Ritus merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan. Ritus sebagai bagian dari budaya dipandang berpotensi sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana dinamika ritual sebagai ritus tahunan bersih desa dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Ritual diselenggarakan sebagai syukur atas panen, keselamatan, dan penghormatan cikal bakal desa. Ritual meliputi: Seblang, Ider Bumi, Kebokeboan, Keboan, Puter Kayun, Gelar Pitu, dan Petik Laut diselenggarakan setahun sekali. Dengan metode etnografi, menghimpun data lapangan melalui observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Dengan pendekatan cultural studies setiap data ditempatkan sebagai peristiwa budaya dalam kaitannya dengan relasi kuasa. Dinamika dan inovasi ritual dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Inovasi juga untuk mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan ritual berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Hal itu menjadi peluang bagi optimalisasi potensi ekonomi kreatif masyarakat, menyosialisasikan, mempromosikan, dan memasarkan produk industri lokal.Kata Kunci: Festival, Kebijakan, Lokalitas, Ritual

Hope to have legislation that specifically set while an umbrella in running materialize advocate profession, lawyers are more confident in addition to other law enforcement officials, such as judges, prosecutors and police, as well as respected as an equal partner in the law enforcement process. But the big question is how the existence of the profession of advocate Indonesia before and after the enlawment of Act Number 18 of 2003 concerning the Advocate, as well as any constraints that occur in their implementation. The rule of law relating to the profession of advocate before the enLawment of Act Number 18 of 2003 concerning The Advocate, scattered in various laws, such as Act Number 1 of 1946 on the Law of Criminal Code, Act Number 1 of 1950 on the Supreme Court, Emergency Act Number 1 of 1951 governing temporary measures to organize the unity of the pecking order and civil court events, and Herziene Indlandsch Regalement (HIR). Before the release of Act Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocate the use of the term in prLawice there has been no standard for the profession. In various provisions of the legislation of any inconsistency pr. For example Act Number 14 of 1970, as has been replaced by Act Number 35 of 1999, and was replaced again by Act Number 4 of 2004 as well as the latter is replaced by Act Number 48 of 2009, regarding the power of Justice, to use the term legal aid and lawyers. Birth of the Act of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning The Advocate is the expectation of a long delayed during the 58 years since the independence of the Republic of Indonesia, the laws governing the profession of advocate a free, independent and responsible for the implementation of a judicial honest, fair, and legal certainty for all seekers of justice in upholding the law, truth, justice, and human rights.

The aim of comparing the TUN judicial system in France with the Indonesian state is to provide an analysis of the competence of state administration justice in France (its administrative court), particularly regarding the administrative or technical implementation of the judiciary. This can provide direction for the ius constituendum in the competence of the Indonesian State Administrative Court, as well as explain contempt of court actions in the implementation of TUN Judicial decisions between Indonesia and France. The research was conducted using a normative juridical approach and has a literary nature. The Indonesian state administration court system still expects an ius constituendum regarding contempt of court regulation. The French state is known as a country that has judicial authority in the world so that the French state does not recognize contempt of court in the application of the TUN court decision.

Studi ini bertujuan meneliti penyelesaian perselisihan yang disediakan dalam sistem hukum Indonesia dan peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. studi ini mengunakan  yuridis-empiris. Studi ini menyimpulkan bahwa; Pertama, sengketa tanah batas wilayah desa Sendi telah dipicu oleh krn agresi militer belanda, yg menyebabkan warga sendi meninggalkan wilayah sendi untuk mengungsi. Karena terjadi kekosongan tersebut, perhutan mengklaim itu miliknya. Dgn pembuktian jual beli uang golden dgn kepala desa yg dulu. Sekitar th 1998, warga keturunan sendi, menghendaki kembalinya desa Sendi. Kedua, paradigma penyelesaian sengketa batas umumnya melalui dua cara; resolusi sengketa perbatasan non-hukum, dan penyelesaian hukum. Dalam resolusi non-hukum, ini dimediasi oleh Kemendagri dan Pemerintah; sementara, dalam penyelesaian sengketa hukum itu dicapai melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa batas wilayah, peran kasus sengketa adalah pemerintah. Hasil studi menunjukkan bahwa desa adat menjadi salah satu solusi untuk dapat mengakhiri sengketa desa Sendi antara penduduk Desa dengan Perhutani