<p><em>Intellectual property rights by nature provide economic benefits to the creator or holder of copyright and also to the state. Among the European countries that are members of the Euroean Union (EU) and in America, this awareness of economic benefits has been firmly planted. In these developed countries, several economic studies have been conducted which have proven the rapid growth of copyright contribution to the national income of the country. The need to recognize, protect and reward individuals or companies for their inventions and access to their work for the benefit of humans is beginning to be felt in Indonesia. In the context of copyright ownership over anything related to intellectual property rights, the law acts and guarantees the creator to control and enjoy exclusively the results of his work and if necessary with the assistance of the state for law enforcement. The results showed that legal protection can be carried out with supervision by the government and involves legal entities that already have the authority, socializing both the creators of a work or the copyright holder of a related rights product on the importance of registering or recording the work and the copyright holder submits lawsuit to the Commercial Court.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong></p><p><em><em>Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Entity</em><br /></em></p>

<table width="605" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="406"><p><em>Investigation of criminal case through the criminal justice system must to base on the appropriate processes and procedure that can be accounted. One of the important procedures to investigation is the right to get legal protection.  Legal protection is one of the fundamental rights that every human being possesses, one form of legal protection is right to obtain legal aid in every steps of investigation process. The legal aid has an important meaning for someone who dealing with legal issues. This research is discussed about application of legal aid in the process of police investigation. This research also specializes in the approach using the rule of national law (legislation) to be able to know the application of legal aid with the principle of accusatoir. The result of this research is Legal aid can reduce the number of violence in the process of investigation of suspects by the police (investigation) in order to protect the human rights of the suspect, the role of legal aid is needed, the number of investigation of suspects not accompanied by advocate it cause torture of the suspect, because the investigator considers the suspect to be an object of inspection instead of placing the suspect as the subject of the investigation.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em><em>The criminal justice system, Investigation, legal aid, accusatoir principle</em></em></p></td></tr></tbody></table>

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tidak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

TokopediaEmas mengklaim bahwa investasi emas melalui TokopediaEmas sesuai dengan Syariat Islam, yang mana ini semakin membuat para generasi milenial lebih tertarik, khususnya orang Muslim. Transaksi emas di TokopediaEmas terjadi secara tidak tunai atau non kontan, sebab pembayaran dilakukan secara virtual (pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menyatakan bahwa jual beli emas harus secara kontan, maka penulis berinisiatif untuk membahas hal tersebut, apakah memang benar sesuai dengan syariah Islam atau tidak ?.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua pandangan mengenai investasi emas secara online, pertama yaitu pendapat empat madzhab yang mengharamkan karena tidak dilakukan secara kontan atau tunai dan emas termasuk barang ribawi sehingga jika transaksi tidak sesuai syarat yaitu harus kontan atau tunai  aka termasuk kedalam riba nasi’ah, Kedua yaitu pendapat DSN-MUI berdasarkan pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan Investasi emas secara online selama emas tersebut tidak dianggap sebagai alat tukar menukar yang resi dan hanya dianggap sebagai barang saja.

Tulisan ini hendak membahas tentang penghapusan kewajiban label halal pada produk impor terhadap kebijakan sertifikasi halal LPPOM MUI DIY. Pada peraturan menteri dagang (permendag) yang baru, yaitu Permendag Nomor 29 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari permendag Nomor 59 tahun 2016, telah terjadi polemik ditengah masyarakat. permendag telah menghapus keharusan adanya sertifikasi atau label halal seperti yang tertuang dalam aturan sebelumnya, yakni pasal 16 Permendag No. 59 Tahun 2016. Terbentuknya peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor dan Hewan Produk Hewan dilatarbelakangi oleh keputusan panel sengketa perdagangan nomor DS484 badan penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) pada tanggal 22 November 2017. Kebijakan yang diambil LPPOM MUI DIY dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan adalah tetap Melaksanakan Penyertifikasian Halal di tiap wilayah khususnya DIY. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa walaupun dengan adanya perubahan-perubahan pasal yang menghilangkan kewajiban label halal pada PERMENDAG Nomor 29 tahun 2019, maka itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dari LPPOM MUI khususnya wilayah DIY sebab peraturan tersebut telah dianggap menyalahi UU No.33/2014 dan dinilai cacad hukum.