Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Abstract

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif Peraturan Perundang-undangan, Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa dan Pendampingan terhadap masyarakat dan Aparat Desa dalam penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Desa. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap pengurus dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui penguatan tata kelola dan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan baik secara administrasi maupun teknis BUMDes di Biluhu Timur, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum, dengan menetapkan Biluhu Timur Sebagai Desa Binaan FH UNG. Hasil pelaksanaan kegiatan yakni terdapat masukan dalam hal kolaborasi dan pendampingan Perdes serta penyusunan AD/ART oleh Fakultas Hukum, tindak lanjut pelatihan aplikasi BUMDES serta masukan terkait data potensi yang dapat dikelola melalui Usaha BUMDes yaitu Pasar Ikan yang dibentuk melalui Perdes termasuk masukan terhadap litigasi bencana di desa dan Perdes Pencegahan Stunting. Pengelolaan Potensi Ikan menjadi salah satu usaha BUMDes dapat dilakukan dengan membentuk Perdes terlebih dahulu sehingga menjadi wadah Desa untuk melakukan usaha khususnya bidang ekspor ikan.

Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa Saripi

“…(5) membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam UU Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial [10].…”

Literasi Keuangan Digital Sebagai Upaya Pendukung Perekonomian

“…Di dalam Pemerintah Kota telah menetapkan sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan undang-undang untuk melaksanakan semua kekuasaan tersebut, yang didasarkan pada hak-hak yang didasarkan pada adat dan asal usul desa. Namun demikian, selain itu, pemerintah desa sendiri memiliki kewenangan untuk menin gkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Achir & Imran (2022).…”

Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa

“…Hal ini menunjukkan bahwa 60,76 persen masyarakat memiliki BUMDes tetapi 39,24 persen tidak. (Achir & Imran, 2021). Tujuan utama BUMDes adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menyediakan layanan distribusi yang diawasi secara lokal oleh pemimpin terpilih dan anggota masyarakat.…”