Regional election which was held on 2018 has some uniqueness. First, there were many single candidates who compete with empty ballot. Second, there were single candidates in several regions. Third, empty ballot won over single candidates. The last phenomenon is the most interesting to the public because in 2015 and 2017 regional election, all single candidates were won. In 2018, of the 16 regions that hold the election with a single candidate, there was one region whose sole candidate defeated by empty ballot which was candidate for city mayor election in Makassar. Therefore, this research analyzed several problems which are: (1) why single candidates failed in 2018 regional election against the empty ballot?(2) what kind of legal actions that can be taken to avoid the existence of a single candidate in the administration of the elections? To address those questions, the authors used empirical legal method which carried out by collecting data related to 2018 simultaneous regional election, especially data related to the single candidates. Next, the author analyzed the legal frameworks of Indonesia regional election. Based on the results of the research, it is concluded that: (1) political party does not always represent the voice of the people; (2) political party mechanism did not work properly. Some legal actions that can be taken to prevent the emergence of single candidates in regional election are first, lowering the vote support requirements of political parties or a combination of political parties to at least 10% of the total DPRD seats or 15% of the accumulated legal vote in the DPRD members in the region. Second, giving an opportunity to the leaders of political parties in the region to choose and determine the best candidates who will lead the region. Third, revising the requirements for individual candidate in order to gain more individual candidates.

Indonesia is known as one of the richest countries for its biodiversity. Plants, animals, and forest are very diverse in every region in Indonesia. Unfortunately, from time to time the numbers of biodiversity have been decreased along with the development of Indonesia. Nowadays, numbers of Sumatera Tigers and Orang Utan are not more than 400 since they were traded, captured, and killed in the name of economic development. Even wildlife habitat, forest, were converted to non-forestry use. Theoretically, Indonesia has Conser-vation Act which is the Law Number 5 of 1990 on Conservation of Biodiversity and Ecosystem in which providing protection to the biodiversity. However, this law mostly talks about conservation system rather than providing legal protection to the wildlife and its habitat. In addition, the law seems to stand on its own, meaning only Biodiversity Law regulates protection to wildlife. Other acts like Forestry law, Environmental law, Plantation law, and Mining law do not provide wildlife protection. While both flora and fauna are the most vulnerable elements affected by activities which are regulated by those laws. The existence of the conditions above indicates that the legal protection of wildlife needs to be improved. One of the improvement efforts is to reform the Indonesian wildlife protection law. The law reform of Indonesia wildlife protection can be done through comparative approach toward legal framework of wildlife protection of Indonesian and United States.

Kejahatan terhadap satwa liar terus terjadi. Bahkan pada awal tahun 2018, seekor orang utan tanpa kepala ditemukan mengambang di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Hasil autopsi ditemukan 17 peluru senapan angin di tubuh (jantung, paru-paru, dan lambung) orang utan tersebut dan luka-luka dari benda tajam, serta luka tebasan. Untuk memberikan pemahaman terutama kepada siswa SMK, maka diadakan sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Metode yang dilakukan dalam penyuluhan adalah metode ceramah, diskusi, dan metode evaluasi. Dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa: siswa SMK Negeri 7 Kota Bandar Lampung sebagai peserta sosialisasi telah memahami pentingnya memberikan perlindungan terhadap satwa dan menjaga habitat satwa, siswa mengetahui tentang aturan hukum terkait perlindungan terhadap satwa. siswa memahami jenis-jenis tindakan yang dilarang dilakukan terhadap satwa beserta ketentuan pidananya, siswa telah memahami perannya dalam memberikan perlindungan satwa dan habitatnya.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai pengejawantahan dari prinsip good governance melalui prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi publik, seluruh informasi tentang penggunaan dana desa harus diberikan secara rinci dan transparan kepada masyarakat sebagai konsekuensi pertangggungjawaban kepala desa dalam mengelola dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan PKM ini adalah memberikan penyuluhan mentransfer informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan dan perencanaan anggaran desa bagi perangkat desa yang mempunyai kewenangan untuk membuat anggaran desa. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan diskusi dan tanya jawab. Simpulan yang didapat bahwa pada kegiatan ini menginformasikan mengenai perencanaan anggaran desa kepada aparat desa khususnya kepala desa, sebab mereka di tuntut untuk bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan potensi desa yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, oleh karenanya pemerintah desa harus menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik untuk mewujudkan good governance.

ABSTRAKSecara nasional, pengaturan sistem penanggulangan bencana nasional terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sistem penanggulangan bencana nasional dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana melalui tiga tahapan yang terdiri dari: tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Secara umum, penanggulangan bencana nasional diarahkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu yang terkena dampak bencana. Faktanya, dampak dari bencana tidak hanya berdampak pada manusia. Hewan (peliharaan) dan satwa adalah korban bencana yang tidak dapat dihindari. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebagai unsur pelaksana sistem penanggulangan bencana nasional tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyelamatkan satwa dalam bencana. Hal ini tentunya menimbulkan dampak terhadap jumlah satwa yang turut berkurang disebabkan bencana. Artikel ini membahas hukum positif penanggulangan bencana nasional dan internasional untuk mengetahui apakah sistem penanggulangan bencana nasional telah memberikan perlindungan kepada satwa dalam bencana. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum ada instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur mengenai upaya penyelamatan satwa dalam bencana.Kata kunci: korban; penanggulangan bencana; penyelamatan satwaABSTRACTThe national disaster management system is subject to Law Number 24 of 2007. The national disaster management system is intended to prevent and reduce disaster risk through three stages consisting of: pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages. In general, national disaster management is aimed for protecting human interests as individuals affected by disasters. In fact, the impact of disasters does not only affect humans. Animals (pets) and wildlife are victims of disasters that cannot be avoided. The National Disaster Management Agency (BNPB) as the implementing element of the national disaster management system does not have the obligation and responsibility to save wildlife in disasters. This of course has an impact on the number of animals that have also decreased due to the disaster. This article discusses the national and international disaster management laws to find out whether the national disaster management system has provided protection to wildlife in disasters. Using the normative juridical method, this study found that there are no national and international legal instruments that regulate efforts to rescue wildlife in disasters.Keywords: victim; disaster management; wildlife rescue