Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Kondisi saat ini, Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 47.251 orang, dimana jumlah pelatihan yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah sebanyak 22 (dua puluh dua) pada Tahun Anggaran 2022. Untuk pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi perlu diadakan Pelatihan non klasikal yang dapat dilaksanakan seluruh PNS untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensinya masing – masing.    

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Menghadapi persaingan yang makin ketat, ditambah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sangat penting bagi UMKM Indonesia untuk memiliki informasi keuangan yang dapat diandalkan. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki UMKM adalah kendala yang menghambat pemanfaatan software Enterprise Resource Planning (ERP) di dalam bisnis mereka. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan sederhana. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan neraca awal, penyusunan basis data serta posting transaksi dengan menggunakan software Fin@count. Metode pendampingan dalam kegiatan ini lebih efektif dalam membantu para pelaku UMKM untuk memahami dan dapat menggunakan bantuan software Fin@count di dalam bisnisnya. Kegiatan ini telah diikuti oleh 10 UMKM dan melalui kegiatan ini, masing-masing UMKM telah memiliki basis data dan laporan keuangan yang memadai. Kegiatan pendampingan terbukti efektif untuk membantu UMKM dalam tahap awal implementasi software ERP. Dengan demikian para pelaku UMKM akan lebih mudah untuk melanjutkan penggunaan software tersebut. Kegiatan pendampingan ini juga melibatkan sejumlah mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unika Soegijapranata. Melalui kesempatan ini, para mahasiswa dapat mendapatkan kesempatan praktik penyusunan anggaran dan laporan keuangan sederhana dalam kondisi aktual.

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan merupakan badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, peserta jaminan sosial terdiri dari peserta bantuan iur (PBI) yang terdiri dari fakir miskin dan tidak mampu, peserta golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES dan peserta mandiri. BPJS yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. (3). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No.1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kantor BPJS Bangkinang,mengetahui faktor dan variabel yang harus ditingkatkan dan yg harus dipertahankan. Data pelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Dimensi yang digunakan untuk menyusun instrumen merupakan dimensi-dimensi yang menentukan kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi yaitu: 1. Tangibel 2. Realibility 3. Responsiveness 4. Assurance  5. Emphaty. Sampel penelitian ini ada 81 masyarakat di desa rumbio. Metode penelitian yang digunakan adalah importance performance analysis, Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan kantor bpjs bangkinang. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk sebagai bahan untuk mewujudkan pelayanan kantor bpjs yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data yang telah dilakukan tidak ada prioritas utama,yang ada proritas rendah , yg di pertahankan dan berlebihan