Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa korupsi dana desa masih tinggi, apa faktor penyebab otonomi desa belum berjalan dengan optimal, bagaimana mengoptimalkan otonomi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Otonomi desa dalam UU desa adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat.Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif, teknik pengumpulan dataobservasi dan wawancara, informan penelitian kepala desa, perangkat desa dan masyarakat terdiri dari 10 desa. Adapun kendala yang sangat signifikan adalah penyelewengan anggaran desa masih belum sesuai dengan peruntungannya, masih lemahnya penegakan hukum dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa mengenai kewenangan pemerintah desa, tata cara penyusunan anggaran desa yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi desa.Pemerintah mengkaji UU desa melakukan evaluasi terhadap keluhan masyarakat, khususnya dinas pemerintahan melakukan pendampingan secara berkala khususnya dalam penyususnan, pelaksanaan, pelaporan anggaran, mendorong keaktifan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan demokrasi, merealisasikan asas partisipatip dan mengakomodir masukan dari tokoh masyarakat, dan toko agama dalam pembangunan desa.

Pembangunan kota berkelanjutan atau yang disebut dengan “urban sustainable development” merupakan salah satu topik penelitian yang baru berkembang di dunia akhir-akhir ini karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan tren publikasi terkait pembangunan berkelanjutan perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometric visual dengan VOSViewer. Data publikasi yang diperoleh dari website ScienceDirect menunjukkan adanya peningkatan jumlah publikasi dari tahun 2013-2022. Kajian artikel penelitian pembangunan berkelanjutan perkotaan paling banyak terkait dengan kota, sistem, efek, dampak, dan faktor. Jumlah publikasi yang berkaitan dengan kota adalah 420 artikel penelitian, sistem sebanyak 406 artikel, 355 artikel penelitian berkaitan dengan efek, sementara 243 artikel penelitian berkaitan dengan dampak, dan berkaitan dengan faktor pada pembangunan berkelanjutan sebanyak 222 artikel penelitian.

Education is a gate to improving human resource quality in a country. It must be managed to achieve that target including higher education. Higher education that is well-managed can contribute to national development. Higher education should not be afraid of international accreditation or certification, because it can build their reputation and also the students’ reputation. This research aims to explain the importance of international recognition in higher education institutions. This research was conducted by studying literature about external quality assurance related to increasing international recognition in higher education. The advantages of international accreditation are to improve competitiveness. Higher education needs to prepare their institution for international accreditation to get international recognition, improve motivation to create a quality culture, establish the institution or study program, improve competitiveness, and measure organizational performance. International accreditation also being part of the institutional responsibility toward the stakeholder. International accreditation in higher education is a long target for most Indonesian higher education.

The Reformation Era began on May 21, 1998, with Suharto's resignation as president of Indonesia being replaced by B.J. Habibie. This study discusses how the political economy of Islam in Indonesia is, especially in the Reformation era. This research is a type of library research (library research) that focuses on qualitative data management with data analysis methods using descriptive-analytical methods. The results of this study are six Islamic political-economic policies 1) Law Number 10 of 1998 concerning banking. 2) Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. 3) Law number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. 4) Law number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. 5) Law number 19 of 2008 concerning Indonesian Sharia Securities. 6). Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking

Penelitian dengan judul Analisis Pelaksaan Program Kerja Karang Taruna di Desa Sedang Kecamatan Suek Tapeh Kabupaten Banyuasin. Bahwa belum optimalnya pelaksanaan program kerja karang taruna dalam pembangunan dan kurangnya perhatian dan motivasi dari pemerintah desa Sedang dalam menyikapi adanya pelaksanaan program kerja dari karang taruna dalam Pembangunan. Bertujuan mengetahui program kerja karang taruna dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat program pelaksanaan kerja dari karang taruna. Berdasarkan Damayanty 2012 peranan pemuda atau generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya reformasi dan pembangunan sangat diharapkan, generasi muda adalah remaja yang nantinya akan menjadi tunas harapan dan modal pembangunan bangsa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif, metodelogi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, Informan penelitian sebanyak 9 responden. Hasil Proses pembangunan membawa peran serta pemimpin masyarakat desa dan organisasi pelaksanaan program kerja karang taruna dalam Pembangunan mengindikasikan bahwa peranan karang taruna memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung, upaya karang taruna dalam pembangunan, yaitu melalui koordinasi dalam perencanaan dengan pengajuan proposal pembangunan kantor desa dan koordinasi penyedian lahan untuk pembangunan serta pengawasan pembangunan dan masyarakat merasakan adanya daya tanggap (resvonsivitas) yang baik dari aparatur desa terhadap keluhan-keluhan masyarakat.