Malaise dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang, 1929–1942

Abstract

This is an article on economic history, particularly on the economic growth of Palembang's Uluan local elites. But the main focus of the article is to understand and interpret other phenomenon that appeared as the product of that economic growth; its social-cultural implications that was present as a social reality of those economic conditions. It focuses on the creation of emblems of symbolic power in its political and economic manifestations. The emblems of economic wealth is seen as a symbol. As a symbol, this emblem represented meanings with several important functions, not merely as material collection, but also through a sociocultural lense; as the effort to create and contest with its peers or as an asimilative or adaptive process and a process of resistance to other groups that are 'above' its structure. The symbolic emblems of local power changed during the depression era of 1929. In a period where significant amount of wealth was lost, the uluan Palembang bucked the trend and appeared as new money (orang kaya baru) with all their new atributes of wealth. AbstrakTulisan ini sejatinya adalah bentuk lain dari sejarah ekonomi, tentang pertumbuhan ekonomi para elit lokal di Uluan Palembang. Namun titik berat kajiannya adalah suatu usaha untuk melihat dan menafsir fenomena lain sebagai ekses dari pertumbuhan ekonomi tersebut, yakni implikasi sosial budayanya, yang hadir dalam realitas sosial dari sebuah kondisi ekonomi tersebut. Kajian utamanya adalah membicarakan penciptaan lambang-lambang kuasa simbolik, baik politis maupun ekonomisnya. Oleh karena itu lambang kekayaan ekonomi dipandang sebagai suatu simbol. Sebagai simbol, lambang ini merepresentasikan makna dengan memiliki beberapa fungsi penting, tidak saja sebagai pemupukkan materi semata, yang berfungsi membedakan diri, namun juga dapat dimaknai secara sosio-kultural, sebagai usaha konstelasi dan kontestasi pada entitas "sejajarnya" atau usaha reposisi asimilatif dan proses adaptatif sekaligus resistensif pada entitas lain yang ada "di atas" strukturnya. Lambang-lambang kuasa simbolik para penguasa lokal ini kemudian mengalami perubahan, terutama ketika mendapat tempatnya pada masa malaise, depresi ekonomi tahun 1929 yang dianggap penurunan kemakmuran, namun tidak di uluan Palembang karena penguasa lokal mampu tumbuh dan muncul sebagai orang-orang kaya baru dengan berbagai atribut kemakmurannya. PengantarPedalaman Palembang, secara politis dikenal dengan istilah wilayah uluan, sebagai sebuah dikotomis dari wilayah iliran, ibukota Palembang. Uluan Palembang dianggap wilayah "taklukan" dari penguasa di iliran, namun menariknya uluan merupakan tanah yang masih memiliki kekuatankekuatan otonom dan merdeka. Palembang sebagai daerah pusatnya hanya butuh sebuah "pengakuan" saja, dan uluan-uluan itu "mengakui" dalam bentuk konsep ritual milir sebah. Sekali-sekali, terutama sekali setahun dalam bulan ramadhan, menjelang lebaran, milir sebah, mengilir datang ke pusatnya di Palembang, sambil membawa barang-barang upeti gegawaan, hasil bumi daerah uluan, untuk dip...

Pasar 16 Ilir: Ruang Perdagangan di Kota Palembang Awal Abad 20

“…Sebagai bagian dari ekonomi global yang dikuasai penjajah, maka Palembang juga merasakan dampak negatifnya. Ekspor-impor menurun secara drastis (Irwanto, 2018). Meskipun begitu, kegiatan jual-beli di Pasar 16 Ilir tetap berlangsung karena produk yang diperjualbelikan bukan hanya produk bernilai ekspor, namun juga kebutuhan sehari-hari.…”

Inheritance of Past Marga’s Social Life in South Sumatra to Current Development

“…This model, however, is ineffective since the pesirah's role as head of the marga's council remains significant. [13] The Netherlands, on the other hand, published the marga'sordonatie in 1915, which granted the marga's more autonomy within the context of ethical politics. Even in the Dutch decentralization study at the time, the marga's community's participation in decision-making was becoming increasingly limited.…”

“…The Marga Cempaka in Onderafdeeling Komering-Oeloe, led by Pangeran Mohammad Saleh, is an unusual case since he not only acts as a great man and a rich guy for his marga. [13] Pangeran Mohammad Saleh, on the other hand, was able to carry out retributive populist activities, such as erecting modern marketplaces in the dusun of Cempaka and Campang Tiga, as well as offices and marga halls. Pangeran Mohammad Saleh also established a local rubber factory through trading links with D. J. G. Van Setten, a Dutch agricultural expert.…”

Perubahan Birokrasi Marga Wilayah Musi Ulu Di Afdeeling Palembangsche Bovenlanden 1906-1942

“…Sebab, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan, berganti menjadi pengontrolan yang lebih mendekat. Seorang controleur sebagai kepala pemerintahan Belanda yang paling rendah pada tingkat onder afdeeling, yang sebelumnya kalau berurusan dengan pasirah lewat perantara demang atau asisten demang, namun sejak berlakunya desentralisasi, controleur berhubungan langsung dengan pasirah sebagai kepala marga karena penghapusan sistem district dan onder district di daerah onderafdeeling tersebut (Irwanto, 2018).…”