Artikel ini membahas peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai implementasi pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (community civics) dengan basis kulturalnya yaitu pesantren dalam membina dan membentuk warga NU (Nahdliyin) agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Community civics merupakan domain sosiokultural Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilakukan di luar pendidikan formal (deformalisasi) serta berkembang di masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, institusi, dan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data guna mendapatkan hasil yang mendalam. Adapun metode yang digunakan berupa studi kasus di Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dengan pesantren yang dinaunginya telah mampu menjadi teladan pelaksanaan community civics. Implementasi tradisi ilmu keagamaan mampu disinergikan dengan konteks keindonesiaan dalam membentuk karakter warga Nahdliyin dan santri khususnya di lingkungan Pesantren Al-Hikamussalafiyah. Modal kultural tersebut berupa sikap tawassuth (tengah/moderat), i’tidal (tegak lurus) tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang), dan amar ma’ruf nahi munkar (menegakkan yang benar dan melarang yang salah). Modal ini berdasar pada tradisi keagamaan yang menjadi sebuah legitimasi utama dalam mensyiarkan risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (Islam rahmatan lil ‘alamin). Pada akhirnya para santri bisa memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah sosial yang dihadapi baik di masyarakat dan bernegara secara berkesinambungan serta berperan dalam menciptakan Indonesia sebagai negara idaman yang selaras kebaikan alam dan masyarakatnya (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur).

ABSTRAKPengembangan karakter pada diri peserta didik merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pengetahuan tanpa diiringi oleh karakter yang baik tentu tidak akan optimal implementasinya. Permasalahan hari ini seiring dengan adanya globalisasi membuat berbagai budaya asing masuk dengan bebas dalam alam pikir peserta didik, sehingga mengakibatkan berbagai perilaku yang tidak baik, seperti narkoba, tidak sopan pada orang lain, dan berorientasi materialistis. Atas dasar itu penulisa naskah ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji berbagai kajian-kajian terdahulu atas integrasi nilai-nilai budaya dan karakter dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa bukan merupakan suatu mata pelajaran tunggal, akan tetapi merupakan aspek pendidikan yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Aspek adatif dalam kurikulum juga tercermin dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertitik tolak pada kemampuan guru mengelaborasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi nilai budaya dan karakter bangsa menjadi perhatian serius dari stakeholdes bidang pendidikan di Indonesia, serta perlu adanya dukungan kemampuan guru untuk dapat mengimplementasikan dengan optimal dalam proses pembelajaran.  ABSTRACTCharacter development in students is a very important thing, because knowledge without being accompanied by good character certainly will not be implemented optimally. Today's problems along with globalization have made various foreign cultures enter freely in the minds of students, resulting in various bad behaviors, such as drugs, being disrespectful to others, and materialistic orientation. On that basis the writing of this manuscript uses literature studies to examine various previous studies on the integration of cultural values and character in the Pancasila and Citizenship Education curriculum. The search results show that the integration of cultural values and national character is not a single subject, but an integrated aspect of education in each subject, especially Pancasila and Citizenship Education. The adaptive aspects of the curriculum are also reflected in the implementation of the Pancasila and Citizenship Education curriculum which is based on the teacher's ability to elaborate on the curriculum in the learning process. Based on this, it can be understood that the integration of cultural values and national character is a serious concern of stakeholders in the field of education in Indonesia, and there is a need for support for the ability of teachers to be able to implement it optimally in the learning process.

Pencapaian tujuan bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan peradaban yang dikenal dengan bangsa, memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik sesuai dengan keadaan masyarakat. Kelangsungan hidup suatu bangsa dan kemampuannya untuk berkembang menjadi bangsa yang lebih besar sangat tergantung pada karakter penduduknya, karena karakter menentukan cepat atau lambatnya tujuan negara tersebut dapat tercapai. Saat ini, yang mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah paham radikalisme, yang berupaya dengan cepat mengubah tatanan negara secara inkonstitusional. Radikalisme kini telah memasuki generasi muda, dengan tujuan utama meyakinkan mereka untuk menolak Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Atas hal itu, perlu ada inisiatif diradikalisasi dengan tujuan mengadopsi cita-cita Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui pola-pola yang optimal digunakan dalam melaksanakan kegiatan diradikalisasi bagi generasi muda berbasis pendidikan kewarganegaraan, sehingga menghasilkan temuan-temuan yang menjelaskan bagaimana konsepsi ideal kegiatan diradikalisasi. Pendekatan diradikalisasi yang perlu digunakan oleh setiap komponen masyarakat meliputi pendekatan agama, negara, keamanan, dan kesejahteraan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan keberadaan PKL di kota Bandung seperti kurangnya kesadaran PKL untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan daerah sehingga masih banyaknya pelanggaran yang terjadi serta terdapat program pemerintah bagi PKL yang tidak terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKL berpartisipasi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 sehingga dapat meningkatkan sikap tanggung jawab warga Negara.. Dalam penelitian in yang nmenjadi rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam mempengaruhi sikap tanggung jawab PKL di Kota Bandung? . Pada penelitian ini,  grand theory yang digunakan adalah teori dari Richard C. Box (1998) mengenai the democracy principle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa subjek penelitian diantaranya para PKL, DPRD Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya para PKL telah memahami Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan adanya tindakan langsung berupa kepatuhan dan tindakan baik yang menunjang pelaksanaan peraturan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi juga ketegasan dari pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, pemerintah telah berupaya kerasa untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab PKL ini dengan berbagai cara seperti penyuluhan pemerintah, pembangunan birokrasi dan penguatan partisipasi warga negara, akan tetapi masalah tanggung jawab warga negara ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran individunya untuk secara sadar dan sukarela mematuhi peraturan.Kata kunci : Partisipasi, Peraturan Daerah, Tanggung Jawab, Pedagang Kaki Lima, Kota Bandung

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan diantaranya pertama menumbuhkan kecerdasan  dan kecakapan kewarganegaraan terkait dengan peran warga negara muda menghadapi pandemi Covid-19,  kedua kecakapan dan kesadaran kewarganegaraan tersebut diimplementasikan ketika mampu bersikap efektif didalam tindakan serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan ketiga mitra mampu berperan dalam menyikapi realitas dimasa pandemi termasuk dengan kebajikan yang dilakukan. Mitra dalam PKM ini adalah para siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu penyuluhan dalam bentuk ceramah melalui media googlemeet. Dalam PKM ini materi yang disampaikan meliputi kesadaran bela negara ditengah pandemi, aktualisasi nilai Pancasila menjadi relevan dengan situasi hari ini, dan bagaimana siswa dapat berperan serta dalam menyikapi realitas dimasa pandemi. Adapun kesimpulan dalam materi ini menekankan pada konsep triple helix concept, dimana pemerintah dengan political power, akademisi/ pelajar dengan knowledge power dan masyarakat dengan social control, harus senantiasa bersinergi bersama dalam menanggulangi pandemi ini. Dampak dengan diadakannya workshop kegiatan terhadap Siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang, tidak lain sedikitnya merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kecakapan kewarganegaraan utamanya terhadap warga negara muda. Kecakapan warga negara itu harus ditimbulkan dan disadarkan melalui pendidikan ataupun contoh nyata yang dilakukan berbagai elemen bangsa. Adapun rekomendasi terhadap pelaksnaan PKM ini kedepan diantaranya adalah pertama, adanya kegiatan lanjutan yang melibatkan komponen masyarakat, kedua, melakukan pendampingan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan ketiga, singkronisasi yang lebih luas khususnya instansi pemerintah.