Implementing the Sendai Framework for disaster risk reduction 2015–2030: Disaster governance strategies for persons with disabilities in Taiwan

Lee, Hsiang‐Chieh; Chen, Hongey

doi:10.1016/j.ijdrr.2019.101284

Cited by 18 publications

(17 citation statements)

References 15 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Oleh karena itu, guru memiliki peran strategis dalam rangka pembentukan informasi dan pengertian mengenai bentuk, antisipasi beserta konsekuensi dari peristiwa bencana. Sehingga tidak berlebihan jika (Lee & Chen, 2019) menyampaikan bahwa sekolah menjadi prioritas dalam pelaksanaan manajemen bencana, termasuk di dalamnya Taman Kanak Kanak (Lee & Chen, 2019).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Pengaruh Buku Cerita Bergambar terhadap Pengetahuan Manajemen Bencana Anak

Solfiah

Risma

Hukmi

et al. 2020

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bermaksud membuktikan adanya pengaruh buku cerita bergambar berkaitan dengan pengetahuan manajemen bencana anak. Adapun metode penelitiannya merupakan eksperimen dengan bentuk quasi eksperimental design. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling dengan jumlah 48 anak yang berada pada usia 5-6 tahun. Data pengetahuan manajemen bencana anak dikumpulkan dengan menggunakan tes pengetahuan tentang manajemen bencana. Adapun hasil dari studi ditemukan pengaruh buku cerita bergambar berkenaan dengan pengetahuan manajemen bencana pada anak. Dengan nilai thitung= 25,790 dan probabilitas sig t= 0,000. Buku cerita bergambar memberikan pengaruh terhadap pengetahuan manajemen bencana pada anak sebesar 55,94%. Kebaruan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pentingnya memperkenalkan manajemen bencana kepada anak usia dini melalui sumber bacaan yang memiliki gambar sehingga pesan yang terdapat pada buku tersebut dapat tersampaikan dengan baik.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Pengaruh Buku Cerita Bergambar terhadap Pengetahuan Manajemen Bencana Anak

Solfiah

Risma

Hukmi

et al. 2020

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…In the Philippines, disaster management started from a purely disaster response approach by focusing on the provision of assistance or intervention during or immediately after a disaster [83]. However, in an effort to improve these practices, the Philippines passed Republic Act 10121 (RA 10121) also known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act in May 2010 to provide for a strong legal and institutional basis for disaster risk reduction and management (DRRM) in the country.…”

Section: Disaster Management In the Philippinesmentioning

confidence: 99%

“…The bottom up approach of VAF can be implemented and make local government units accountable to strengthen the disaster risk management and governance. In addition, each LGU can implement a constant dialogue with communities, especially those living in risk-prone areas, conduct awareness programs, design and implement relevant disaster governance plans [8,83], and carry out capacity building activities. The outcomes of these activities could lead to the shifting of focus in making strategies from the traditional reactive actions of disaster response and recovery to more proactive actions of risk reduction, preparedness, and mitigation [42].…”

Section: Disaster Management In the Philippinesmentioning

confidence: 99%

“…Furthermore, having this set-up, the local government units can implement a constant dialogue with communities, especially those living in risk-prone areas, to make them fully aware of the hazards they are exposed to and how they can best prepare for them. Active roles can also be assigned to all stakeholders and encourage even those vulnerable such as those persons with disabilities to participate in the development of policies that will affect them, including disaster risk evaluation and the design and implementation of relevant disaster governance plans [83]. The VSD serves as an effective vehicle for facilitating vulnerability assessment comparisons [86] and allows all indicators to be viewed at one time, which is also discussed in the work of Tuler et al [87].…”

Section: The Role Of the Household And The Government In Reducing Vulmentioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Development of Vulnerability Assessment Framework for Disaster Risk Reduction at Three Levels of Geopolitical Units in the Philippines

et al. 2020

View full text Add to dashboard Cite

This study developed a comprehensive framework for vulnerability assessment as a tool to measure vulnerability at three levels of geopolitical units in the Philippines. This is a comprehensive multi-disaster framework that can provide information to a decentralized type of government system like the Philippines. The vulnerability assessment framework (VAF) that has been developed was anchored upon the IPCC model and used the integration of community-based monitoring system (CBMS) data, expert inputs, and a series of community-based activities such as consultative fora, focus group discussions, workshops, and risk reduction immersion activities. The developed VAF for the assessment of vulnerability indices (VIs) is a system framework composed of a vulnerability scoping diagram (VSD) and an expanded vulnerability assessment model (VAM). The VSD is composed of three dimensions (e.g., exposure, sensitivity, resiliency), seven identified hazards, with 26, 27, and 29 sub-indicators for household, barangay, and municipal levels, respectively. Measuring vulnerability can be an effective strategy for assessing the potential impact/s of natural disasters on society. The continuous occurrence of natural disasters in the Philippines requires enhancement of public understanding of vulnerability. This would provide transparent understanding and enhance community competency leading to the development of methodologies and tools to assess various factors and indicators of vulnerability. The information extracted from using the VAF and VSD are helpful to the local government units, especially in preparing budgets, strategies, and programs for disaster risk reduction.

show abstract

“…Seseorang dengan keterbatasan fisik akan mengalami hambatan maupun gangguan untuk turut serta dalam partisipasi maupun merasakan fasilitas publik yang ada di lingkungan sekitar. Partipasi dalam hal ini adalah partisipasi yang tidak diskriminatif, partisipasi yang tidak diskriminatif berarti bahwa penyandang disabilitas berhak atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang lain (Lee & Chen, 2019). Disabilitas tidak hanya dari yang sejak lahir namun juga korban bencana alam atau terkena penyakit kemudian mengalami gangguan untuk melakukan kegiatan baik fisik maupun mental yang terdiri dari tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, dan tuna ganda atau komplikasi bentuk bentuk gangguan (Aflikhah, 2017).…”

unclassified

Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)

Wulansari

Prabawati²

2021

Publika

View full text Add to dashboard Cite

Ketersediaan aksesibilitas digunakan untuk mencapai kemudahan dan kesejahteraan bersama terlebih bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang memadai sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk dapat merasakan kemudahan tanpa adanya rasa diskriminasi sesama pengguna fasilitas. Bangunan publik seperti Stasiun Kereta Api nampaknya dapat menjadi perhatian penting dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin, yaitu tingkat kepatuhan ketentuan yang berlaku, adanya kelancaran rutinitas dan tidak ada masalah, dan aspek terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stasiun Malang Kota Baru telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa toilet dengan tanda-tanda/signage, ramp/tangga landai, dan pos kesehatan. Namun terdapat aksesibilitas yang belum diberikan yaitu tempat parkir khusus disabilitas, ruang tunggu khusus difabel, elemen pada tangga landai disabilitas, tangga landai/ramp yang maksimal dengan kemiringan 10°, teras stasiun pada pintu masuk yang masih terdapat lubang/cekukan, dan belum menyediakan tangga khusus untuk naik atau turun kereta untuk difabel. Saran dari penelitian ini adalah penyediaan aksesibilitas lebih dimaksimalkan agar dapat memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan di stasiun sebagaimana hak mereka atas kesamaan perlindungan sebagai penyandang disabilitas. Kata Kunci: Implementasi, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas. The availability of accessibility is used to achieve mutual convenience and welfare especially for people with disabilities. Adequate facilities are very important for people with disabilities to able for experience convenience without a sense of discrimination among facility users. Public buildings such as as Railway Stations seem to be an an important concern in providing accessibility to facilities for people with disabilities. This research uses the criteria for measuring the success of implementation according to Ripley and Franklin, namely the level of compliance with applicable regulations, the existence of a smooth routine and no problems, and aspects of the realization of the desiredperformance and impact. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. This research uses data collection techniques with literature study. The results showed that Malang Kota Baru Station had provided facilities for people with disabilities in the form of toilets with signage, ramps, and health post. However, there is accessibility that has not been given, namely a special parking area for people with disabilities, a special waiting room for people with disabilities, elements on the ramps for people with disabilities, a ramp with maximum inclination of 10°, the station terrace at the entrance that still has a hole, and has not provided a special ladder to climb or get off the train for people with disabilities. The suggestion of this research is that the provision of accessibility is maximed so that it can make it easier for people with disabilities to carry out activities at the station as their right to equal protection as people with disabilities. Keyword: Implementation, Accessibility, People with Disabilities.

show abstract

Implementing the Sendai Framework for disaster risk reduction 2015–2030: Disaster governance strategies for persons with disabilities in Taiwan

Cited by 18 publications

References 15 publications

Pengaruh Buku Cerita Bergambar terhadap Pengetahuan Manajemen Bencana Anak

Pengaruh Buku Cerita Bergambar terhadap Pengetahuan Manajemen Bencana Anak

Development of Vulnerability Assessment Framework for Disaster Risk Reduction at Three Levels of Geopolitical Units in the Philippines

Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)

Contact Info

Product

Resources

About