Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu kerangka hukum (legal framework). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

This study brought up the problems, first, the theoretical foundation of the exchange of regional owned property (BMD) agreements with non-governmental parties that involve assets (land) that are under government control (BMD). Second, juridically, the regulational basis for the exchange agreement serving as the basis for the right to transfer the assets (land) under government control (BMD) can be found in the legislation. In doing such actions, terms and conditions of legislation shall apply as the basis of the validity of the actions which includes the aspects of authority, substance and procedure. Third, another thing that determines the feasibility of government action in exchanging BMD (in the form of land) is the aspect of benefit (doelmatigheid). Keywords: Government contract; exchange; regional property AbstrakPenelitian ini merupakan telaah teoretis dan yuridis terhadap perjanjian tukar menukar barang milik daerah (BMD), terutama tanah, antara pemerintah daerah dengan pihak swasta (non-pemerintah). Permasalahan yang akan dibahas meliputi dasar teoretis, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan kemanfaatan yang berkaitan dengan tukar menukar BMD. Sebagai penelitian hukum maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil telaah ditemukan bahwa kontraktualisasi urusan pemerintahan sudah menjadi praktik lazim, termasuk perjanjian tukar menukar yang melibatkan BMD (tanah) yang berada di bawah penguasaan pemerintah daerah. Perjanjian tersebut dapat ditemukan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut diperbolehkan. Selain kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan (doelmatigheid).

Artikel ini mendeskripsikan bahwa Tiga Gerakan Moral (Gerakan Kembali ke Kebun, Gerakan Hidup Hemat dan Gerakan Desa Aman) yang dicanangkan oleh Pemerintah<br />Daerah bersama komponen-komponen masyarakat adat di Kabupaten Sumba Tengah merupakan hukum adat. Tiga Gerakan Moral sebagai hukum adat didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kaidah, masyarakat, sanksi, dan penegak sanksi. Selain itu, artikel ini juga memberikan argumentasi bahwa Tiga<br />Gerakan Moral sejatinya bertujuan mencapai atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumba Tengah. Hal ini disebabkan karena melalui Tiga Gerakan Moral,<br />Pemerintah bersama masyarakat bermaksud menyelesaikan persoalan mendasar yang ada yaitu kecenderungan mengabaikan penggarapan lahan kebun, kecenderungan<br />menafsirkan nilai budaya secara kurang tepat sehingga bermuara pada gaya hidup hedonistik, serta gangguan keamanan yang masih cukup tinggi.<br /><br /><em>This article argues that the Three Moral Movements (Back to Field Movement, the Safe Village Movement and the Frugal Lifestyle Movement) launched by the local government and prominent figures of traditional community in Central Sumba Regency meets the qualification of customary law. The categorization of the Three Moral Movements as customary law is based on the fact that the movements consist of customary norms, have been implemented among the traditional community members, and equipped with sanctions as well as the law enforcement elements. Additionally, this article also argues that the Three Moral Movements aims to achieve prosperity for the people of Central Sumba. This is because through the Three Moral Movements, the Government along with the community intends to resolve the existing fundamental problems, which are the tendency of ignoring the cultivation of idle fields, the tendency to mistakenly interpret cultural values that leads to a hedonistic lifestyle, as well as significant security issues.</em>

BUMDes dibentuk untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa. Namun masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang BUMDes. Berdasarkan hal tersebut, tim Dosen CoRRDev melaksanakan kegiatan sebagai tugas dosen di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah pemahaman masyarakat tentang aspek hukum dan peraturan yang mengatur tentang BUMDesa dan juga dibahas aspek-aspek pengelolaan BUMDesa yang baik. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan media online diikuti oleh  peserta dari unsur pelaku BUMDes, masyarakat Desa, dan juga perangkat Desa.  Penyuluhan yang diberikan memberikan implikasi pada evaluasi tata Kelola BUMDes yang selama ini dilakukan oleh masing-masing peserta. Kegiatan ini juga dirasakan memberi manfaat berupa pengetahuan tambahan bahwa ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes terkait dengan jenis BUMDes.

Since the 2004, election of the president and vice president made directly by the people. Normatively, Indonesia has been striving for election of the president and vice president are more democratic, as reflected through the freedom and the involvement of a political party or coalition of political parties contesting the election to carry the presidential and vice presidential candidates meet all the requirements specified in the legislation. However, in practice the presidential election in 2004  and 2009, found several problems. This paper is intended to identify a number of election issues, once initiated the implementation of a formula for the realization of a more democratic election and aspirative.