Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak Bank sebagai kreditur, bahkan hingga peserta lelang yang telah beritikad baik mengikuti proses lelang yang telah diatur. Penelitian dilakukan oleh Peneliti agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat terealisasi sehingga mencapai keadilan sehingga Peneliti menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris. Berdasarkan hasil analisis penelitian didapat bahwa banyak debitur yang mengajukan gugatan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.

The problem of inequality related to wages for workers in a society that we often encounter must be resolved. So, this study aims to determine the effectiveness of the application of the Labor Law on wages of Small and Medium Enterprises workers in the culinary sector in Batam, as well as to see the obstacles that occur in the implementation of wages of Small and Medium Enterprises workers in the culinary sector of Batam City. This reserach is empirical research that is based on events that have occurred in the field regarding the application of the law through a series of observations, interviews with competent government officials, small and medium enterprises in the culinary sector. This research shows that the wages received by most of the Small and Medium Enterprises workers in the culinary sector in Batam City are not feasible, such as the absence of a work agreement as mandated by the Labor Law. This can occur because the Manpower Law does not explicitly accommodate the interests of Small and Medium Enterprises workers in the culinary sector, then the government's lack of awareness in preparing skilled workers, and the low quality of education of workers.

No abstract