Abstrak      Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa dan sebagai katup pengaman perekonomian nasional. Hingga saat ini, UMKM masih termarjinalkan dan belum sepenuhnya memiliki akses terhadap permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. Salah satu sumber masalah yang masih menjadi penghambat bagi pelaku UMKM untuk dapat meng-akses permodalan dari perbankan, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam tatakelola dan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar, sebagai salah satu syarat utama untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar dari pelaku usaha UMKM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatakelola keuangan. Namun demikian, sebagian besar dari pelaku usaha UMKM mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan guna pengembangan dan meningkatkan nilai ekonomi usaha mereka. Implikasi dari hasil penelitian ini berpengaruh terhadap regulator serta stakeholder untuk dapat melindungi dan memberdayakan pengusaha UMKM yang selama ini masih kesulitan untuk mengakses permodalan dari perbankan. Begitupula rekomendasi dan saran dari hasil penelitian bagi pemangku kepentingan, untuk dapat bersinergi dengan akademisi guna dapat memberikan pendampingan dan pelatihan akuntansi dan tatakelola keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan. Sehingga, para pelaku UMKM dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatakelola keuangan yang baik dan benar, dan memungkinkan mereka untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan guna meningkatkan dan pengembangan nilai ekonomi usaha. Abstract      Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the pillars of the nation's economy and as a safety valve for the national economy. Until now, MSMEs are still marginalized and do not yet have full access to working capital from banks and financial institutions. One source of problems that is still an obstacle for MSMEs to be able to access working capital from banks, due to the lack of knowledge and expertise in the management and presentation of true and correct financial statements, as one of the main prerequisites for being able to access working capital from banks. The results of this study indicate that most of the MSMEs do not yet have the knowledge and skills in financial management. However, most of the MSMEs entrepreneurs have a strong desire to get access to capital from banks to develop and increase the economic value of their businesses. The implications of the results of this study affect regulators and stakeholders to be able to protect and empower MSMEs entrepreneurs who have been struggling to access working capital from banks. As well as recommendations and suggestions from the results of this study for stakeholders, to be able to synergize with academics to provide assistance and training in accounting and financial management comprehensively and sustainably. Thus, MSMEs able to have knowledge and skills to manage their finance, thus enabling them to be able to access working capital from banks and financial institutions to improve and develop the economic value of the business.

ABSTRACT         The purpose of this study is to analyze and investigate the implementation of tax amnesty, and to develop a tax amnesty effectiveness model to improve corporate taxpayer compliance. The sample is 639 companies listed on the Indonesia Stock Exchange and divided into 9 industrial groups. The type of data used is secondary data. Tax amnesty data is obtained from information on the implementation of PSAK 70 in the notes to the financial statements and the presentation of tax payable due to tax amnesty in the statement of financial position. This shows that there is still a gap in the participation status of the tax amnesty program based on the industrial sector and sub-sector. This is supported by the observation of participation status, where the overall level of participation in the tax amnesty program only shows 35.1% and those who have not participated are 64.9%. These findings indicate that there is a potential tax revenue of 64.9% from the tax amnesty policy. Based on the research results, the tax amnesty policy is still needed based on the research results that the tax potential for the policy is more than 50%. ABSTRAK         Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis dan menginvestigasi implementasi tax amnesty, dan mengembangkan model efektifitas tax amnesty untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Sampel adalah 639 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbagi dalam 9 kelompok industri Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tax amnesty diperoleh dari informasi implementasi PSAK 70 pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian utang pajak akibat tax amnesty di laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan/perbedaan status partisipasi program tax amnesty berdasarkan sektor maupun subsektor industri.  Hal ini terdukung observasi status partisipasi dimana secara keseluruhan tingkat partisipasi  pprogram tax amnesty baru menunjukkan 35,1% dan yang belum berpartisipasi sebanyak 64,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sebesar 64,9% dari kebijakan tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tax amnesty masih diperlukan didasarkan pada hasil penelitian bahwa potensi pajak untuk kebijkan tersebut lebih dari 50%. JEL Classification : H26, H32

ABSTRACT Internal Auditor are considered as significant Management  tool in ensuring the proper implementation of company business process to achieve company goals, especially after the financial cases of some big companies.  In accordance with stock market regulation and Goverment regulation (GR and BUMN Laws), the State Own Enterprises (BUMN) in Indonesia must have Internal Audit Department. The various size and maturity (organization size and profesionality) of Internal Audit Department raise very basic question about their capability. The certification of Maturity Level of Internal Audit Department considered as the solution to prove the capability of Internal Audit Department in helping Organization to achieve company objectives, e.g., Financial Performance. This article trying to explore and deliver research idea about the relation of Maturity Level of Internal Audit Department with Company’s management tools consist of Internal Control, Risk Management and Governance in relation to the improvement of Financial Performance in State Own Enterprices ABSTRAK Auditor Internal sebagai alat Management dalam mengawasi jalannya proses bisnis perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan dirasa sangat penting, terutama sejak terjadinya sejumlah kasus keuangan dari beberapa perusahaan besar. Sesuai peraturan Pasar Modal dan Pemerintah (PP dan Undang-undang BUMN), perusahaan BUMN di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Departemen Audit Internal. Keberagamanan ukuran dan tingkat kemapanan (besar organisasi dan keahlian) dari Departemen Audit Internal di BUMN menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keandalannya. Sertifikasi Maturity Level dari Departemen Audit Internal dipandang sebagai solusi untuk meyakinkan tingkat keandalan Auditor Internal didalam mensuksekan pencapaian tujuan perusahaan yang salah satunya diukur dengan kinerja keuangan. Tulisan ini ingin menguraikan dan memberikan ide penelitian hubungan Maturity Level Departemen Audit Internal dengan alat management perusahaan yang terdiri dari Pengawasan Internal, Manajemen Risiko dan Tata kelola yang ada di Perusahaan dalam rangka peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN. JEL Classification : G32, H83

ABSTRACT         The purpose of this study is to analyze and investigate the implementation of tax amnesty, and to develop a tax amnesty effectiveness model to improve corporate taxpayer compliance. The sample is 639 companies listed on the Indonesia Stock Exchange and divided into 9 industrial groups. The type of data used is secondary data. Tax amnesty data is obtained from information on the implementation of PSAK 70 in the notes to the financial statements and the presentation of tax payable due to tax amnesty in the statement of financial position. This shows that there is still a gap in the participation status of the tax amnesty program based on the industrial sector and sub-sector. This is supported by the observation of participation status, where the overall level of participation in the tax amnesty program only shows 35.1% and those who have not participated are 64.9%. These findings indicate that there is a potential tax revenue of 64.9% from the tax amnesty policy. Based on the research results, the tax amnesty policy is still needed based on the research results that the tax potential for the policy is more than 50%. ABSTRAK         Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis dan menginvestigasi implementasi tax amnesty, dan mengembangkan model efektifitas tax amnesty untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Sampel adalah 639 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbagi dalam 9 kelompok industri Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tax amnesty diperoleh dari informasi implementasi PSAK 70 pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian utang pajak akibat tax amnesty di laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan/perbedaan status partisipasi program tax amnesty berdasarkan sektor maupun subsektor industri.  Hal ini terdukung observasi status partisipasi dimana secara keseluruhan tingkat partisipasi  pprogram tax amnesty baru menunjukkan 35,1% dan yang belum berpartisipasi sebanyak 64,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sebesar 64,9% dari kebijakan tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tax amnesty masih diperlukan didasarkan pada hasil penelitian bahwa potensi pajak untuk kebijkan tersebut lebih dari 50%. JEL Classification : H26, H32

ABSTRACT Internal Auditor are considered as significant Management  tool in ensuring the proper implementation of company business process to achieve company goals, especially after the financial cases of some big companies.  In accordance with stock market regulation and Goverment regulation (GR and BUMN Laws), the State Own Enterprises (BUMN) in Indonesia must have Internal Audit Department. The various size and maturity (organization size and profesionality) of Internal Audit Department raise very basic question about their capability. The certification of Maturity Level of Internal Audit Department considered as the solution to prove the capability of Internal Audit Department in helping Organization to achieve company objectives, e.g., Financial Performance. This article trying to explore and deliver research idea about the relation of Maturity Level of Internal Audit Department with Company’s management tools consist of Internal Control, Risk Management and Governance in relation to the improvement of Financial Performance in State Own Enterprices ABSTRAK Auditor Internal sebagai alat Management dalam mengawasi jalannya proses bisnis perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan dirasa sangat penting, terutama sejak terjadinya sejumlah kasus keuangan dari beberapa perusahaan besar. Sesuai peraturan Pasar Modal dan Pemerintah (PP dan Undang-undang BUMN), perusahaan BUMN di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Departemen Audit Internal. Keberagamanan ukuran dan tingkat kemapanan (besar organisasi dan keahlian) dari Departemen Audit Internal di BUMN menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keandalannya. Sertifikasi Maturity Level dari Departemen Audit Internal dipandang sebagai solusi untuk meyakinkan tingkat keandalan Auditor Internal didalam mensuksekan pencapaian tujuan perusahaan yang salah satunya diukur dengan kinerja keuangan. Tulisan ini ingin menguraikan dan memberikan ide penelitian hubungan Maturity Level Departemen Audit Internal dengan alat management perusahaan yang terdiri dari Pengawasan Internal, Manajemen Risiko dan Tata kelola yang ada di Perusahaan dalam rangka peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN. JEL Classification : G32, H83