Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Modernisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengacu para aspek-aspek dalam koperasi yaitu dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, dalam pada itu sinergitas antar element yang tekait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) harus turut menumbuhkan usaha usaha koperasi. Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Dalam era globalisasi bersaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase officialisasi tetapi sudah harus pada fase otonom. Kebijakan-kebijakan modernisasi era omnibus law harus didasarkan pada semangat menumbuhkan kesadaran berkoperasi dengan kualitas sember daya manusia yang mumpuni, semangat sinergitas usaha koperasi dengan entitas bisnis lainnya dan semangat otonomi koperasi dengan meminimalisasi unsur-unsur politik - kekuasaan dalam pengembangan koperasi.

No abstract

Mining companies have the potential to violate human rights in conducting their business activities. The United Nations has issued Guide Line Principles in the business and human rights which essentially implements the principle of protection, respect and remedy of human rights issues. In the un-guidelines there is a company's obligation to conduct a human rights due diligence related to the business to be undertaken. Due diligence which is the obligation of the company must be followed by a human rights audit to ensure that due diligence works. This paper aims to analyze the importance of human rights audit on mining companies in Indonesia considering that in Indonesia there is still no comprehensive regulation in response to the UN Guidelines, so that the policies and implementation of human rights audit are limited and sectoral. With a conceptual and comparative approach, a legal comparison of the implementation of the existing human rights audit in the field of fishery industry in Indonesia is conducted. The human rights audit is the responsibility of the state to ensure that the mine does not violate due diligence. Human rights audit also serves as a performance report, especially in implementing responsibility to respect human rights. Human rights audit can be con ducted periodically along with annual reports by mining companies.

Adanya utang luar negeri dalam era globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemberian bantuan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengunaan luar negeri sangat penting. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ungensi pengawasan utang luar negeri dan menggambarkan konstruksi pengawasan utang luar negeri baik secara internal maupun eksternal. Terdapat tiga alasan penting pengawasan terhadap penggunaan utang luar negeri sangat diperlukan. Pertama untuk menjamin tidak ada tendensi politik dari pemberian pinjaman tersebut yang dapat mengintervensi kebijakan Negara, kedua, memastikan utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, dan ketiga untuk menjamin tidak ada penyelewengan atau praktek-praktek korupsi dalam penggunaan utang luar negeri. Konstruksi model pengawasan terhadap penggunaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek: pertama, internal adalah model pengawasan oleh lembaga pemerintah –sebagai pengguna pinjaman- yaitu pada tahap pra perjanjian utang dengan pengawasan substantive procedural dan pengawasan pelaksanaan perjanjian utang agar sesuai dengan tujuan dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga Negara (penegak hukum) maupun lembaga independen. Kedua, aspek eksternal adalah model pengawasan oleh lembaga pemberi pinjaman (World Bank dan IMF) yaitu dengan mekanisme yang ada dalam lembaga integritas (institutional integrity), penyelidikan dan pemberian sanksi oleh Suspension and Debarment Officer (SDO) dan World Bank Group Sanctions Board.

No abstract