Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil

Mulyati, Etty

doi:10.23920/jbmh.v1n1.4

Cited by 11 publications

(12 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kosongnya peraturan tentang buy back guarantee berdampak pada konsekuensi hukum bahwa akta buy back guarantee hanya sebagai pelengkap dari berbagai macam akta penjaminan yang telah ada dan memiliki kekuatan eksekutorial seperti hak tanggungan dan fidusia. Implikasi hukum buy back guarantee dikhawatirkan dapat melemahkan posisi kreditur terhadap harta benda penjamin dalam pelaksanaan isi akta apabila terjadi wanprestasi (Mulyati, 2016). Akta buy back guarantee seharusnya berimplikasi hukum seperti akta jaminan lainnya.…”

Section: Status Hukum Perjanjian Buy Back Guarantee Yang Diperoleh Ba...unclassified

Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank

Tyas

Sukarmi

Audrey

2022

JIPPK

View full text Add to dashboard Cite

This study analyzed the contract disputes in the Supreme Court Decision Number 1013K/Pdt.Sus-Pailit/2016 and the legal status of the buy-back guarantee agreement obtained from the bankrupt developer. This study used a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The contract dispute in the Supreme Court Decision Number 1013K/Pdt.Sus-Pailit/2016 related to submitting several claims based on the buy-back guarantee agreement between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. as a creditor with PT. Rizky Jaya Sentosa Ladang was the developer who was declared bankrupt when the debtor defaulted. The legal status of the buy-back guarantee agreement obtained by the bank from the bankrupt developer remained binding on the parties who have agreed. The contents of the buy-back guarantee agreement remained valid as law for the parties because one of the bankrupt parties was not included in the conditions for the termination of engagements and agreements.

show abstract

Section: Status Hukum Perjanjian Buy Back Guarantee Yang Diperoleh Ba...unclassified

Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank

Tyas

Sukarmi

Audrey

2022

JIPPK

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Perjanjian atau perjanjian antara para pihak yang mengharuskan pihak tersebut untuk membayar kembali hutang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masingmasing pihak antara bank dan debitur (Mulyati, 2016). Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kreditapabila bank telah memperoleh keyakinan tentangkelayakan usaha dan nasabahnya (Hamzah, 2019).…”

Section: Iunclassified

Penanganan Kredit sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ll/POJK.03/2020 di PT BPR Saptacristy Ut ama

Perrnana¹,

Budiartha

Ujianti

2021

JKH

View full text Add to dashboard Cite

The spread and growth of the Corona Virus in Indonesia directly and indirectly affect the performance and the capacity of micro, small, as well as medium business debtors. Therefore, it may undermine bank performance and financial system stability, thereby affecting economic growth. Based on these considerations, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) issued the Financial Services Authority regulation number 11 /POJK/03/2020 which regard National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the impact of Corona Virus Disease 2019. The purpose of this research is to find out how the Financial Services Authority's policies are in dealing with bad credit due to Covid-19. The research method that carried out in this scientific paper is the empirical method, namely legal research based on actual conditions in the field. The results of this research are the things that have not been regulated in the credit agreement can be changed and or added by using an additional agreement or addendum. In the Financial Services Authority Implementation Regulation No. l l/POJK.03/2020, the Financial Services Authority requires every bank to formulate guidelines to designate debtor's affectively the spread of Coronavirus Disease 2019. Each bank will have different policies for handling the credit of its debtor's.

show abstract

“…Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. (Mulyati, 2016).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Pencatatan Keuangan Digital Menggunakan Aplikasi PINTERUSAHA.ID Pada Symphony Coffee Bandung

Prasetyo

Dialysa

Susanto

2021

dbe

View full text Add to dashboard Cite

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pembenahan secara maksimal pada sistem keuangan manual dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan dari pinterusaha.ai yang dibangun oleh wellcode.io pada Symphony Coffee Bandung. Program pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk pelatihan dan juga pendampingan setelah adanya username dari pinterusaha.ai untuk pembekalan pencatatann keuangan secara digital kepada pelaku usaha. Pengabdian kepada masyarakat ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengatur pencatatan keuangan secara digital dan berujung pada pembenahan keuangan agar lebih jelas dalam mengetahui omzet yang diperoleh. Masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah dengan menggabungkan keuangan secara pribadi dengan pendapatan usaha yang diperolehnya. Hal ini sangat mempengaruhi perencanaan keuangan pada periode selanjutnya. Target luaran yang akan dicapai yaitu berupa publikasi dalam jurnal dan Peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha. Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ialah dengan adanya aplikasi pencatatan keuangan maka akan tercipta keseimbangan dari pencatatan keuangan pada bisnis tersebut. Adanya aplikasi ini, pelaku usaha akan dengan mudah merinci apa yang menjadi pengeluaran, berapa omzet yang didapat, dan akhirnya akan dapat melihat rekapan yang disini berarti sebagai laporan yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk menganalisis laporan keuangan secara sederhana demi tercipta strategi pengembangan kedepan.

show abstract

Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil

Cited by 11 publications

References 0 publications

Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank

Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank

Penanganan Kredit sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ll/POJK.03/2020 di PT BPR Saptacristy Ut ama

Implementasi Pencatatan Keuangan Digital Menggunakan Aplikasi PINTERUSAHA.ID Pada Symphony Coffee Bandung

Contact Info

Product

Resources

About