Dengan menggunakan data susenas tahun 2004, 2009, 2014, dan 2017, penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya ukuran kemiskinan agregat dan sektoral selama periode kebijakan pembangunan pada tiga masa pemerintahan Indonesia tahun 2004-2017, serta mengidentifikasi sektor apa saja yang berkontribusi terhadap perubahan kemiskinan agregat di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis dekomposisi kemiskinan sektoral. Hasil analisis diperoleh bahwa pada ketiga periode kebijakan terjadi penurunan kemiskinan agregat (P0), sedangkan kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) penurunan hanya terjadi pada masa kebijakan RPJMN-I dan II akan tetapi pada masa kebijakan RPJMN-III mengalami peningkatan. Pada masa kebijakan RPJMN-I kemiskinan P0 menurun 2.53 dari 16.68 menjadi 14.15, P1 menurun 0.57 dari 3.06 menjadi 2.49, dan P2 menurun 0.23 dari 0.90 menjadi 0.67, pada masa kebijakan RPJMN-II kemiskinan P0 menurun 2.9 dari 14.15 menjadi 11.25, P1 menurun 0.74 dari 2.49 menjadi 1.75, dan P2 menurun 0.23 dari 0.67 menjadi 0.44. Penyebab terjadinya penurunan kemiskinan agregat P0, P1, dan P2 secara dominan pada RPJMN-I dan RPJMN-II diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral dan antar-sektoral, pada RPJMN-III penurunan kemiskinan agregat P0 diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral dan inter-sektoral sedangkan peningkatan P1 dan P2 diakibatkan oleh pengaruh interaksi. Pengentasan kemiskinan pada masa kebijakan RPJMN-I, RPJMN-II dan RPJMN-III penurunan tingkat kemiskinan agregatnya secara signifikan dikontribusi oleh empat sektor lapangan pekerjaan utama yaitu pada RPJMN-I oleh sektor pertanian informal, perdagangan formal/informal, transportasi formal/informal, dan konstruksi formal/informal, pada RPJMN-II oleh sektor pertanian formal, perdagangan formal, transportasi formal/informal, dan keuangan informal, dan pada RPJMN-III oleh sektor pertanian informal, perdagangan formal, transportasi formal/informal, dan keuangan formal/informal.
