Hospital health promotion plays an important role in promoting steps not to smoke in the hospital environment, the presence of a smoke-free area is important to protect health from carcinogenic and addictive substances in tobacco products. The research method is qualitative with a rapid assessment procedure research design at the PKRS Installation in November 20. The research informants were the head of the installation and the secretary at the PKRS installation and the technique of taking informants was by purposive sampling. Data were collected by means of in-depth interviews, observation and document review. The results of the study identified problems, namely the visitor's efforts to comply with the KTR policy were not optimal, the implementation of education in community activities was not optimal, the implementation of education in the implementation of IEC on drug side effects was not optimal, Effective communication training for health workers and non health workers had not been implemented 100% and the implementation of curative health promotion has not been optimal. From the existing problems, the priority of the problem is determined using the USG (Urgency Seriousness Growht) technique, which is weighted and ranked from the existing problems and the priority of the problem is that the visitors' efforts are not yet optimal in implementing the KTR policy. Alternative solutions to the problem are socializing officers, making plans for routine and scheduled activities in promoting the KTR policy and the impact of smoking, increasing the frequency of social media use, coordinating and selecting KTR health promotion ambassadors, then collecting data on the location and number of KTR information media facilities as well as proposing activities and suggestions   Keyword : Non-Smoking Area, Visitors, PKRS Promosi kesehatan di rumah sakit memainkan peran penting dalam memfasilitasi langkah berhenti merokok di rumah sakit. Rumah sakit tempat berkumpulnya masyarakat, oleh karena itu pentingnya penerapkan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi kesehatan  dari karsinogen dan zat   yang adiktif yang terkandung dalam produk tembakau. Penerapan KTR di RSUD belum berjalan maksimal, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pihak rumah sakit kepada pengunjung dan kurangnya sarana dan prasarana penyampaian infromasi KTR. Upaya - upaya  dapat diterapkan dalam jangka waktu dekat dengan melakukan sosialisasi kepetugas, membuat rencana promosi KTR yang terjadwal serta meningkatkan frekuensi pemanfaatan media sosial. Metode Penelitian adalah kualitatif dengan prioritas masalah dan rekomendasi di Instalasi PKRS Bulan November 2021. Informan penelitian adalah kepala Instalasi dan sekretaris pada Instalasi PKRS dan tehnik pengambilan informan dengan cara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian dapat diidentifikasi masalah yaitu belum optimalnya upaya pengunjung dalam kepatuhan pengunjung menerapkan kabijkan KTR, Belum optimal penerapan edukasi pada kegiatan komunitas,  Belum optimal penerapan edukasi pada pelaksanaan KIE pengobatan dan efek samping obat,  Pelatihan komunikasi efektif untuk petugas nakes dan non nakes belum terlaksana 100 % serta pelaksanaan pomosi kesahatan kuratif belum optimal. Dari masalah yang ada ditentukan prioritas masalah menggunakan Teknik USG (Urgency Serioussnes Growht) yaitu dilakukan pembobotan dan di ranking dari masalah yang ada dan prioritas masalah adalah Belum Optimalnya upaya pengunjung dalam kepatuhan pengunjung menerapkan kabijakan KTR . Alternatif pemecahan masalah melakukan sosialisasi kepetugas, membuat rencana kegiatan rutin dan terjadwal dalam dalam mempromosikan Kebijakan KTR dan dampak rokok, meningkatkan frekuensi pemanfaatan media sosial, melakukan koordinasi dan memilih duta promkes KTR , selanjtunya mendata lokasi dan jumlah sarana media informasi KTR serta mengusulkan kegiatan dan saran tersebut   Kata kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Pengunjung, PKRS

ISNET adalah organisasi jaringan kerja sama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). ISNET didirikan pada tahun 1987 oleh sembilan negara OKI, satu di antaranya adalah Indonesia. Sudah tiga tiga puluh tahun ISNET berjalan tetapi dalam sepuluh tahun terakhirnya Indonesia tidak aktif, bahkan sejak tahun 2007 Indonesia tidak membayar iuran anggota dan berkeinginan untuk keluar dari ISNET. Penting untuk diketahui bagaimana kontribusi dan manfaat yang diperoleh Indonesia dari organisasi tersebut sebagai pertimbangan keanggotaan Indonesia pada ISNET ke depan. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai referensi yang berkaitan dengan ISNET. Metoda yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis kontribusi dan manfaat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Cost Benefit Analysis (CBA) yang dikemukakan oleh Dunn dan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional. Dari kajian diperoleh hasil bahwa manfaat yang diperoleh Indonesia dari ISNET lebih besar dibandingkan dengan kontribusi tahunan. Demikian pula, keanggotaan Indonesia dalam ISNET akan memberikan citra yang lebih baik bagi Indonesia, baik di ISNET maupun di OIC.

Indonesia with seven other countries, namely Bangladesh, China, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, and Thailand are the signatory countries of APSCO Convention, on October 28th, 2005. APSCO is space coopeation organization outside the United Nations system for the Asia Pacific region, initiated by the People’s Republic of  China. To date, from the eight signatory countries, only Indonesia has not ratified yet and has not become a full member of APSCO. This paper examines cost and benefit of the Indonesia membership on APSCO.  The methods used are quantitative and qualitative method.  While the analysis used approaches related to contribution of cost to provided and benefits to be received by Indonesia as well as the national interest mentioned in Presidential Decree No. 64/1999 on Indonesian Membership and Indonesian Government Contributions to International Organizations.  From the study, it was found that by ratifying the Convention and following APSCO activities optimally, the benefits will be receive by Indonesia greater than contribution given to APSCO. Similarry, the joining of Indonesia in APSCO will also provide substansial benefit for the national interest, especially for politic, economic, international peace and security, humanity, and others as well as  enhancing better relationship among countries in the Asia-Pacific region.

Saat ini, LAPAN sedang mengembangkan teknologi roket sipil (roket sonda) untuk dikembangkan menjadi Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang mampu meluncurkan satelit ke orbit rendah (Low Earth Orbit-LEO), sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016–2040. Akan tetapi pengembangan teknologi roket tidaklah mudah, diperlukan alih teknologi melalui kerja sama internasional. Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa: (1) untuk penguasaan dan pengembangan teknologi roket, Lembaga wajib mengupayakan terjadinya alih teknologi; dan (2) Pemerintah wajib mengupayakan alih teknologi melalui kerja sama internasional. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peluang kerjasama Bilateral dengan negara Non MTCR dalam hal ini Pakistan dan Tiongkok untuk memperoleh transfer teknologi di bidang peroketan. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisa dilakukan dengan memetakan Kemampuan Teknologi Peroketan, Kebijakan Politik Luar negeri, dan hubungan kerjasama kedua negara terebut dengan Indonesia. Hasil kajian adalah adanya peluang kerjasama dengan negara non MTCR dalam hal ini adalah dengan Tiongkok.