hingga di tahun 1740 terjadi pembantaian yang menghabisi hampir seluruh penduduk Cina di Batavia. Pasca pembantaian penduduk Cina tidak lagi tinggal di pusat kota melainkan memenuhi area di luar dinding kota. Melalui kajian arsip dan dokumen, penelitian mencoba menelusuri kondisi Pecinan Jakarta di abad ke-17 hingga akhir abad ke-19 untuk menelaah transformasi ruang yang berlangsung pada saat Pecinan pertama musnah dan tumbuhnya kawasan Pecinan baru. Penelitian ini merupakan studi sejarah arsitektur untuk lebih mengenali formasi dari lapisan-lapisan tersembunyi di dalam ruang kota. Temuan menunjukkan bahwa terdapat peranan penting wilayah pintu gerbang kota atau Pintoe Ketjil sebagai area transisi dan titik awal tumbuhnya Pecinan fase kedua. Pasar yang berkembang dari rumah-rumah penduduk adalah ciri khas yang menghidupkan kawasan. Glodok pada awalnya adalah batas akhir kawasan Pecinan, sebelum kemudian terjadinya perpindahan pusat kota mengubah Glodok menjadi pintu gerbang Pecinan baru.

ABSTRAK. Menguatnya politik identitas di Indonesia pasca reformasi telah melahirkan formasi arsitektur baru yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Identitas budaya terkait indigenitas menjadi bagian dari politik identitas yang menurut sebagian pengamat politik disinyalir dimanfaatkan para elit dan penguasa untuk kepentingan politik kekuasaan. Ironisnya, dalam bidang arsitektur, definisi tentang identitas ini justru semakin tidak jelas. Definisi-definisi ini berputar pada debat tentang pencarian jati diri yang tidak pernah selesai dan sering diasosiasikan dengan proses untuk memunculkan jati diri kebudayaan sebagai jawaban atas tantangan universalitas arsitektur modern, globalisasi dan kemajuan teknologi.Makalah ini mencoba mengambil dari sudut pandang yang berbeda yaitu politik identitas dalam silangannya dengan arsitektur ("space"), waktu (sejarah) dan aspek sosial-politik. Isu yang muncul adalah bagaimana politik identitas perlahan-lahan melanjutkan pengaruhnya dalam formasi arsitektur di Indonesia pasca reformasi, di balik kesalah-pahaman tentang definisi "identitas" dalam debat-debat arsitektur di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak arsitek atau teoretikus arsitektur di Indonesia membatasi dirinya hanya dalam lingkup arsitektur, dan gagal berinteraksi secara lebih luas dengan isu-isu sosio politik. Konsekuensinya, di satu sisi, istilah "identitas" kehilangan pengaruh sosiopolitiknya dan direduksi kepada masalah-masalah estetika visual semata, yang mengaburkan identitas arsitektur sebagai suatu konsep sosial budaya. Sementara itu, di sisi lain pemanfaatan identitas sebagai bagian dari komoditas politik juga melanjutkan dinamika yang terjadi di daerah (regional) yaitu warna kekuasaan (power) dalam formasi arsitektur di Indonesia sebagai imbas dari Desentralisasi. Makalah ini mengkritisi perilaku politik identitas yang cenderung berubah menjadi "regime" dalam formasi identitas arsitektur saat ini, dan kurang terangkatnya isu identitas arsitektur dengan dinamika sosio-politik dan keseharian ("everyday-life") masyarakat.Kata Kunci: subjektivitas, hibrid, indigenitas, pasca-nasionalisme ABSTRACT. Straighthening the politics of identity in Indonesia after the 1997 political reformation has increased the formation of new architecture which are scattered in various regions in Indonesia. The cultural identity on indigeneity and become part of identity politics. It was exploited by elites and rulers for the sake of power politics. Ironically, in the field of architecture, the definition of this identity is even more unclear. These definitions spin on the debate about the search for identity that was never finished and is often associated with the process to bring a cultural identity as a response to the challenges of modern architecture such as universality, globalization and technological progress. This paper tried to look at architecture (space) in the intersection with time (history) and socio-political aspects. The issue that arises is how the politics of identity is slowly continuing influence in the...

This paper aims to raise the issue of "falsity" in Heritage Revitalization and how it impacts on values in Historic Urban Landscape. The object of the study is the process of revitalization carried out in Kali Besar in the Jakarta Old City Area based on Jakarta Governor's Instruction 2016, No. 101. To evaluate Kali Besar's revitalization planning, this study uses historical methods, especially those relating to aspects of urban space, social and revitalization policies. This study results the findings that the Revitalization of Kali Besar was not done through a good management plan and arranged with various changes as the cause. Beautification is still considered as the main foundation in the Kali Besar arrangement. Historic Urban Landscape must be the main references in the process of revitalizing the Kali Besar area and to produce a mature management plan.

Bandung experienced a rapid urban development after 1918, when the city was prepared to be the new Dutch East Indies’ capital city, replacing Batavia. In the era of economic liberalization, Bandung also became one of the tourist destinations that has promoted by the businessmen. This paper is a study on how mass tourism as the new urban culture in the beginning of 20th century had a contribution to urban planning in Bandung. The timeline was after the establishment of train as a modern transportation in Bandung (1884) until the end of the Dutch Colonialism in Dutch East Indies (1942). Through the Georg Simmel's theory of sociology and the city, I tried to analyze the the tourism activity and its relations to the 20th century urban architecture in Bandung, West Java. I use the method that was introduced by Iain Borden and friends in The Unknown City to understand tourism and urban history of Bandung through the spatial practice, city representation and experiences.