Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat.Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila.Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila.Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

Purpose of this study was to answer two problems: (i) how is the guardian of the constitution embodied through the function of the Constitutional Court; and (ii) how the Constitutional Court as the guardian of the constitution reduces constitutions that are indicated by the policy corruption. Policy corruption is an invisible and covert element that able to threaten the synergy of the legal system and the public interest. The form of policy corruption is realized in the form of a law. Efforts that can be made to reduce the policy corruption are to implement the tight control over the media, which in this case is relevant to the function of the Constitutional Court. This studywas classified as doctrinal research with primary and secondary legal materials. Comparative approach and case approach were used to answer the legal issues. The results showed that: First, the guardian of the constitution through the function of the Constitutional Court through the optimization of the Constitutional Court Judges as the agent of constitution, strengthening the execution of the Constitutional Court decisions and collaborative steps with other state institutions in enforcing the constitutional guardianship. Second, the Constitutional Court as the guardian of the constitution in reducing laws indicated by the policy corruption is manifested in the form of a Constitutional Court decision that can be retroactive to recover the impact of legal losses that are indicated by the policy corruption, the decision of Constitutional Courtis justified by ultra vires to anticipate the chain of constitutions that indications of policy corruption, the decision of Constitutional Courtis strengthened in terms of its execution and the Court can examine or test the Constitution Drafting (bill/ RUU) (a priori review) as a preventive measure to prevent the enactment of laws that indicate policy corruption.

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

This research addresses the following topics: (i) the implementation of the HT-el system at the Karanganyar Regency Land Office; and (ii) legal issues encountered while implementing the HT-el system at the Karanganyar Regency Land Office. This empirical study expands on describing the policy approach as well as micro-interactional effects. The research's findings are: First, the Karanganyar Regency Land Office implemented the HT-el system in accordance with Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020, with empirical evidence of data recapitulation of the number of HT-el applications for the 2020 and 2021 periods, accompanied by risk management analysis. Second, the legal issues of implementing the HT-el system at the Karanganyar Regency Land Office include the substantive issue of a lack of implementing regulations as implementing guidelines and implementation parameters, the issue of structural apparatus lack of human resources overcoming network error problems, budgeting for repair and maintenance as the primary means of HT-el services, and socio-cultural issues; the public's lack of enthusiasm due to a lack of socialization and assistance regarding the ease of HT-el services. Suggestions for research include the Ministry of ATR/BPN issuing implementing regulations that accommodate the standardization parameters for the implementation of the HT-el system in the region, as well as the Head and Employees of the Land Office of Karanganyar Regency increasing socialization and assistance in the use of HT-el services and systems to the community, as well as employee training in overcoming network problems.

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.