No abstract

ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam praktik, masih terdapat kendala untuk memulihkan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan pendekatan berdasarkan hukum progresif dan hak asasi manusia (human rights based approach). Artikel ini menjawab rumusan masalah yaitu pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum kualitatif melalui pendekatan putusan, regulasi, dan doktrinal, serta pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara narasumber.  Hasil kajian menunjukkan Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menerapkan hukum progresif melalui sita restitusi yang sesungguhnya belum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum ini dilakukan dengan menyita kekayaan terdakwa pada tingkat penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti kerugian terhadap korban. Selain itu, kajian terhadap putusan menunjukkan putusan ini sebenarnya telah memiliki dimensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Namun, terobosan hukum pada putusan masih belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak asasi manusia karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita, maka negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi.Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, hukum progresif, hak asasi manusia. ABSTRACT Human trafficking is a crime that violates human rights. In practice, there are still some obstacles in legal remedies of human rights of the victims of human trafficking that an approach based on progressive law and human rights is needed. This analysis elaborates the formulation of the problem in Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST concerning legal remedies of the human trafficking victims based on progressive legal and human rights approach. The method applied is qualitative legal research through decisions, regulations, and doctrinal procedures, as well as library data collecting on primary and secondary legal materials, along with interviews. The results of the study show that the Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST applies progressive law through the confiscation of restitution which is not yet normatively regulated in the Law on Eradication of Human Trafficking Crimes. Legal breakthrough is made by confiscating the assets of the defendant in the investigation or prosecution level for the victims' compensation. Further, the analysis result of court decisions shows that the decision has already had dimensions based on the human rights approach. But, the legal breakthrough in the declaration still cannot fully guarantee the legal remedies of human rights of the victims if the defendant cannot be able to pay or have no properties to confiscate. In this case, the state is obliged to give back the rights of the victims of human trafficking through compensation. Keywords: human trafficking, progressive law, human rights.

Language disorders are often experienced by children, especially with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Using qualitative descriptive and case study methods, this study examines the language disorder or S-LI (Speech or Language Impairment) on Student X with ADHD. The results of the study show that (1) the language disorders which experienced by Student X are phonology and pragmatic. Phonological impairments are adding phonemes /ŋ/, phoneme omitted, and phoneme changed in some specific words. The pragmatic impairments are difficulties to communicate and to understand speech and most of the time Student X have miscommunication when he made a conversation; (2) language disorder that occurs in the Student X because he has Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) traits and he was born on six month pregnancy (premature); and (3) Student X can be given speech therapy to provide special services such as peer tutors and learning models with repetitive reading techniques and appropriate speech pronunciation. Language disorder that experienced by Student X is a serious problem and should be solved immediately because it can affect the acquisition of other language skills. Moreover, Student X will be difficult to understand the lessons according to the curriculum in the school.Abstrak: Gangguan berbahasa sering dialami anak-anak, khususnya pada penderita Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji gangguan berbahasa atau S-LI (Speech or Language Impairment) pada Siswa X yang menderita ADHD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gangguan bahasa yang dialami Siswa X adalah permasalahan fonologi dan pragmatik. Permasalahan bahasa pada tataran fonologi yang dialami oleh Siswa X, seperti pada penambahan fonem /ŋ/, penghilangan fonem, dan perubahan fonem pada kata-kata tertentu. Gangguan pragmatik yang dialami oleh Siswa X adalah kesulitan untuk berkomunikasi dan memahami ujaran dengan baik serta sering terjadi miskomunikasi pada saat berbicara; (2) gangguan berbahasa yang terjadi pada Siswa X karena ia memiliki ciri Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan terlahir prematur 6 bulan; dan (3) terapi wicara yang bisa diberikan kepada Siswa X adalah dengan memberikan layanan khusus berupa tutor sebaya dan model pembelajaran teknik membaca berulang-ulang serta pengucapan ujaran yang tepat. Gangguan berbahasa pada Siswa X merupakan masalah serius dan harus segera ditangani karena dapat berdampak pada penguasaan keterampilan berbahasa lainnya. Tidak hanya itu, Siswa X akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan sesuai kurikulum di sekolah tersebut.  Kata Kunci: gangguan berbahasa; ADHD; fonologi; pragmatik; terapi wicara

Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Islam melalui Buku Ajar Bahasa Arab “Hayya Nata’allam Al-Lughah Arabiyah”. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mengkaji terhadap referensi-referensi pokok dan sekunder yang sesuai dengan tema pembahasan. Kesimpulan dari kajian ini bahwa Internalisasi nilai-nilai moderasi Islam dalam buku ajar “Hayya Nata’allam Al-Lughah Arabiyah” tertuang dalam satu pembahasan dengan tema at-Tasamuh (toleransi). Di dalamnya, menjelaskan bahwa Islam merupakan agama perdamaian, penuh cinta, dan toleran.

PendahuluanPenggunaan tuturan komisif dapat diamati di dalam sebuah kampanye, yang banyak beredaran di internet atau media sosial. Namun saat ini, seiring dengan perkembangannya, internet mampu melahirkan suatu jaringan baru yang bisa dikenal dengan sebutan media sosial. Sebagaimana yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media onlineyang digunakan penggunanya ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitasnya dan aplikasi yang dimilikinya. Media sosial sangat berpengaruh terhadap kampanye, debat dan blusukan para calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bisa