Menelaah Koperasi Era Omnibus Law

Abstract

Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Modernisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengacu para aspek-aspek dalam koperasi yaitu dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, dalam pada itu sinergitas antar element yang tekait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) harus turut menumbuhkan usaha usaha koperasi. Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Dalam era globalisasi bersaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase officialisasi tetapi sudah harus pada fase otonom. Kebijakan-kebijakan modernisasi era omnibus law harus didasarkan pada semangat menumbuhkan kesadaran berkoperasi dengan kualitas sember daya manusia yang mumpuni, semangat sinergitas usaha koperasi dengan entitas bisnis lainnya dan semangat otonomi koperasi dengan meminimalisasi unsur-unsur politik - kekuasaan dalam pengembangan koperasi.

Analisis Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Kinerja Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya

“…Koperasi yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan pengentasan dan menjadi pendorong diversifikasi ekonomi dalam negeri. Koperasi merupakan usaha bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga (Suryokumoro & Ula, 2020).…”

Pendirian Koperasi Produsen Bagi Small Medium Enterprises in Culinary Di Kota Surabaya

“…Oleh karena itu, pemerintah berupaya maksimal dengan mengucurkan bantuan berupa pembiayaan dana kepada UMKM salah satunya melalui koperasi yang anggotanya terdiri dari para UMKM. Koperasi sebagai wadah keuangan non bank dengan akses yang mudah memberikan pendanaan kepada UMKM yang membutuhkan modal cepat, tanpa agunan dan menghindari bunga walaupun dalam praktiknya koperasi menerapkan bunga dalam simpanan maupun pinjaman namun bunga tersebut akan dikembalikan dalam bentuk SHU pada anggotanya (Suryokumoro & Hikmatul Ula, 2020). Menurut Siregar (2020), prinsip koperasi di Indonesia terdiri dari keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.…”

Effectiveness of the implementation of service retribution collection at the Parungkuda semi-modern market, Sukabumi Regency

“…The market is a forum for community activities in conducting trade (Ratnasabapathy et al, 2021); (Guha et al, 2021); (Hoekman & Sabel, 2021). Until now, the market is considered the basic foundation of the economy in a region and is a reflection of the people's economy (Suryokumoro & Ula, 2020); (Zhang et al, 2021); (Williams, 2021); (Saleh et al, 2020); (Velenturf & Purnell, 2021).…”