This study starts with two questions: why is the literacy of 15-year-old Indonesian students low, and how does this compare with other countries? This study aimed to examine the literacy policies in Singapore, Malaysia, and Indonesia and discuss the strategic policies to improve literacy in each country. The qualitative comparative research method was employed to acquire a comprehensive understanding of the literacy policies in these three countries. According to the findings, Singapore, Malaysia, and Indonesia each have distinct literacy policy trends. The context of each country’s education system and language affects the government’s literacy policies: Singapore emphasises industrialisation; Malaysia refers to its multi-ethnic life; Indonesia reflects the 2013 curriculum. Meanwhile, the National Library Board (NLB; Singapore), the Malaysian National Literacy Agency (Malaysia), the Language and Book Development Agency, as well as the Archive and Library Agency (Indonesia) contribute to the implementation and commitment of these literacy policies. As part of their programme implementation, each institution has a literacy activity.

Kebanyakan penelitian tentang literasi terfokus pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Tidak banyak penelitian yang membahas terkait budaya literasi di lembaga pesantren. Dan sejauh ini, masih belum ada penelitian yang membahas terkait evaluasi budaya literasi di pesantren menggunakan Programme for International Student Assessment (PISA). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi dan relevansi metode PISA sebagai alat penilai budaya literasi di pesantren. Melalui studi pustaka - dengan sumber-sumber terkini yang relevan - penelitian ini menemukan bahwa, budaya literasi di pesantren telah mengakar dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Namun, hal ini jarang diteliti karena term literasi kerap diidentikkan dengan pendidikan di lembaga pendidikan umum. Untuk menilai kentalnya budaya literasi di pesantren, metode PISA paling komprehensif dan ketat untuk menilai kinerja, menterjemahkan, mengambil sampel dan mengumpulkan data tentang santri, keluarga, dan faktor kelembagaan yang dapat membantu menjelaskan perbedaan kinerja dan keterampilan literasi mereka. Penulis berargumen bahwa PISA memiliki relevansi untuk menilai budaya literasi di pesantren. Dalam hal ini, domain literasi membaca dalam PISA dapat dijadikan istrumen penilaian budaya iqra’, hifdz, bandongan, sorogan, mushawarah, muthala’ah, bahtsul masail dan lain sebagainya. Penelitian ini dapat dijadikan penegas bahwa begitu kentalnya budaya literasi di pesantren yang selama ini kerap luput dari perhatian.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi. Namun, korupsi masih menjadi salah satu problem krusial di negeri ini. Maka, ide menginternalisasikan nilai dan sikap antikorupsi dalam pendidikan adalah langkah responsif. Transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan tata nilai lainya akan efektif melalui dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis internalisasi pendidikan antikorupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa di TK Al Amin Klampis Bangkalan. Adanya kurikulum pendidikan antikorupsi ini sangat berperan dalam membentuk moral siswa, karena pendidikan antikorupsi menjadikan siswa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berargumen, bahwa pendidikan antikorupsi dapat dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai moral kepada peserta didik sejak usia dini.

Studi-studi tentang radikalisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu (baik sengaja ataupun tidak sengaja) telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan membutuhkan wawasan keilmuan berbasis deradikalisasi preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis deradikalisasi materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surabaya. Melalui studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa, strategi dalam mencegah tumbuhnya paham radikalisme di kalangan siswa SMP adalah dengan redesain materi PAI yang dimulai dengan pembenahan kurikulum, rekonstruksi pemahaman guru, aktualisasi pembelajaran inklusif dan telaah ulang sumber belajar. PAI berwawasan multikultural dapat menjadi solusi dalam menanamkan kesadaran pada siswa akan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, guru akan menjadi aktor utama dalam proses deradikalisasi. Sebagai pendidik, tugas guru tidak hanya sebagai penyalur ilmu pengetahuan, namun juga harus dapat menjadi teladan kepada anak didik, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, meski materi PAI telah didesain ulang, teladan menjadi hal yang sangat diperlukan.

Penelitian ini berupaya mengkaji dan menganalisis kemampuan pengelola usaha di sektor UMKM dalam mempertahankan usahanya melewati masa Pandemi Covid 19 melalui pendekatan enterprise syariah, yang merupakan strategi pengelolaan usaha berkelanjutan. Penelitian ini mengambil 124 pelaku yang menerapkan prinsip syariah sebagai budaya usaha secara purposive sampling melalui penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad Murabahah, Akad salam, Akad  Istishna dan kemaslahatan secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan keunggulan bertahan pada UMKM. Koefisien determinasi menunjukkan indikator akad murabahah, salam, istishna dan kemaslahatan secara simultan memberikan kontribusi terhadap keunggulan pelaku usaha untuk bertahan di masa pandemi sebesar 26%. Secara parsial seluruh indikator standart syariah entreprise berpengaruh terhadap usaha pelaku UMKM mempertahankan usahanya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akad Murabahah yang berorientasi pada harga pokok dan keuntungan yang diambil dapat dipahami dan diterima oleh konsumen. Demikian pula pada aspek akad salam  yang berorientasi pada pengelolaan produk dan bahan yang dijual, akad istishna yang diberikan dan diterima oleh konsumen sebagai suatu kewajaran dan memberikan kepuasan, serta aspek kemaslahatan, yakni perhatian pengelola usaha pada kesejahteraan konsumen dan masyarakat sekitar secara parsial berpengaruh terhadap keunggulan pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid 19.