Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai upaya penanganan Malapraktik medis dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Amerika sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang medis dan teknologi kedokterannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), sedangkan di Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas res ipsa loquitur. Di Amerika Serikat tiap-tiap negara bagian memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri-sendiri dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat yaitu Liability Act, Good Samaritan Law dan Medico Legal Consideration.

Inti Sari Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisi komoditas-komoditas unggulan berbasis pertanian di Kota Baubau, memetakan komoditas-komoditas unggulan pertanian berbasis karakteristik kewilayahan di Kota Baubau, dan merumuskan formulasi strategi, program dan indikasi rencana tindak yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kota Baubau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan komoditas unggulan pertanian yakni; padi, jagung, ubi kayu, dan jambu mete, dengan temperatur, curah hujan, jenis tanah di seluruh wilayah kecamatan di Kota Baubau relatif sesuai dengan komoditas unggulan pertanian yang ada. Namun, jenis komoditas unggulan pertanian yang ada di Kota Baubau relatif tidak sesuai dengan kedalaman tanah efektif pada wilayah-wilayah kecamatan yang ada. Hasil penyusunan arah kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau diperoleh 4 (empat) arah kebijakan, yakni: peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Baubau; peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian di Kota Baubau melalui skema pengembangan komoditas unggulan pertanian dari hulu hingga hilir; peningkatan kemampuan akses pasar untuk produk-produk hilir berbasis komoditas unggulan pertanian Kota Baubau; peningkatan akses pada sumber daya produktif dan sumber daya ekonomi potensial untuk peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian serta industri-industri turunannya. Hasil penyusunan formulasi strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau terdapat 4 (empat) formulasi strategi yakni:

This research aims to determine the legal implications of the agreement on which the sharia banking dispute resolution clause was submitted through the state court's post-decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012. The research method used normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed descriptive qualitative. The results of the study show that the contract that contains the clause for the settlement of Islamic banking disputes through the District Court after the Constitutional Court decision has the implication of being null and void because it contradicts the contract or causa that is lawful, so that the parties make an addendum so that no future disputes occur.

This research analyzed the condition of protection for property rights and the model of legal development protection on Baubau Citizen. The method applied is juridical and empirical research by means of statute, comparative, and historical approach and analyzed qualitative description. This study revealed that Baubau Citizen have a great awareness to protect their property rights due to having various cultures and craft industries survived and developed in facing a free market and modernization. Yet, they couldn't acquire the property rights which caused by some obstacles that are firstly, lack of knowledge even local government unable to understand that began from the scope, registration process, and value taken from property rights. Secondly, relatively either low incentive or governmental reward on citizen invention caused craftsman, invertor and researcher who created innovations. Thirdly, insufficient information of property rights due to long distance of handmade inventor including central information. Meanwhile, the development for protection of property rights of Baubau Citizen covered as follow; 1) Legal umbrella for local ordinance dealt with Property Rigths, 2) Property Rights Documents of Baubau Citizen, 3) Taking a part of Local Government in order to keep and encourage inventor in Property Rights, 4) Constructing legal capacity building through seminar and culture workshop, 5) Training of documentation and registration of Property Rights.Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang kondisi perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau dan model pengembangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari dan mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari antara lain: a) Substansi hukum (legal subtance): belum adanya panduan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang ditetapkan melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan beberapa peraturan daerah Kota Kendari tidak menyertakan naskah akademik, b) Struktur hukum (legal structure): kurangnya pemahaman tim perancang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan kurang melibatkan stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah, c) Budaya hukum (legal culture): kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari. Sehingga diperlukan suatu metode baru dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari melalui metode Regulatory Impact Assessment. Adapun Mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Identifikasi tujuan, 3) Alternatif Tindakan, 4) Analisis manfaat dan biaya, 5) Pemilihan Opsi, dan 6) Strategi implementasi kebijakan, semua tahapan dilakukan dengan Konsultasi Publik. Setelah semua tahapan dilakukan disusunlah laporan dalam bentuk Dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS).