Indonesia Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee emphasizes that food, medicine, cosmetics and other products must be halal certified, which not only applies to products of large companies, but also targets MSME. Apart from going through a special self-declaration route for simple products for free, most MSMEs such as processed products from slaughter, pentol sellers, meatballs need to get service facilitation, which can be taken from social institution posts, such as zakat, infaq and shodaqaoh. Zakat management institutions are one of the institutions that collect, manage and distribute social religious funds, which are intended to improve economic levels, either consumptively or productively. With approximately 166,000 MSMEs in Bangkalan Regency, the participation of social religious institutions is needed to support the halal certification policy. This research used qualitative method, descriptive analytical with empirical approach. Data collection through interviews, observations and documentation studies at zakat management institutions in Bangkalan. The results showed that zakat management institutions in Bangkalan have not facilitated the halal certification process for MSME, apart from the fact that there has been no socialization from zakat institutions at the central level to play an active role in the program, also concerns about the h}add al-kifayah standard for mustahiq need to be emphasized so that the limits of zakat distribution for empowerment and acceleration of halal certification programs are right on target and right based on sharia provisions, it is necessary to identify the income of MSMEs so that the mustahiq category can still be accommodated.

Abstrak: Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang sedang menjadi perhatian negara-negara di dunia saat ini. COVID-19 merupakan penyakit yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2. Menyebarnya COVID-19 di Indonesia menyebabkan Indonesia perlu melakukan pembatasan sosial untuk mencegah meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Pembatasan sosial menyebabkan terganggunya beberapa aktivitas di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan. Kajian yang dilakukan dalam penyusunan paper mengacu pada 10 artikel terbaru pada tahun 2020 yang membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi saat ini, berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap pembelajaran online menggunakan metode Systematic Literature Review. Proses pengkajian 10 artikel ini diklasifikasi menjadi 3 kelompok sub topik. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diperoleh hasil pembelajaran online di era pandemi COVID-19 sangat memacu pertumbuhan pembelajaran online yang memudahkan dalam proses belajar mengajar, namun jika dinilai dari perubahan sikap siswa, sistem tersebut lebih menunjukkan sisi negatif, sehingga diperlukan adanya evaluasi terkait pembelajaran online oleh pemerintah Kata kunci: Covid-19, pembelajaran online, Systematic Literature Review(SLR)Abstract: COVID-19 pandemic is a health crisis that currently has been becoming the concern of countries in the world. COVID-19 is a disease that has never been previously identified in humans, which is caused by the Sars-CoV-2 virus. The spread of COVID-19 in Indonesia has made this country need to do social distancing to prevent the increasing number of COVID-19 patients. This social distancing has disrupted several activities in various fields, especially in the field of education. The paper done refers to 10 current articles in 2020 that discuss current problems, with the COVID-19 impact of online learning using Systematic Literature Review method. The review process of these 10 articles was classified into 3 sub-topic groups. Based on the studies that had been carried out, the result of online learning in the COVID-19 pandemic era has greatly accelerated the growth of online learning which eases the teaching and learning process. However, if it is judged by the changes in the students’ attitudes, the system shows more of negative sides. Therefore, there should be an evaluation related to the online learning by the government.Keywords: Covid-19, online learning, Systematic Literature Review (SLR)

<p><em>This research aims to identify the model of waqf asset management by religious leaders (kyai) in Madura, which serves to support and optimize asset waqf utility nationally, which has not been well empowered. This study focuses on (1) knowing the management and development of waqf capital assets by Kyai as Nazhir in Bangkalan, and (2) determining the analysis of the waqf asset development model in order to increase the benefit of waqf assets in Bangkalan</em><em>. </em></p><p><em>A qualitative approach was used in the present study. Data retrieval techniques with documentation and in-depth interviews on the management of waqf assets in Bangkalan using component analysis on waqf core principles standards.</em></p><p><em>The results of the research showed that waqf assets managed by kyai were transferred to posterity without going through the changing nazhir process, which impacted on the unfulfilled aspects of waqf development, which is based on aspects of knowledge, training recruitment, rewards, and aspects of coaching and supervision.</em></p>

Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi di dalam memberikan jasa (pelayanan) kepada masyarakat, menuntut pentingnya ditentukan suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat pentingnya peranan dan kedudukan Notaris dalam masyarakat. Etika dan pertanggunjawaban moral profesi notaris merupakan dasar penegakan kode etik profesi notaris yang telah tertuang dalam undangundang jabatan notaris. Notaris hakikatnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan. Seseorang yang menjabat sebagai notaris harus mematuhi undang-undang jabatan notaris dan berpegang pada kode etik notaris. Dalam menjalankan jabatanya untuk melayani kepentingan masyarakat sudah sepatutnya menjaga harkat dan martabatnya serta tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam jabatan notaris. Namun dalam prakteknya notaris sering terlibat perkara pidana maupun perdata yang disebabkan oleh kelalaian atapun pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Adanya undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015 diharapkan dapat menjebatani para profesi notaris dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menerapkan moral didalamnya secara menyeluruh. Sehingga profesi notaris menjadi profesi yang tegak dengan kode etiknya.

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh semua masyarakat. Dalam praktik jual beli fashion thrift di media sosial instagram yang dilakukan oleh penjual baju bekas dan pembeli yang dilakukan di media instagram memiliki resiko yang harus ditanggung. Karena jual beli tersebut pembeli tidak mengetahui langsung dan melihat langsung baju yang dijual, sehingga apabila terdapat kerusakan atau kecacatan yang di terima oleh pembeli yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai praktik jual beli baju bekas di media sosial instagram dalam pandangan fiqh mu’amalah dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban jual beli baju bekas di media sosial menurut pandangan fiqh mu’amalah dan undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriftif analitik, lendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Lokasi penelitian yang dilakukan pada toko online di instagram dengan klasifikasi jumlah pengikut diatas 1000 followers.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa praktik jual beli baju bekas di media sosial instagram dalam pandangan fiqh mu’amalah telah sejalan dengan teori jual beli dan akad sala>m baik dari segi rukun dan syaratnya. Terkait bentuk pertanggungjawaban jual beli baju bekas dalam pandangan fiqh mu’amalah dan hukum perlindungan konsumen penulis menyimpulkan bahwa keseluruhannya telah sesuai dengan pertanggungjawaban berdasarkan fiqh mu’amalah dan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: baju bekas, media sosial instagram, pertanggungjawaban.