Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung argumentasi open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy tersebut terhadap sisetm legislasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas sehingga pengertian positive legislator dan negative legislator sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua, putusan yang bersifat open legal policy tersebut juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism dan judicial restraints sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini merekemomendasikan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang disain open legal policy dalam putusan Mahkamah Konsitusi dan sistem legislasi nasional Indonesia.

Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

“…27 Open legal policy menurut pandangan MK merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan pembentuk undangundang. 28 Mengenai Open Legal Policy merupakan ranah pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, sehingga MK sebagai bagian dari lembaga yudikatif tidak bisa terlibat didalamnya, bahkan isi suatu undangundang dinilai buruk, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkannya, kecuali kalua produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 29 Berdasarkan penjelasan tentang open legal policy yang di sampaikan oleh ahli maupun Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang syarat ketentuan tentang pemilihan umum seharusnya menjadi prinsip bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak membuat norma baru dalam permohonan uji materi undang-undang.…”

Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023

“…Menurut Mardian Wibowo, kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah Ketika terdapat dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan Batasan pengaturan materinya atau Ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut (Wibowo, 2015). Sementara menurut pandangan Mahkamah Konstitusi open legal policy adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (Satriawan & Lailam, 2019). Maka, secara garis besar suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau open legal policy adalah Ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur secara jelas dengan memberikan Batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.…”

Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest

“…On the one hand, an open legal policy affords flexibility. On the other hand, it allows lawmakers to be authoritarian (Satriawan & Lailam, 2019). Despite Article 87 of the Third Amendment to UU-MK, judicial independence enshrined in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution is undermined.…”