No abstract

Policymakers in the world are concerned with carbon emission due to the risk of global warming. Many studies on Environmental Kuznets Curve (EKC) consider carbon emission as a proxy of environmental degradation. This study aimed to investigate the existence of EKC and identify variations of relationships between carbon emissions and GDP per capita in ASEAN middle-income countries. The study was conducted on Indonesia, Thailand, Philippines, and Malaysia based on 1971-2014 time series data using a simultaneous model (2SLS) for each country. The main variables studied were GDP per capita, square of GDP per capita, and carbon emission supported by other variables as the controlling variables. Validation on EKC existence was determined by GDP and GDP squared influence on carbon emission, while variations of relationship between GDP and carbon emission were based on the result of simultaneous regressions. The results showed that the existence of the EKC could not be validated in all countries because energy and transportation policies in each country failed to reduce the emission. On the other hand, carbon emission had a positive unidirectional influence on GDP in all countries. The effect of carbon emission coefficient to GDP showed that Thailand ranked the highest in CO2 efficiency, followed by Indonesia, Philippines, and Malaysia. This study recommended that carbon emission reduction policies in the four countries should focus more to easier access to environmentally friendly technology from developed countries for ensuring trade-offs between the economy and environment.

A. LATAR BELAKANGUntuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimaksud. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Dalam perkembangannya, kontribusi penerimaan negara yang berasal dari "dalam" terus diharapkan dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaran kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini : Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia mmerupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dengan UndangUndang Pajak Penghasilan yang baru, sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan beradasarkan sistem Self Assesment yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan Self Assesment tersebut merupakan perwujudan dari kegotongroyongan nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan, dan penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan untuk masing-masing penghasilan tersebut dilakukan pembayaran Pajak Penghasilannya.Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan paj...

This study aims at investigating the phenomena of the middle-income trap found in developing

The aim of this research is to determine the progress of minimum wage policy in Indonesia, and their linkage to the 1945 Constitution article 27 act 2. The implementation of minimum wage policy in accordance with that constitution, at least should be a few things to do. This includes needs such as decent living as a component of minimum wage determination. Furthermore, it needs to fill the necessity of transparent effort and intense socialization of benefit provision in the minimum wage. In addition it must be clear about the protected status of workers in minimum wage policy. The last is the enforcement and strict penalties for companies that do not apply the appropriate minimum wage policy.