Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul

Abstract

This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life. Keywords: e-government, public service, farmer community, limitations

ULAS: Ketercapaian Pelayanan Publik yang Efektif Berbasis Digital di Kota Surakarta

“…Berdasarkan tujuannya, penyelenggaraan layanan publik online harus memberikan kemudahan akses, kecepatan dalam memperoleh informasi layanan publik, dan menjamin keakuratan informasi layanan publik sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional BAB I poin c. Menurut penelitian Wicaksono (2018), ketidakmampuan masyarakat mengakses teknologi secara mandiri saat mengikuti penyelenggaraan layanan publik online merupakan bentuk ketidakefektifan layanan publik online. Ketidakefektifan layanan publik online ditemukan dalam penelitian Japami dan Eriyanti (2019), bahwa program layanan administrasi kependudukan online tidak berjalan efektif karena belum mencapai tujuannya yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat.…”

Analisis Faktor Penerimaan Layanan e-Government dengan Menggunakan Model UTAUT2 dan GAM di Kabupaten Gunungkidul

“…Masyarakat Gunungkidul juga telah memasuki fase masyarakat digital dengan ditandai tersedianya jaringan internet di seluruh wilayah se-Kabupaten Gunungkidul dan telah tersedianya Sistem Informasi Desa dalam platform website di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Gunungkidul [17].…”