Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memiliki fungsi pengalih resiko. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen. Permasalahn dalam penelitian ini yaitu Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen dan memahami pertimbangan hakim pada perkara putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis  normatif. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah dalam penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor yang bertentangan dengan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Hak-hak konsumen dilindungi oleh  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen termasuk melindungi dari adanya perilaku negatif dari pelaku usaha. Selanjutnya Pertimbangan Hakim dalam Putusan mengacu pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Kemudian dalam pertanggung jawaban pelaku usaha telah dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha sehingga hak- hak konsumen tidak terpenuhi.

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sandangdan pangan, manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untukmemberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atastanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Bahwa rumah tinggaldiperlukan masyarakat, maka tanah digunakan sebagai rumah tinggal dari status HakGuna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitianini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu pendekatanyang menitik beratkan pada pengumpulan data dari studi lapangan sebagai data utama danstudi kepustakaan sebagai data pelengkap. Adapun hipotesa dari penulis adalah perihalpelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah seringditemuinya pemohon yang mendaftarkan peningkatan dengan berkas yang kurang lengkapdikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses tersebut sehingga menunda prosespeningkatan hak dan membutuhkan waktu yang lama. Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Land is a very important factor in people's lives. In addition to clothing and food, humansalso need land as their residence. To provide legal certainty and guarantee ownership ofland to holders of land rights, they must have evidence called certificates. Whereas aresidence is needed by the community, the land is used as a residence from the status ofBuilding Use Rights to become Ownership Rights for the residence. The problem examinedin this study is how to implement an increase in Building Use Rights to Property Rights forresidences in the Karawang Regency Land Of ice? and what are the conditions that must bemet in registering an increase in the Right to Build into Ownership Rights for residences?In connection with these problems, this study aims to determine the implementation of theincrease in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang RegencyLand Of ice. The method of approach used in this study is empirical juridical, which is anapproach that focuses on collecting data from field studies as the main data and librarystudies as supplementary data. The hypothesis of the author is that regarding theimplementation of the Improvement of Building Rights to Ownership Rights, it is often thecase that an applicant registers an increase with an incomplete file due to lack ofknowledge related to the process, thus delaying the process of increasing rights and takes along time. Keywords: Increased Rights, Building Rights, Ownership Right

Tingginya nilai upah minimum regional Kabupaten Karawang memicu banyaknya keinginan angkatan kerja untuk bekerja di sektor industri sebagai pekerja perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Karawang. Desa Klari sebagai salah satu desa yang terletak di Kabupaten Karawang turut mengalami laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat didominasi dengan para pendatang dari luar Karawang yang berkeinginan bekerja di sektor tersebut. Hal itu dianggap sebagai peluang usaha terutama di bidang kuliner bagi beberapa pihak, karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat di Karawang, sehingga mendorong banyaknya produk makanan yang diproduksi melalui UMKM. Namun pada kenyataannya banyak wirausahawan (UMKM) yang belum mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap merk produk makanannya yang mana memunculkan polemik untuk menjaga orisinalitas produk mereka sebab mulai banyaknya produk makanan tiruan, sehingga harus diberikan pemahaman kepada mereka. Metode pengabdian yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (APR) dengan cara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mammpu membuat rencana dan melakukan tindakan nyata. Diharapkan dengan pemberian pemahaman atas pentingnya pendaftaran merk dagang tersebut, dapat menjaga orisinalitas produk ketika terjadi persaingan usaha dengan produk yang sama Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merk Dagang, Masyarakat. The high value of regional minimum wages in Karawang Regency has triggered the desire of the workforce to work in the industrial sector as company workers domiciled in Karawang Regency. Klari Village as one of the villages located in Karawang Regency has also experienced a rapid population growth rate dominated by migrants from outside Karawang who wish to work in this sector. This is considered as a business opportunity, especially in the food sector, for several parties, due to the high level of public consumption in Karawang, thus encouraging the number of food products produced through a.k.a UMKM. But in fact, many entrepreneurs do not yet know the form of legal protection for their food product brands, which raises a polemic to maintain the originality of their products because there are many counterfeit food products, so they must be given an understanding. The service method used is Participatory Rural Appraisal (APR) by jointly analyzing life problems to increase community knowledge so that they can make plans and take real action. It is hoped that by providing an understanding of the importance of trademark registration, it can maintain product originality when there is business competition with the same product. Keywords: Legal Protection, Trademark, Society

Abstrak Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya perjanjian utang piutang. Dari masyarakat kelas atas sampai kelas bawah pernah melakukan perjanjian utang piutang untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang mengandung resiko bahwa adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi. Kasus wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian utang piutang membawa masalah baru manakala kreditor yang merasa dirugikan melaporkan debitor kepada pihak kepolisian karena ketidakmampuannya membayar utang. Debitor harus mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman pidana karena masalah perjanjian merupakan masalah hukum perdata yang jika terjadi permasalahan harus diselesaikan dengan jalur perdata pula. Lokasi dilakukannya penelitian ini yakni di beberapa wilayah Kabupaten Karawang dan Polres Karawang sebagai tempat dalam memperoleh data-data terkait kasus wanprestasi utang piutang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan cara melakukan observasi, catatan lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait di lokasi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap debitor wanprestasi apabila debitor pada saat melakukan negosiasi sebelum tercapainya kesepakatan melakukan tipu daya seperti nama palsu ataupun martabat palsu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Kemudian pola penyelesaian sengketa yang ideal dalam sengketa utang piutang adalah melalui negosiasi agar tercapainya win-win solution. Kata Kunci : Debitor, Perjanjian, Wanprestasi.

Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang DasarRepublik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayahPapua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikapyang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuahpesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selaludilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalammenangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang TeknisPenanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasihambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Padapenelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitiandengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalampenelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode studikepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logikadeduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategidengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan kerassecara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampuditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsippenanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mamputerpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dankesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed inaccordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (eitherPapua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. TheGovernment of the Republic of Indonesia really understands a message of theconstitution and ef orts to reform are always being made. This study aims to measurethe security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in termsof Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcomeobstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used ajuridical approach, namely conducting research in the field. The type of research usedby the writer in this research is descriptive research using literature study methods andfield studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carryingout a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuanseparatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of publicsupport, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can befulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice oflaw enforcement in the form of a hard approach Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade