Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealisme dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas dibutuhkan organisasi publik dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada semua pihak (stakeholders), baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah pendekatan studi literatur dengan penelurusan dokumen akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh adalah Akuntabilitas perspektif The New Publik Service mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh pemerintah (birokrat) dalam tata pemerintahan kontemporer. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.

Abstrak. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemerintahan negeri Hila dalam berkolaborasi pada perencanaan pembangunan di desa. Pelatihan serta FGD dilakukan oleh Akademisi FISIP Universitas Pattimura bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah negeri Hila dalam penyelenggaran pemerintah yang baik berdasarkan prinsip tata kelola keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Metode yang dilaksanakan dua tahapan yaitu persipanan dan pelaksanaan.PKM Menggunakan pendekatan penelitian yaitu Metode pelatihan dan FGD di Kantor Desa bersama pemerintah negeri Hila dan Mahasiswa. Sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemerintah Negeri Hila dan perangkat Negeri. Simpulan pada PKM di Negeri Hila yaitu tata kelola penyelenggaran pemerintahan Negeri Hila dan lembaga saniri dalam merencanakan pembangunan di Desa Hila. Abstract. The purpose of this Community Service is to provide an understanding for the community and the government of the Hila country in collaborating on village development planning. The training and FGDs conducted by FISIP Academics at Pattimura University were aimed at increasing the capacity of the Hila state government in providing good government based on the principles of village financial governance and village development planning. The method is carried out in two stages: preparation and implementation. PKM Using a research approach namely training methods and FGD in the Village Office together with the Hila government and students. The primary data source is by conducting direct interviews with the Hila State government and the State apparatus. The conclusion of the PKM in the State of Hila is the governance of the administration of the State of Hila and saniri institutions in planning development in the Hila Village.

This article investigated Performance of the Inspectorate in Supervision of Government Administration in Buru Selatan Regency. The type of study used was descriptive research. This would provide a factual depiction regarding the application of Inspectorate function of Buru Selatan Regency. This study aimed to analyze the performance of the Inspectorate in Supervision of Government Administration in Buru Selatan Regency. This study suggested that the application of supervision either perceived from the inspection, examination to investigation, in fact it had not been effectively worked due to the fact that inaccuracy in supervising and inaccurate aberration data were discovered for apparatus inspector in the office of Inspectorate. The factors affecting the performance of inspection function for government administration in Buru Selatan regency included the skilled apparatus officers having knowledge in the field of work of which they should tackle and facilities and infrastructure assisting the performance of inspection performed by the Inspectorate Office in Buru Selatan regency. The result suggested that the knowledge in the field of work was still low. It was suggested to implement the inspection planning functions for the purpose of supporting the speed in collecting data and accurate data/information presentation to date will support the reporting of any aberration arising in regional government administration, engage the officers in Human Resources development and the fulfillment of supporting facilitates and infrastructure.

ABSTRAKPKM Inovasi pemberdayaan masyarakat desa Pasir Putih, Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi awal menemukan permasalahan yaitu pengembangan pembangunan desa Pasir Putih masih dilakukan dengan cara yang sangat tradisional baik dalam melakukan aktivitas pertanian, penangkapan ikan, maupun cara pengembangan ekonomi kreatif.  Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya inovasi pembangunan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa sehingga dapat meningkatkan kreaktivitas dan dapat mengelola kekayaan alam di desa dengan maksimal. Manfaat PKM pemberdayaan ini adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa tentang inovasi pemberdayaan masyarakat, khususnya pada pembangunan pemerintah desa pesisir. Secara praktis pengabdian ini bisa menghasilkan bahan kajian untuk berbagai pihak yang berkepentingan yang  memerlukan analisis tata kelola pemberdayaan di desa pesisir seperti di desa Pasir Putih, Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping itu, pengabdian ini dilakukan juga untuk melihat keterlibatan dari pemerintah desa dan masyarakat, khususnya para pemuda dalam mengimplementasikan inovasi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong adanya peningkatan dalam pembangunan moral masyarakat dan pembangunan fisik desa yang sesuai dengan yang direncanakan. Kata kunci: pemberdayaan; pembangunan desa; pemerintah desa. ABSTRACTPKM Innovation for community empowerment in Pasir Putih village, South Halmahera Regency was carried out in the form of training and community empowerment assistance. The results of preliminary observations found that the development of the Pasir Putih village was still carried out in a very traditional way such as carrying out agricultural activities, fishing, and development of creative economy. Therefore, innovation in community empowerment development based on community collaboration and village government is needed to improve creativity and manage natural resources in the village to the fullest. The benefit of this empowerment PKM is to increase community and village government knowledge about community empowerment innovation, especially in the development of coastal village government. Practically this activity can produce study material for various stakeholders who need an analysis of governance empowerment in coastal villages such as in Pasir Putih village, South Halmahera Regency. In addition, this activity is also carried out to see the involvement of the village government and the community, especially young people in implementing innovative community empowerment that is able to encourage an increase in community moral development and physical development of the village as planned. Keywords: empowerment; village development; village government.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perumusan APBD Buru Selatan. Rencana anggaran merupakan cara untuk memperdiksi perencanaan pembangunan satu tahun ke depan yang mencakup pendapatan, pengeluaran serta pembiayaan. Perencanaan anggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena anggaran yang tepat sasaran akan berpengaruh pada indeks pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan instrument wawancara serta dokumentasi. Pendekatan yang digunakan langsung dari responden atau objek yang diteliti, sedangkan sumber data adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yaitu Kebijakan Umum Anggaran-Platfom Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kebijakan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan, dokumen pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mapun instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Analisis permasalahan pada penelitian ini menggunakan konsep proses legislasi daerah, konsep perencanaan anggaran serta konsep tahapan-tahapan anggaran. Pendekatan penelitian menggunakan teori model ROCCIPI (Rule, Capacity, Comunication, Interest, Ideologi).Kata kunci: dinamika anggaran; perumusan, APBD Buru Selatan.