Kekerasan, diskriminasi, dan rasisme masih menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Papua sejak Indonesia merdeka dan bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Analisis fenomena ini dapat ditarik ke berbagai macam aspek. Salah satu aspek penting yang menentukan eksistensi sebuah negara adalah aspek nasionalisme. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi nasionalisme Papua tetap hadir dan hidup, sekalipun nasionalisme Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga pilar berbangsa dan bernegara Indonesia. Tulisan ini berusaha mendiskusikan kembali bagaimana posisi nasionalisme Indonesia terhadap masyarakat Papua dan sebaliknya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia? atau kepapuaan justru bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia? Dengan menggunakan pisau analisis nasionalisme dari Indonesianis Benedict Anderson, artikel ini membahas bagaimana diskursus nasionalisme yang berkembang mampu menjawab tantangan nasionalisme ganda yang terjadi di Indonesia dalam isu Papua. Upaya ini juga akan mempertegas pertanyaan penting dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah membangun ide Papua dalam kerangka nasionalisme Indonesia.Kata-kata kunci: Nasionalisme Indonesia, Nasionalisme Papua, Benedict Anderson, Nasionalisme, identitasViolence, discrimination and racism have remained to be major issues faced by Papuans ever since the independence of Indonesia and the inclusion of Papua in Indonesia’s territory until today. This phenomenon can be seen through various aspects. One of those is the determinant aspect of a country’s existence: nationalism. Within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia, the existence of Papuan nationalism is undeniably still present and alive, even though Indonesian nationalism is the central one in maintaining the pillars of the Indonesian nation and state. This article discusses how Indonesian nationalism positions Papuan people, and vice versa. Furthermore, this article questions whether the Papuan identity is a part of Indonesia’s. The discussion of this article focuses on the developing nationalism discourse, in the hope to overcome the ‘double-nationalism’ in Indonesia when it comes to Papua’s issue, by using Benedict Anderson’s concept of nationalism. Finally, this article addresses a crucial question, which is how to develop the Papuan idea within the framework of Indonesian nationalism.Keywords: Indonesian Nationalism, Papuan Nationalism, Benedict Anderson, Nationalism, identity

Indonesia has ratified the International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) and guarantees freedom of religion or belief (FoR). However, violations of FoR in Indonesia remains occur after 2015. This paper analyses this issue using the concept of norms localization which assumes that the implementation of international norms is the main factor that affects Indonesia’s effort to implement the FoR. There is a gap between international norms, that is Article 18 of the ICCPR and the Indonesia’s positive law regulating FoR. In addition, the characteristics of religious demography and religious behaviour of Indonesian people affect the implementation of FoR. As a result, the implementation of the norms by local actors such as the National Commission of Human Rights (Komnas HAM) is diminished. This paper concludes that in implementing the norms the government interprets the social and political context at societal level. The government is oftently forced by certain groups so it could be the potential violator of the FoR regulations that has been agreed upon.

Tulisan ini membahas mengenai pentingnya menciptakan gagasan komunikatif dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kabut asap lintas negara yang terjadi di Asia Tenggara, terutama pasca terjadinya peristiwa tersebut di tahun 2015. Dampak buruk atas kabut asap yang terjadi Asia Tenggara telah membuat banyak kerugian bagi aktor negara dan non negara. Oleh karena itu, gagasan komunikatif penting sebagai dasar pembangunan mekanisme ideal pertanggungjawaban lingkungan transnasional yang mampu mewadahi seluruh kepentingan aktor terdampak atas kabut asap yang terjadi. Gagasan komunikatif diciptakan dengan cara menentukan bagaimana pembentukan berbagai prinsip moral sebagai landasan analitik untuk melihat pentingnya dasar pembentukan mekanisme pertanggungjawaban lingkungan yang ideal. Prinsip moral tersebut antara lain; (1) pencegahan bahaya, (2) inklusifitas, dan (3) keadilan prosedural. Dengan mengidentifikasi prinsip tersebut, aktor negara dan non-negara diharapkan mampu merepresentasikan ruang moral yang menginformasikan gagasan komunikatif pertanggungjawaban lingkungan transnasional. Tujuan normatif yang dihasilkan dari pertanggungjawaban lingkungan transnasional adalah kewajiban berbasis hak, mengikat norma-norma lingkungan dengan hak konstitusional atau hukum HAM berbasis negara. Kata Kunci: pertanggungjawaban lingkungan transnasional, prinsip moral, kabut asap  This paper discusses the importance of creating "a communicative notion" in solving the problem of forest and land fires (karhutla) and cross-country haze that occurred in Southeast Asia, especially after the occurrence of events in 2015. The adverse impact of haze that occurred in Southeast Asia has brought many losses for state and non-state actors. Therefore, the communicative notion is important as the basis for building an ideal mechanism for transnational environmental responsibility that is able to accommodate all the interests of the affected actors for the haze that occurs. The communicative notion is created by determining how the formation of various moral principles as an analytical foundation to see the importance of the basis for the establishment of an ideal environmental accountability mechanism. These moral principles include; (1) harm prevention, (2) inclusiveness, and (3) impartialty. By identifying these principles, state and non-state actors are expected to be able to represent the moral space agreed upon by communicative transnational environmental responsibility. Normative objectives resulting from transnational environmental responsibility are rights based on rights, binding environmental norms with constitutional rights or human rights law based on the state. Keywords: Transnational environmental obligations, moral principles, haze pollution