This research was conducted to answer the problem of "how to develop the career of state vocational school teachers in Makassar City". Thus, this study aims to determine the career development of teachers in the State Vocational School in Makassar City. This research is a descriptive study that provides an overview of Career Development of Vocational School Teachers in Makassar City, with a total sample of 73 people. Data collection techniques used are, observation and questionnaire. Data analysis used is; descriptive statistical analysis. The results of the study showed that the career development of the teachers of State Vocational Schools in Makassar City was still in the less category. While supporting factors, namely; 1) teacher's pedagogic competence, 2) the implementation of duties and responsibilities by the teacher professionally, 3) the teacher focuses on carrying out duties in carrying out the duties and responsibilities, 4) the existence of Subject Teachers' Consultation (MGMP), and 5) availability of adequate facilities and infrastructure . While the inhibiting factors of teacher career development are; 1) MGMP is not routinely carried out 2) MGMP funds are not prepared by the government, 3) unclear workload between functional tasks and administrative duties, 4) absence of regulations, especially legal issues that can protect teachers, 5) promotion does not automatically, 6) school management that is not good, 7) the absence of reward commensurate with teacher performance, and 8) inadequate facilities and infrastructure.

ABSTRAKPendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk dapat memberikan deskriptif secara sistematis, faktual dan aktual terhadap objek yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan secara sistimatis tentang, "Determinan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidrap". Hasil Penelitian Determinan pengembangan sumber daya aparatur adalah komitmen penerapan kebijakan pengembangan aparatur, budaya birokrasi, kharisma pimpinan) dan (penanganan keterbasan kewenangan Pemda, keterbatasan pembiayaan diklat, dominasi kewenangan Bupati dalam pengangkatan, pemutasian, pemberhentian aparatur, dan penataan pola karir aparatur akan menyukseskan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.

ABSTRAKStrategi kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan kemahiran dalam melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparatur dan perubahan sikap mental kejuangan aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan public yang baik kepada masyarakat.Strategi Kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan ketika tidak disertai dengan perencanaan yang komprenhensif, makatidak akan mendukung tingkat kompetensi yang tepat dalam rangka untuk menjamin efektifitas dan efisiensi organisasi, dan juga mengakibatkan implementasi tentang kebijakan perecanaan karier, dan pengembangan karier aparatur pemerintah daerah beberapa kriteria model ideal birokrasi diabaikan. Seperti pengaturan penempatan didasarkan atas kemampuan aparatur, terpenuhinya syarat rekam jejak karier aparatur, dan hubungan organisasi yang bersifat resmi bukan pribadi.